AFU.id

Indeks Berita

Pertumbuhan Ekonomi Versi Pemerintah Semu, CELIOS Soroti Ketimpangan Melebar, Kekayaan Terpusat pada 50-100 Orang Super Kaya

Lembaga riset CELIOS mengkritik rilis data pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dinilai semu, terutama dengan pertumbuhan Triwulan II-2026 sebesar 5,29% yang dianggap tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Direktorat Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menyoroti ketidaksesuaian antara klaim pertumbuhan sektor kunci dengan data lain, serta meningkatnya ketimpangan ekonomi dengan Gini Ratio yang naik dari 0,363 menjadi 0,368, menunjukkan bahwa kekayaan semakin terpusat pada segelintir orang

13 media, Cenderung kiri
Pertumbuhan Ekonomi Versi Pemerintah Semu, CELIOS Soroti Ketimpangan Melebar, Kekayaan Terpusat pada 50-100 Orang Super Kaya

Hasil Tahap I Belum Jelas, Langkah Kemenkeu Gandakan Dana Rp400 T di Himbara Jadi Taruhan Besar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbesar penempatan dana negara di bank-bank Himbara hingga mendekati Rp400 triliun. Kebijakan itu diambil meski hasil penempatan Rp200 triliun sebelumnya belum menunjukkan manfaat yang jelas bagi kredit murah, UMKM, dan sektor riil. Pemerintah pertama kali menempatkan Rp200 triliun di BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI pada September 2025. Dana tersebut dipindahkan dari Bank Indonesia agar bank memiliki lebih banyak uang untuk disalurkan sebagai kredit

Hasil Tahap I Belum Jelas, Langkah Kemenkeu Gandakan Dana Rp400 T di Himbara Jadi Taruhan Besar

60 Persen Saham KCIC Bakal Beralih ke Kemenkeu, Bagaimana Nasib Utang Whoosh?

Pemerintah Indonesia akan mengalihkan 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ke Kementerian Keuangan, dengan target penyelesaian pada September 2026. Peralihan ini akan memengaruhi penanganan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), yang akan dikelola oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, tanpa menggunakan APBN. Sementara itu, investor China yang memiliki 40 persen saham KCIC tetap berkomitmen untuk

60 Persen Saham KCIC Bakal Beralih ke Kemenkeu, Bagaimana Nasib Utang Whoosh?

Pajak Toko Online Ditunda, Pemerintah Akui Daya Beli Belum Pulih

Pemerintah menunda pemungutan pajak penghasilan pedagang toko online meski ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 disebut tumbuh 5,29 persen. Kebijakan yang mulai dijalankan pada 1 Agustus itu dihentikan karena Kementerian Keuangan menilai daya beli masyarakat belum benar-benar pulih. Penundaan diperkirakan berlangsung beberapa bulan sambil menunggu kondisi konsumsi membaik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan produk domestik bruto tidak cukup menjadi ukuran kekuatan eko

Pajak Toko Online Ditunda, Pemerintah Akui Daya Beli Belum Pulih

Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Industri Otomotif Nasional Serap Jutaan Tenaga Kerja per Tahun

Industri otomotif nasional Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, terutama dalam segmen kendaraan listrik, dengan penjualan meningkat hampir 15 kali lipat sejak 2023 dan menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja per tahun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan insentif bagi kendaraan listrik dan mendorong investasi guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak, sementara Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menekankan pentingnya meliba

Pasar Kendaraan Listrik Tumbuh Pesat, Industri Otomotif Nasional Serap Jutaan Tenaga Kerja per Tahun

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 3,1% pada 2027, RI Tawarkan 32 Proyek Investasi Strategis ke Jepang

Pemerintah Republik Indonesia menawarkan 32 Proyek Strategis Nasional kepada Jepang sebagai upaya untuk menarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 3,1% pada tahun 2027. Proyek-proyek tersebut mencakup sektor infrastruktur, termasuk jalan, perkeretaapian, pelabuhan, dan pengembangan kawasan hunian, serta didukung oleh kemudahan investasi seperti insentif pajak. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memacu perkembangan ekonomi nasio

Kejar Pertumbuhan Ekonomi 3,1% pada 2027, RI Tawarkan 32 Proyek Investasi Strategis ke Jepang

Keuangan BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun Sebulan, Kualitas Layanan Rumah Sakit Jadi Taruhan?

Keluhan peserta BPJS Kesehatan mengenai antrean panjang, kamar penuh, pembatasan kuota, hingga lambatnya penanganan kembali menjadi perhatian. Persoalan itu terjadi ketika uang iuran yang masuk ke BPJS Kesehatan tidak cukup untuk membayar seluruh biaya pengobatan peserta. Selisih antara pemasukan dan pengeluaran kini mencapai lebih dari Rp2 triliun setiap bulan. Kasus Yurizal Tri Chaerawan menjadi salah satu pemantik terbaru. Sebelum meninggal dunia, pria berusia 29 tahun tersebut mengaku telah

Keuangan BPJS Kesehatan Defisit Rp2 Triliun Sebulan, Kualitas Layanan Rumah Sakit Jadi Taruhan?

Jejak Burhanuddin Abdullah Jinakkan Inflasi: 3 Kebijakan yang Mengubah Arah BI

Tahun 2005 menjadi salah satu periode paling menantang dalam sejarah perekonomian Indonesia pascareformasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu lonjakan inflasi hingga 17,11%, jauh melampaui sasaran yang ditetapkan pemerintah. Di tengah tekanan tersebut, Bank Indonesia (BI) harus mengambil langkah-langkah sulit untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar. Saat itu, BI berada di bawah kepemimpinan Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI periode 2003-2008. Berb

Jejak Burhanuddin Abdullah Jinakkan Inflasi: 3 Kebijakan yang Mengubah Arah BI

Pembiayaan Pindar Tembus Rp105 Triliun, OJK Siapkan Pedoman Keamanan Siber

Pembiayaan pinjaman daring (pindar) di Indonesia mencapai Rp105,14 triliun hingga semester I 2026, mengalami pertumbuhan 25,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah pertumbuhan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun pedoman ketahanan keamanan siber untuk penyelenggara pindar, yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko siber dan melindungi data. Selain itu, kualitas pembiayaan juga menunjukkan perbaikan, dengan rasio tingkat wanprestasi lebih dari 90

Pembiayaan Pindar Tembus Rp105 Triliun, OJK Siapkan Pedoman Keamanan Siber

Deflasi Nasional Tutupi Ketimpangan Inflasi Daerah, Beban Masyarakat Masih Berbeda

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi nasional sebesar 0,14% pada Juli 2026, namun situasi inflasi di berbagai daerah menunjukkan ketimpangan yang signifikan, dengan 11 provinsi masih mengalami inflasi meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan harga. Perbedaan karakteristik produksi, distribusi, dan konsumsi di tiap daerah menyebabkan tekanan harga yang bervariasi, sehingga keberhasilan pengendalian inflasi secara nasional belum menjamin kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Peme

Deflasi Nasional Tutupi Ketimpangan Inflasi Daerah, Beban Masyarakat Masih Berbeda

Harga BBM Turun, Inflasi Transportasi Masih Bebani Rumah Tangga

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14% pada Juli 2026, berkat penurunan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan melimpahnya pasokan komoditas hortikultura. Namun, inflasi pada kelompok transportasi masih mencapai 0,52%, menunjukkan bahwa biaya mobilitas masyarakat belum menurun seiring dengan penurunan harga energi. Meskipun secara umum inflasi mengalami penurunan, tekanan pada pengeluaran rumah tangga tetap ada, terutama dari

Harga BBM Turun, Inflasi Transportasi Masih Bebani Rumah Tangga

Benarkah BI Akan Masuk Kemenkeu? Ini Kedudukan dan Wewenang Bank Sentral sesuai UU

Isu mengenai kemungkinan Bank Indonesia (BI) akan masuk ke dalam struktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) muncul setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa BI tetap merupakan lembaga negara yang independen dan tidak berada di bawah Kemenkeu. BI memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah, meskipun tetap berkoordinasi dengan Kemenkeu dan otoritas lain

Benarkah BI Akan Masuk Kemenkeu? Ini Kedudukan dan Wewenang Bank Sentral sesuai UU

Harga Pangan Turun Picu Deflasi Juli 2026, Daya Beli Masyarakat Belum Tentu Pulih

Deflasi sebesar 0,14% yang tercatat pada Juli 2026 di Indonesia disebabkan oleh penurunan harga komoditas pangan, terutama bawang merah, cabai, dan telur, akibat meningkatnya pasokan selama musim panen. Meskipun ini menjadi kabar baik, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih karena inflasi masih terjadi pada komponen inti dan beberapa kebutuhan pokok, dengan inflasi tahunan mencapai 2,88%. Oleh karena itu, penurunan harga pangan harus dipandang sebagai sinyal sementara, dan pemerintah perlu

Harga Pangan Turun Picu Deflasi Juli 2026, Daya Beli Masyarakat Belum Tentu Pulih

Purbaya: Insentif 500 Ribu Kendaraan Listrik Segera Meluncur, Skema PPN Masih Tanda Tanya

Paket insentif baru untuk kendaraan listrik segera diluncurkan dengan sasaran 500 ribu unit motor dan mobil listrik. Kebijakan tersebut saat ini masih difinalisasi sebelum diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pekan ke depan. Program ini diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri otomotif nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pembahasan paket insentif masih berlangsung dan akan segera dirampungkan. Ia menje

Purbaya: Insentif 500 Ribu Kendaraan Listrik Segera Meluncur, Skema PPN Masih Tanda Tanya

Nasib Wong Cilik: Hidup Makan Tabungan, Saldo Rekening Menyusut, Orang Kaya Borong Dolar

Fenomena "makan tabungan" semakin meluas di kalangan masyarakat menengah ke bawah di Indonesia, di mana rata-rata saldo rekening mereka menurun drastis dari Rp3,1 juta pada 2018 menjadi Rp1,7 juta per Mei 2026, akibat tergerusnya daya beli dan peningkatan kebutuhan hidup. Sementara itu, kelompok kaya justru mengalami peningkatan simpanan, terutama dalam valuta asing, dengan jumlah rekening dolar AS melonjak 185,5 persen secara tahunan, sebagai langkah perlindungan terhadap nilai aset di tengah k

2 media, Cenderung netral
Nasib Wong Cilik: Hidup Makan Tabungan, Saldo Rekening Menyusut, Orang Kaya Borong Dolar