AFU.id

Indeks Berita

Listyo Sigit, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta Tersangka. Sejumlah Penyidik KPK Bakal Terseret

Empat individu, termasuk Listyo Sigit Prabowo, Ulin, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Penetapan tersangka ini mengikuti penyelidikan internal Mabes Polri yang mengungkap aktivitas penyadapan terkoordinasi, dan beberapa perwira lainnya juga disebut terlibat. Hingga saat ini, Mabes Polri belum mengumumkan secara resmi

Listyo Sigit, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta Tersangka. Sejumlah Penyidik KPK Bakal Terseret

Kasus Cukai Rokok, Apakah PT Djarum Bakal Jadi Tersangka Korporasi? Begini Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan penyidikan terhadap kasus cukai rokok yang melibatkan PT Djarum. Penyidikan dilakukan dengan serangkaian penggeledahan di kantor PT Djarum yang berlokasi di Kudus dan beberapa perusahaan lainnya diduga masih terafiliasi. Setelah melakukan penggeledahan ini, KPK belum memastikan soal penetapan tersangka korporasi terhadap PT Djarum. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, saat ini proses penyidikan masih berada di tahap awal, Surat Perintah Penyid

Kasus Cukai Rokok, Apakah PT Djarum Bakal Jadi Tersangka Korporasi? Begini Penjelasan KPK

Yusril Tanggapi soal Jenderal Polisi Ditangkap karena Penyadapan: Baru Rumor, Mohon Bersabar

Menteri Koordinator Bidang Hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi kabar yang beredar di media sosial mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri terkait dugaan penyadapan pejabat, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengklarifikasi bahwa informasi tersebut masih sebatas rumor dan meminta publik untuk bersabar menunggu konfirmasi resmi dari pihak berwenang, menegaskan bahwa hingga saat ini, kementeriannya belum menerima arahan terkait isu tersebut. Semen

Yusril Tanggapi soal Jenderal Polisi Ditangkap karena Penyadapan: Baru Rumor, Mohon Bersabar

KPK Bantah Pengusutan Kasus PT Djarum Terburu-buru, Sprindik Diterbitkan Bulan September

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi anggapan bahwa pengusutan kasus pita cukai yang melibatkan PT Djarum dilakukan secara terburu-buru, dengan menegaskan bahwa Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan sejak September. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa proses penyidikan telah dimulai beberapa bulan sebelumnya, meskipun penggeledahan di kantor PT Djarum baru dilakukan pada 28 Oktober. Dugaan praktik penghindaran pembayaran cukai yang melibatkan PT Djarum diperki

KPK Bantah Pengusutan Kasus PT Djarum Terburu-buru, Sprindik Diterbitkan Bulan September

MAKI Sebut Dana Tersangka Korupsi ATR/BPN Diduga Biayai Pernikahan Putri Nusron di Makkah

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menduga Arif Sugiyanto, tersangka kasus korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), membiayai pernikahan putri Menteri Nusron Wahid di Makkah dan resepsinya di Jakarta. MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Nusron agar menjelaskan dugaan penerimaan fasilitas dari Arif, yang dinilai berpotensi sebagai gratifikasi atau suap. Sementara itu, KPK menyatakan sedang menyiapkan pemanggilan lanjutan

MAKI Sebut Dana Tersangka Korupsi ATR/BPN Diduga Biayai Pernikahan Putri Nusron di Makkah

KPK Berharap Nusron Kooperatif, Upaya Paksa Cuma Wacana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum dapat memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, yang telah dua kali mangkir dari jadwal yang ditentukan terkait kasus suap Hak Guna Bangunan lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan harapannya agar Nusron kooperatif dalam memenuhi panggilan, meskipun saat ini proses pemanggilan terhambat karena penyidik sedang menangani kasus lain. KPK menekankan pentingnya keterangan Nusron untuk kelancaran penyidikan,

KPK Berharap Nusron Kooperatif, Upaya Paksa Cuma Wacana

Isu Jenderal Polri Terseret Dugaan Penyadapan Petinggi Negara, Jika Benar Ini Pasal yang Bisa Menjerat Pelakunya

Dugaan penyadapan terhadap petinggi negara yang melibatkan perwira tinggi Polri memunculkan potensi jerat hukum bagi pelaku penyadapan ilegal, yang kini diatur dalam Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku mulai 2 Januari 2026, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun atau denda Rp2 miliar. Polri belum memberikan konfirmasi resmi terkait penangkapan atau penyadapan tersebut, sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Gede Pasek Suardika, menyebut situasi ini s

Isu Jenderal Polri Terseret Dugaan Penyadapan Petinggi Negara, Jika Benar Ini Pasal yang Bisa Menjerat Pelakunya

Beredar WA Grup Diduga dari Internal Polri, Ungkap Nama-Nama Jenderal yang Diperiksa dan Ditahan Karena Dugaan Penyadapan Terhadap Petinggi Negara Termasuk Presiden

Sejumlah jenderal polisi aktif, termasuk Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, ditangkap terkait dugaan penyadapan terhadap petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Tangkapan layar percakapan di grup WhatsApp internal Polri mengonfirmasi penahanan mereka dan menyebutkan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Pipit Rismanto masih menjalani pemeriksaan. Penangkapan ini berawal dari penyelidikan Mabes Polri yang menemukan adanya aktivitas penyadapan terkoordinasi

Beredar WA Grup Diduga dari Internal Polri, Ungkap Nama-Nama Jenderal yang Diperiksa dan Ditahan Karena Dugaan Penyadapan Terhadap Petinggi Negara Termasuk Presiden

Cabuli Siswi saat Antar MBG ke Sekolah, Petugas SPPG Lubuklinggau Ditangkap Polisi

Seorang petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berinisial L (62) di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena diduga melakukan pencabulan terhadap seorang siswi saat mengantarkan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah pada 25 September 2026. Penangkapan dilakukan setelah orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuklinggau, dan saat ini L masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga sedang menyelidiki kemungkinan adanya korban lain te

Cabuli Siswi saat Antar MBG ke Sekolah, Petugas SPPG Lubuklinggau Ditangkap Polisi

Beredar Kabar Operasi Internal Polri, Brimob Diduga Tangkap Perwira Tinggi Polisi

Kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat Inspektur Jenderal oleh personel Brimob mencuat pada Selasa (3/11/2026), namun belum ada konfirmasi resmi dari Mabes Polri terkait hal ini. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyadari isu tersebut telah beredar luas, meskipun belum memberikan penjelasan rinci dan menyatakan bahwa informasi lebih lanjut akan disampaikan segera. Situasi ini semakin memicu spekulasi mengenai adanya operasi internal di Polri

Beredar Kabar Operasi Internal Polri, Brimob Diduga Tangkap Perwira Tinggi Polisi

Bukan Cetakan Baru, Uang Palsu untuk Biayai Demo Jakarta Sisa Operasi Pemilu 2024

Uang palsu senilai Rp980 juta yang disita polisi di Jakarta diduga merupakan sisa dari uang palsu yang digunakan untuk mendanai Pemilu dan Pilkada 2024, yang diperoleh oleh Sudiono, mantan calon Bupati Deli Serdang. Pengiriman uang palsu ini melibatkan dua kali pengiriman, dengan yang pertama senilai Rp500 juta berhasil lolos ke Jakarta pada 2025, sedangkan yang kedua digagalkan pada 8 Oktober 2026 di Pelabuhan Bakauheni. Polda Lampung masih menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain dan asal pro

Bukan Cetakan Baru, Uang Palsu untuk Biayai Demo Jakarta Sisa Operasi Pemilu 2024

Ferry Boboho Kenal dengan Febrie Adriansyah Melalui Eks Wakajagung Arminsyah, Bermula dari Urusan Mobil

Ferry Yanto Hongkiriwang, alias Ferry Boboho, mengungkapkan awal perkenalannya dengan terdakwa kasus pemerasan dan TPPU, Febrie Adriansyah, melalui mendiang Arminsyah, eks Wakil Jaksa Agung, dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta. Ferry menjelaskan bahwa mereka berkenalan pada tahun 2018 saat Febrie menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan hubungan mereka bermula dari urusan servis mobil Arminsyah yang dititipkan ke bengkel miliknya. Febrie sendiri didak

Ferry Boboho Kenal dengan Febrie Adriansyah Melalui Eks Wakajagung Arminsyah, Bermula dari Urusan Mobil

Mantan Cawabup Deli Serdang Pasok Rp980 Juta Uang Palsu untuk Biayai Demo di Jakarta

Mantan calon Wakil Bupati Deli Serdang, Sudiono alias Praka, ditangkap oleh Polda Lampung di Medan karena terlibat dalam pengadaan 9.800 lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu senilai Rp980 juta untuk membiayai demonstrasi di Jakarta yang dijadwalkan pada Oktober 2026. Sudiono, yang sebelumnya pernah mengikuti Pilkada Deli Serdang, berperan sebagai pengendali pengiriman uang palsu tersebut melalui seorang kurir yang juga telah ditangkap. Polisi masih memburu pihak yang memesan dan terlibat dalam p

Mantan Cawabup Deli Serdang Pasok Rp980 Juta Uang Palsu untuk Biayai Demo di Jakarta

Dipanggil Singapura soal Kabut Asap, Perusahaan Grup Sinar Mas dan Salim Kompak Tegaskan Tak Terlibat

Delapan perusahaan afiliasi Sinar Mas dan Salim Group yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengklarifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam pemanggilan oleh pemerintah Singapura terkait kabut asap dari kebakaran hutan di Indonesia. Lima perusahaan di bawah Asia Pulp & Paper (APP) menegaskan bahwa mereka tidak menjadi subjek pemeriksaan, sementara tiga emiten dari Salim Group menyatakan akan bekerja sama dengan otoritas Singapura. Pemerintah Singapura juga berencana untuk merevisi Undang-Undan

Dipanggil Singapura soal Kabut Asap, Perusahaan Grup Sinar Mas dan Salim Kompak Tegaskan Tak Terlibat

KPK Duga PT Djarum Bayar Cukai Lebih Rendah Sejak 2010, Selisih Tarifnya Rp485 per Batang, Negara Rugi Triliunan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Djarum telah melakukan penyimpangan pembayaran cukai rokok sejak 2010, yang mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Diduga, pengaturan dilakukan dengan memecah produksi rokok ke beberapa perusahaan terafiliasi untuk membayar cukai dengan tarif yang lebih rendah. KPK telah menggeledah kantor PT Djarum dan beberapa perusahaan terkait, serta menyita dokumen dan barang bukti elektronik, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan dalam

KPK Duga PT Djarum Bayar Cukai Lebih Rendah Sejak 2010, Selisih Tarifnya Rp485 per Batang, Negara Rugi Triliunan