
Indeks Berita








Anggaran MBG Dipangkas Rp68 Triliun, Sistem Pengawasan Dapur SPPG Jadi Isu Krusial
Kementerian Keuangan RI mengumumkan pemangkasan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun, sehingga total anggaran menjadi Rp268 triliun, sebagai upaya untuk menghemat APBN sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya perbaikan tata kelola dan pengawasan terhadap program ini, mengingat telah ada 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup karena tidak memenuhi standar. Pengawasan pelaksanaan program MBG akan

Demo Guru Madrasah di Harkitnas Tuntut Kesetaraan PPPK dan Gaji Layak
Ribuan guru madrasah swasta dan guru sekolah swasta dari berbagai daerah menggelar demonstrasi besar-besaran di Senayan, Jakarta, pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026, dengan tuntutan utama kesetaraan hak pengangkatan PPPK, gaji yang layak, dan pembayaran tunjangan profesi guru yang tepat waktu. Aksi yang dihadiri oleh sekitar 15.000 hingga 35.000 orang ini bertujuan untuk menuntut keadilan bagi ratusan ribu guru madrasah swasta dan meminta DPR serta Kementerian Agama untuk membentuk Pani

Kendalikan Ekspor Komoditas Strategis Lewat PT Danantara Sumber Daya Indonesia, Akankah Prabowo Ulangi Kesalahan BPPC?
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang mewajibkan semua ekspor komoditas strategis dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus, PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan penerimaan negara atas hasil ekspor, namun memicu kekhawatiran di pasar mengenai potensi kontrol berlebihan dan dampak negatif terhada

Mulai 1 September, Hanya BUMN yang Boleh Ekspor SDA. Ini Alasannya
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku mulai 1 September, yang mengatur bahwa hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diperbolehkan mengekspor komoditas sumber daya alam (SDA) seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor, memberantas praktik kurang bayar (under invoicing), serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor SDA. Implementasi kebijakan ini akan dilakukan dalam dua fas








