AFU.id

Indeks Berita

Janji Trading Tanpa Risiko Berujung Tuntutan 4 Tahun

Jaksa Penuntut Umum menuntut Difa Erfina, terdakwa kasus dugaan investasi bodong di Bontang, Kalimantan Timur, dengan pidana penjara empat tahun. Terdakwa juga dituntut membayar ganti rugi Rp226,8 Juta kepada 11 korban. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Bontang, Rabu, (3/6/2026). Para korban dalam perkara ini sebagian besar merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Humas Pengadilan Negeri Bontang Denny Ardian Priambodo mengatakan jaksa juga meminta pidana penggant

Janji Trading Tanpa Risiko Berujung Tuntutan 4 Tahun

Kronologi Pembunuhan WN Korea Selatan di Bekasi, Pelaku Dibayar Rp139 Juta

Polisi mengungkap kronologi dan fakta-fakta kasus pembunuhan berencana terhadap Warga Negara Asing asal Korea Selatan, Byong Chan Sang, di kediamannya, Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Sumarni mengatakan pembunuhan tersebut berawal dari kesepakatan antara tersangka SJ dan HW untuk menghabisi korban dengan imbalan Rp139 juta. HW selaku eksekutor mempersiapkan aksi secara matang sebelum menghabisi n

Kronologi Pembunuhan WN Korea Selatan di Bekasi, Pelaku Dibayar Rp139 Juta

Korupsi Dana Jaminan Kesehatan, Kejari Jember Periksa Sejumlah Direktur Rumah Sakit

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember menyita telepon seluler ( handphone) sejumlah direktur rumah sakit terkait kasus dugaan korupsi dana jaminan kesehatan nasional (JKN) pada periode 2019 hingga 2025 di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember, Yadyn Palebangan, membenarkan adanya penyitaan telepon seluler sejumlah direktur rumah sakit terkait kasus tersebut, namun tidak berkenan menyebut direktur rumah sakit mana saja dan berapa telepon seluler yang disita untuk penyid

Korupsi Dana Jaminan Kesehatan, Kejari Jember Periksa Sejumlah Direktur Rumah Sakit

Gugatan UU Polri Dicabut, Pemohon Ubah Sikap soal Independensi

Tim Mabes Polri batal menyampaikan keterangan dalam sidang uji materiil Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (3/6/2026), setelah pemohon mencabut permohonan perkara tersebut. Sidang sebelumnya dibuka oleh Ketua MK Suhartoyo pada pukul 10.30 WIB, yang hadir dihadiri semua pihak yakni kelima pemohon, DPR RI, pemerintah, termasuk Polri selaku pihak terkait dengan tim lengkap. “Sidang hari ini agenda mendengarkan keterangan dari pihak terkait dari Polri, tapi ini ada surat

Gugatan UU Polri Dicabut, Pemohon Ubah Sikap soal Independensi

Nadiem Yakin Tak Bersalah, Minta Hakim Gunakan Hati Nurani

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim berharap majelis hakim bisa menjatuhkan putusan bebas murni terhadap dirinya dari kasus dugaan korupsi Chromebook. "Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain," ujar Nadiem saat memberikan keterangan kepada media di sela sidang pembacaan pleidoi alias nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, (2

Nadiem Yakin Tak Bersalah, Minta Hakim Gunakan Hati Nurani

Pejabat Imigrasi Jakbar Terjaring OTT KPK Terkait Layanan Keimigrasian

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Operasi senyap itu menjadi OTT ke-11 KPK sepanjang 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan operasi tersebut. Namun, KPK belum membuka detail perkara, identitas pihak yang diamankan, maupun barang bukti yang disita. “Benar, ada OTT di Imigrasi Jakbar,” kata Fitroh kepada Antara di Jakarta, Rabu, (3/6/2026). KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang ditangkap.

Pejabat Imigrasi Jakbar Terjaring OTT KPK Terkait Layanan Keimigrasian

KPK Telusuri Royalti Batu Bara dalam Kasus Gratifikasi Kukar

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa lima saksi untuk mendalami penerimaan negara bukan pajak dari produksi tambang batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemeriksaan itu terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi berdasarkan metrik ton produksi batu bara di wilayah tersebut. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami dua komponen penerimaan negara dari tambang. Dua komponen itu adalah iuran tetap atas wilayah kerja dan iuran produksi atau

KPK Telusuri Royalti Batu Bara dalam Kasus Gratifikasi Kukar