Siap-siap! E-KTP Hilang Bisa Kena Denda Jika UU Ini Sah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengusulkan sanksi denda bagi warga yang kehilangan e-KTP dalam revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dokumen kependudukan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa kehilangan e-KTP yang frekuensinya tinggi membebani keuangan negara, dan denda ini diharapkan dapat mendorong tertib administrasi. Selain itu, revisi juga mencakup penguatan nomor induk kependudukan,



















