AFU.id

Indeks Berita

Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengusulkan sanksi denda bagi warga yang kehilangan e-KTP dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa kehilangan e-KTP yang frekuensinya tinggi membebani keuangan negara, dan denda ini diharapkan dapat mendorong tertib administrasi. Selain itu, revisi juga mencakup penguatan nomor induk kependudukan,

3 media, Cenderung netral
Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah

Serba-Serbi Haji 2026, Kloter Pertama Sudah Berangkat Tadi Malam

Pelepasan jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Jakarta-Pondok Gede pada malam 21 April 2026 menandai dimulainya rangkaian kegiatan haji tahun ini, dengan 391 jemaah yang telah memenuhi syarat dan prosedur berangkat menuju Arab Saudi. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa seluruh jemaah telah melalui tes kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan visa haji, untuk kelancaran ibadah. Selain itu, Kementerian Haji telah menyiapkan skema cadanga

Serba-Serbi Haji 2026, Kloter Pertama Sudah Berangkat Tadi Malam

Euforia UU PPRT di Hari Kartini, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas Legislasi?

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi jutaan pekerja domestik yang selama ini rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Meskipun pengesahan ini dipandang sebagai tonggak penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, tantangan tetap ada terkait efektivitas regulasi di lapanga

5 media, Cenderung kanan
Euforia UU PPRT di Hari Kartini, Harapan Baru atau Sekadar Formalitas Legislasi?

Tumpang Tindih Aturan, Pemerintah Hanya Target Indeks Pembangunan Hukum Naik 0,01 Poin

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menetapkan target peningkatan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) hanya sebesar 0,01 poin akibat tumpang tindih aturan yang berpotensi membingungkan aparat penegak hukum. Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa perbedaan tafsir di antara polisi, jaksa, dan hakim dapat mengancam kepastian hukum dan berdampak negatif pada iklim investasi dan perekonomian nasional, sehi

2 media, Cenderung netral
Tumpang Tindih Aturan, Pemerintah Hanya Target Indeks Pembangunan Hukum Naik 0,01 Poin

Wacana Larangan Vape, Mengapa BPOM Tidak Ikut Melarang?

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengusulkan pelarangan total penggunaan vape di Indonesia setelah menemukan 1.800 rokok elektrik yang mengandung zat adiktif berbahaya, seperti ketamin dan etomidate, yang dapat menimbulkan ketergantungan dan dampak kesehatan serius. Meskipun ada dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi III DPR dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melarang secara keseluruhan karena vape memiliki d

4 media, Cenderung netral
Wacana Larangan Vape, Mengapa BPOM Tidak Ikut Melarang?

Dilema Besar Program PSEL Kejar Target 141 Ribu Ton Sampah per Hari

Program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional menghadapi tantangan dalam mencapai target pengolahan 141 ribu ton sampah per hari. Pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, berupaya mempercepat implementasi PSEL dengan memberikan jaminan harga beli listrik dan menyederhanakan birokrasi perizinan. Meskipun ada kemajuan, seperti keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai penjami

1 media, Cenderung netral
Dilema Besar Program PSEL Kejar Target 141 Ribu Ton Sampah per Hari

Saiful Mujani Dituduh Makar, Apa Respons yang Tepat?

Saiful Mujani, dalam sebuah acara di Utan Kayu, mengungkapkan keinginannya untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, yang ia anggap sebagai sumber masalah demokrasi di Indonesia. Pernyataan tersebut menuai beragam reaksi, dengan beberapa pihak menuduhnya melakukan makar, sementara Saiful menegaskan bahwa itu adalah bentuk keterlibatan politik. Dia juga menyatakan bahwa mekanisme untuk menurunkan presiden dapat dilakukan melalui impeachment oleh DPR atau partisipasi politik masyarakat, meskipu

2 media, Cenderung netral
Saiful Mujani Dituduh Makar, Apa Respons yang Tepat?