AFU.id

Indeks Berita

Korupsi Mantan Bupati Pekalongan, KPK Telusuri Rumah Rp4 Miliar di Cibubur Diduga Milik Fadia Arafiq

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri beberapa aset yang diduga milik mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Seperti diketahui, Fadia, diduga menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah aset seperti rumah, tanah hingga tas mewah. Salah satu yang tengah ditelusuri KPK adalah 1 unit rumah seharga Rp4 miliar di Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat, yang diduga milik Fadia Arafiq. KPK menduga rumah tersebut dibeli saat dia menjabat Bupati Pekalongan. Juru Bicara KPK Budi

Korupsi Mantan Bupati Pekalongan, KPK Telusuri Rumah Rp4 Miliar di Cibubur Diduga Milik Fadia Arafiq

Kasus Andrie Yunus: Komisi Yudisial Periksa Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Pengadilan Militer

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Abhan mengatakan, KY akan melakukan verifikasi lanjutan tehadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menangani perkara Andrie Yunus. Diketahui laporan tersebut disampaikan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Tahap pertama, kata Abhan, KY akan meminta keterangan dari pihak pelapor. “Tentu pihak pelapor, pengadu juga akan kami verifikasi lebih lanjut untuk meminta keterangan lebih d

Kasus Andrie Yunus: Komisi Yudisial Periksa Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim Pengadilan Militer

Terjerat Kasus Rp19 Miliar, Fadia Arafiq Pekerjakan ART untuk Muluskan Korupsi dan Manipulasi Pemilu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati non-aktif Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) melakukan intervensi agar dipilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pekalongan tahun 2024. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Fadia Arafiq diduga mengintervensi para tenaga alih daya atau karyawan outsourcing yang dipekerjakan oleh perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berjaya, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. "Ada dugaan intervensi agar dalam pemilu (Pil

Terjerat Kasus Rp19 Miliar, Fadia Arafiq Pekerjakan ART untuk Muluskan Korupsi dan Manipulasi Pemilu

Bandar Narkoba di Sumatra Selatan Tikam Anggota Polisi Saat Penangkapan

Tim Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Ogan Komering Ulu (OKU) menangkap bandar narkoba yang berusaha melarikan setelah melakukan penikaman kepada anggota Satres Narkoba di Baturaja, Sumatera Selatan (Sumsel). Seorang anggota Satres Narkoba Polres OKU Brigpol Joni Agustoni mengalami luka tusuk setelah diserang bandar narkoba berinisial AJ, saat proses penangkapan di kawasan Pasar Atas, Baturaja, Selasa (26/5) sekitar pukul 10.15 WIB. Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo di Baturaja, mengatakan pe

Bandar Narkoba di Sumatra Selatan Tikam Anggota Polisi Saat Penangkapan

Ribuan Penginapan Tak Berizin Akan Dihapus dari Platform Online

Kementerian Pariwisata menyatakan akan menindak sebanyak 1.600 akomodasi yang tak berizin dari platform agen perjalanan daring (OTA) per Agustus 2026. "Jumlah dari semua proses yang kita telah lakukan dengan pengisian form , kami telah mendata sekitar 1.600 pelaku usaha yang tidak berizin, yang dipasarkan ke OTA. Jadi, kami sudah ada datanya, sudah verified ," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, (26/5/2026). Widiyanti menjelaskan langkah ter

Ribuan Penginapan Tak Berizin Akan Dihapus dari Platform Online

KPK Usut Suap Sengketa Lahan Depok, Tiga Hakim Diperiksa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengungkapkan pemeriksaan terhadap tiga hakim pada Selasa (26/5/2026) dilakukan untuk mengusut proses eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi hingga aset-aset terkait tersangka dugaan suap pengurusan sengketa lahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan ketiga hakim tersebut berinisial ULT, ERL, dan EVR, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Sementara seorang hakim berinisial DWE, ka

KPK Usut Suap Sengketa Lahan Depok, Tiga Hakim Diperiksa

Razia Tempat Hiburan, Anak Kepala Daerah Riau Positif Narkoba

Selebgram berinisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengonsumsi narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (narkoba) berupa ganja dan etomidate bersama belasan orang lainnya. "Hasil tersebut diketahui dari tes urine setelah mereka terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha saat jumpa pers di Pekanbaru, Selasa, (26/5/2026). Ia menjelaskan sekitar pukul 02

Razia Tempat Hiburan, Anak Kepala Daerah Riau Positif Narkoba

KPK Dalami Peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, Anwar Sadad (AS), dalam kasus dana hibah Jatim. Kasus dana hibah Jatim merupakan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2022. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa, menjelaskan lembaga antirasuah mendalami hal tersebut dengan m

KPK Dalami Peran Anggota DPR RI Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim

Gugatan Pasal Korupsi KUHP Dicabut, Sidang MK Berhenti Sementara

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyoal Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dicabut. Keterangan dicabutnya perkara nomor 107/PUU-XXIV/2026 yang menimbulkan kegaduhan terkait kewenangan penentuan kerugian keuangan negara oleh BPK itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang lanjutan mendengarkan keterangan pihak terkait dari BPK dan Mahkamah Agung, Selasa. "Baik, agenda persidang

Gugatan Pasal Korupsi KUHP Dicabut, Sidang MK Berhenti Sementara

Gugatan Kewenangan BPK dalam Penentuan Kerugian Negara Dicabut di MK

Permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 603 yang mengatur tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara, resmi dicabut oleh pemohon. Pencabutan perkara nomor 107/PUU-XXIV/2026 yang sebelumnya memicu polemik mengenai kewenangan penentuan kerugian keuangan negara oleh BPK itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo dalam sidang lanjutan yang sedianya mendengarkan keterangan dari pihak terkait, yakni BPK dan Mahkamah Agun

Gugatan Kewenangan BPK dalam Penentuan Kerugian Negara Dicabut di MK

Ibu Rumah Tangga Edarkan 28 Paket Sabu di Kolaka Ditangkap

Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka memburu pemasok sabu berinisial A setelah menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial H (46) yang diduga mengedarkan narkotika di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aiptu Riswandi, di Kolaka, Senin malam, mengatakan pengejaran dilakukan setelah Tim Opsnal Narco Five Satresnarkoba menangkap H beserta puluhan paket sabu siap edar. “Terduga pelaku diamankan di kediamannya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Latambaga, Kecamatan La

Ibu Rumah Tangga Edarkan 28 Paket Sabu di Kolaka Ditangkap

Beli Rumah Rp4 Miliar Tunai, Benarkah Aset Fadia Arafiq Terkait Uang Korupsi?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut rumah seharga Rp4 miliar di Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat, yang diduga milik Fadia Arafiq (FAR) dan dibeli saat menjabat Bupati Pekalongan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengusutan dilakukan dengan memeriksa pengusaha sektor properti berinisial HOA sebagai saksi pada Selasa ini, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafiq. “Dalam pemeriksaan ini, penyidik menelusuri aset rumah yang dibeli oleh saudara FAR, di Kota Wisata. Pembe

Beli Rumah Rp4 Miliar Tunai, Benarkah  Aset Fadia Arafiq Terkait Uang Korupsi?