AFU.id

Indeks Berita

Belum Genap Setahun Bebas, Rita Widyasari kembali Terancam Kasus di KPK, Kali Ini Ikut Menyeret Nama Japto Soerjosoemarno

Mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, kembali diperiksa KPK sebagai saksi dan berpotensi menjadi tersangka dalam kasus pengembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta gratifikasi produksi batu bara, meski baru bebas pada Agustus 2025 lalu. KPK telah menetapkan tiga perusahaan keluarga (PT SKN, PT ABP, dan PT BKS) sebagai tersangka korporasi yang diduga menjadi kendaraan hukum untuk menyamarkan fee tambang sebesar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton. Kasus ini turut menyerat nama

Belum Genap Setahun Bebas, Rita Widyasari kembali Terancam Kasus di KPK, Kali Ini Ikut Menyeret Nama Japto Soerjosoemarno

Hak Sipil Terhambat, Komnas Perempuan Desak Perbaikan Pencatatan Nikah Masyarakat Adat

Komnas Perempuan meminta pemerintah di berbagai daerah untuk memperkuat layanan pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemenuhan hak-hak sipil kelompok tersebut yang masih kerap terhambat persoalan administrasi. Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih mengatakan masih banyak perempuan penghayat dan masyarakat adat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pencatatan perkawinan. Menurut dia, kondisi ini menunj

Hak Sipil Terhambat, Komnas Perempuan Desak Perbaikan Pencatatan Nikah Masyarakat Adat

BPOM Waspadai 263 Ribu Link Digital Penjualan Kosmetik Ilegal, Mayoritas Impor Asal China

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia memperketat pengawasan di ruang digital dengan memantau peredaran produk kecantikan tanpa izin. Sebanyak 263 ribu link digital yang diduga kuat mempromosikan dan menjual produk kosmetik ilegal yang mayoritas berasal dari China kini masuk dalam radar pengawasan ketat. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan, penindakan terhadap ratusan ribu tautan di platform digital tersebut dilakukan melalui sinergi lintas instansi, termasuk melibatkan Kem

BPOM Waspadai 263 Ribu Link Digital Penjualan Kosmetik Ilegal, Mayoritas Impor Asal China

ASN di Bekasi Ketahuan Pakai Narkoba: Cuma Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memberhentikan sementara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial N alias I usai terjerat kasus penyalahgunaan peredaran narkoba jenis sabu sebagai langkah tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi Bennie Yulianto Iskandar mengatakan oknum ASN berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) itu diberhentikan sementara sambil menunggu proses hu

ASN di Bekasi Ketahuan Pakai Narkoba: Cuma Diberhentikan Sementara, Tidak Dipecat

Pengadilan Singapura Tolak Gugatan, Ekstradisi Buron Korupsi KTP-E Paulus Tannos Dipercepat

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia menyusul perkembangan terbaru proses ekstradisi buron Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin. Langkah ini dilakukan setelah gugatan peninjauan yudisial yang diajukannya di Pengadilan Tinggi Singapura resmi ditolak pada 29 Mei 2026. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, pada Jumat (5/6), menyampaikan komunikasi lintas lembaga terus dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan

Pengadilan Singapura Tolak Gugatan, Ekstradisi Buron Korupsi KTP-E Paulus Tannos Dipercepat

KKP Ungkap Kerugian Negara Rp16,6 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dampak besar dari praktik Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di perairan Indonesia. Sepanjang 2021 hingga Mei 2026, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian hingga Rp16,6 triliun akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal tersebut. Selama periode itu, KKP telah menindak 1.210 kapal yang terbukti melakukan pelanggaran di sektor perikanan.. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP

KKP Ungkap Kerugian Negara Rp16,6 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal

KPK: Negara Rugi Rp2 Triliun dari Korupsi Notifikasi BRI-Telkom via WhatsApp

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tindak pidana korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan via SMS dan WhatsApp di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Telkom Indonesia. Kasus tersebut menimbulkan kerugian negara hingga hampir Rp2 triliun. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, pada Jumat (5/6/2026) menyampaikan penyidikan dilakukan terkait penerbitan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Ia juga menegaskan kasus ini merupakan perkara baru yang tidak berka

KPK: Negara Rugi Rp2 Triliun dari Korupsi Notifikasi BRI-Telkom via WhatsApp

Harta Melonjak Rp12,98 Miliar Selama Menjabat Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya Layak Jadi Justice Collaborator?

Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) ke Kejaksaan Agung. Sony mengklaim dirinya bukan otak korupsi melainkan korban tekanan "nama-nama besar" di kalangan eksekutif dan legislatif terkait jual-beli titik dapur SPPG. Fakta mengungkapkan harta Sony melonjak tidak wajar menjadi Rp12,98 miliar (termasuk kepemilikan 11 bidang tanah) dalam setahun semenjak menjabat di BGN. Ia juga secara tidak langsung memiliki yayasan fiktif yang menerima insentif mi

Harta Melonjak Rp12,98 Miliar Selama Menjabat Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya Layak Jadi Justice Collaborator?