AFU.id

Indeks Berita

Nama Ahmad Dhani di Sidang Suap Bea Cukai, Apa Hubungannya dengan Kasus Blueray Cargo?

Nama Ahmad Dhani muncul dalam persidangan kasus suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meskipun ia tidak termasuk dalam sembilan tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Hal ini terkait dengan percakapan WhatsApp antara terdakwa Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC, yang menawarkan tiket konser gratis. Perkara ini melibatkan gratifikasi senilai Rp7,69 miliar yang diterima oleh sejumlah pejabat Bea Cukai dari perusahaan Blueray Cargo, yang diduga untuk mempercepat

Nama Ahmad Dhani di Sidang Suap Bea Cukai, Apa Hubungannya dengan Kasus Blueray Cargo?

Santriwati Hanya Saksi, Komnas Perempuan Kecam Cara Polisi Menggeledah Ponpes

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengecam penggeledahan yang dilakukan polisi di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, yang dianggap mengabaikan hak santriwati dan ustazah yang hanya berstatus saksi. Dalam operasi dini hari tersebut, aparat bersenjata mendobrak pintu asrama dan memaksa santriwati keluar tanpa mengenakan hijab, yang menimbulkan kekhawatiran akan dampak psikologis bagi mereka. Sebagai respons, Kapolri mencopot beberapa anggota kepolisian

Santriwati Hanya Saksi, Komnas Perempuan Kecam Cara Polisi Menggeledah Ponpes

Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Gerebek Ponpes Hamalatul Qur'an, Penggantinya dari Polres Boyolali

Mabes Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo terkait penggerebekan yang dilakukan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, yang menyebabkan trauma pada puluhan santri. Pencopotan ini diikuti dengan penunjukan AKBP Indra Maulana Saputra sebagai penggantinya, serta pemeriksaan terhadap empat personel lainnya yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap keluhan dari santri dan pengasuh ponpes serta untuk menindaklanjuti pelanggara

Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Gerebek Ponpes Hamalatul Qur'an, Penggantinya dari Polres Boyolali

Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Tuai Kritik, KPAI Minta Polisi Usut Pelanggaran Prosedur

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Propam dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menyelidiki prosedur penggerebekan yang dilakukan oleh kepolisian di sebuah pondok pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang dinilai mengabaikan hak dan perlindungan anak. KPAI menegaskan pentingnya pengusutan transparan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan meminta sanksi bagi petugas yang melanggar. Selain itu, KPAI merekomendasikan penerapan protokol p

Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Tuai Kritik, KPAI Minta Polisi Usut Pelanggaran Prosedur

Kemendikdasmen Punya Tenggat 60 Hari Tindak Lanjuti Putusan MA, Apa yang Terjadi Jika Suket Gibran Tak Dicabut?

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki waktu 60 hari kerja untuk mencabut Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan keputusan sebelumnya. Jika tidak dicabut, surat tersebut kehilangan kekuatan hukum, meskipun kuasa hukum Gibran menyatakan bahwa putusan tersebut sulit dilaksanakan karena tahapan Pemilu 2024 sudah selesai dan Gibran telah dilantik. MA

Kemendikdasmen Punya Tenggat 60 Hari Tindak Lanjuti Putusan MA, Apa yang Terjadi Jika Suket Gibran Tak Dicabut?

Kapolres Sukoharjo hingga Kasat Reskrim Dicopot Buntut Penggerebekan Ponpes yang Membuat Santriwati Trauma

Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dicopot dari jabatannya setelah penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an yang menyebabkan trauma pada santriwati, terkait penyidikan kasus pembakaran Warung Mi Babi. Bersama AKBP Sena, tiga personel lainnya juga dinonaktifkan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri karena dianggap melanggar prosedur dalam tindakan tersebut. Penggerebekan yang dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah ini mengakibatkan penahanan sekitar 15

Kapolres Sukoharjo hingga Kasat Reskrim Dicopot Buntut Penggerebekan Ponpes yang Membuat Santriwati Trauma

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki?

Seorang warga bernama Bernita Matondang menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memasukkan pembalut ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ia berargumen bahwa pembalut merupakan kebutuhan esensial bagi perempuan dan tidak seharusnya dikenakan pajak, mengingat harga pembalut yang sudah termasuk PPN. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pem

Aturan PPN Pembalut Resmi Digugat ke MK, Haruskah Kebutuhan Dasar Perempuan Dipajaki?

MA Batalkan Konpers Putusan Suket Gibran karena Belum Terima Salinan Putusan

Mahkamah Agung (MA) membatalkan konferensi pers mengenai putusan kasasi surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang digugat Subhan Palal, karena belum menerima salinan putusan terkait. Sebelumnya, MA telah mengabulkan kasasi tersebut, menyatakan bahwa surat keterangan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Konferensi pers yang dijadwalkan seharusnya diselenggarakan pada 2 November 2026, dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut dari MA.

MA Batalkan Konpers Putusan Suket Gibran karena Belum Terima Salinan Putusan

Profil Orang Terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono: Bos Djarum dengan Kekayaan Rp211 Triliun yang Perusahaannya Diusut KPK dalam Kasus Korupsi Cukai

Robert Budi Hartono, pemilik Grup Djarum, dinyatakan sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp221,76 triliun, berkat diversifikasi bisnisnya di sektor tembakau, perbankan, elektronik, dan perdagangan digital. Namun, kekayaan dan reputasinya kini terancam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Djarum terkait dugaan penyimpangan penerimaan cukai rokok, dengan estimasi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Djarum menyatakan menghormati

Profil Orang Terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono: Bos Djarum dengan Kekayaan Rp211 Triliun yang Perusahaannya Diusut KPK dalam Kasus Korupsi Cukai

Dari Balik Lapas Singaraja, Napi Kendalikan Jaringan Sabu dan Rekrut Remaja 16 Tahun Jadi Kurir

Seorang narapidana di Lapas Kelas IIB Singaraja, Bali, diduga mengendalikan jaringan peredaran sabu dengan merekrut remaja berusia 16 tahun, RS, sebagai kurir di Kecamatan Tejakula. RS ditangkap polisi dengan barang bukti 36 paket sabu seberat total 21,74 gram, dan mengaku telah bekerja sebagai kurir selama tiga bulan dengan upah Rp 40 ribu per titik. Polisi kini mengidentifikasi narapidana berinisial DPI yang merekrut RS, dan telah meminta pihak lapas untuk menunda pembebasan DPI yang dijadwalk

Dari Balik Lapas Singaraja, Napi Kendalikan Jaringan Sabu dan Rekrut Remaja 16 Tahun Jadi Kurir

Dua Kali Mangkir dan Berulang Kali Disebut KPK, Ini Pentingnya Keterangan Nusron Wahid dalam Kasus ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengevaluasi pemanggilan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung, setelah ia dua kali mangkir dari panggilan. Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada KPK, sementara Nusron yang belum berstatus tersangka mengaku tidak mengetahui duduk perkara dan menghormati proses hukum. KPK membutuhkan keterangan Nusron untuk mengklarifikasi aliran uang terka

Dua Kali Mangkir dan Berulang Kali Disebut KPK, Ini Pentingnya Keterangan Nusron Wahid dalam Kasus ATR/BPN

Mabes Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa pada AKBP Edy Herwiyanto Tersandung Kasus Korupsi

Mabes Polri memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap AKBP Edy Herwiyanto, mantan Kabag Wassidik Ditres PPA-PPO Polda Jawa Timur, yang sedang diperiksa oleh Divisi Propam atas dugaan korupsi. Kadivhumas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyatakan komitmen Kapolri untuk menangani kasus korupsi tanpa impunitas, meskipun rincian mengenai konstruksi perkara belum diungkap. Edy telah dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai perwira menengah, sementara Polda Jawa Timur menghormati pro

Mabes Polri Tegaskan Tak Ada Perlakuan Istimewa pada AKBP Edy Herwiyanto Tersandung Kasus Korupsi

Dicopot dari Jabatan, AKBP Edy Herwiyanto Kini Diperiksa Propam soal Dugaan Korupsi

AKBP Edy Herwiyanto telah dicopot dari jabatannya di Polda Jawa Timur dan kini sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait dugaan korupsi. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi anggota Polri yang terlibat tindak pidana korupsi dan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung. Polda Jawa Timur menghormati proses ini, namun rincian mengenai substansi dan hasil pemeriksaan belum dipublikasikan.

Dicopot dari Jabatan, AKBP Edy Herwiyanto Kini Diperiksa Propam soal Dugaan Korupsi

PT Djarum Akali Cukai Rokok Sejak 2010, Benarkah Pengawasan Kecolongan 16 Tahun?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penyelidikan dugaan korupsi cukai rokok yang melibatkan PT Djarum sejak 2010 hingga 2026 dengan kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dugaan tersebut terkait praktik penghindaran pembayaran cukai melalui pemecahan produksi rokok ke perusahaan terafiliasi, serta kemungkinan adanya kickback kepada oknum Bea Cukai. KPK telah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, termasuk kantor pusat PT Djarum dan beberapa kantor Bea Cukai, se

PT Djarum Akali Cukai Rokok Sejak 2010, Benarkah Pengawasan Kecolongan 16 Tahun?

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang tegas dalam menangani kasus suap yang melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, yang telah dua kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan. KPK belum menjadwalkan ulang pemeriksaan meski Nusron sudah kembali ke Indonesia, sehingga memperlambat proses hukum dan menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum terhadap pejabat tinggi tidak profesional. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengingatkan bahwa

KPK Dipandang Tak Punya Nyali Periksa Nusron, Penegakan Hukum Menjadi Tidak Profesional