AFU.id

Indeks Berita

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Mundur Saat Rugi Membengkak, Ada Apa?

Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Balagopal Kunduvara, mengundurkan diri dari jabatannya efektif sejak 6 November 2026, tanpa menyebutkan alasan di balik keputusan tersebut. Meskipun Garuda mencatatkan pendapatan meningkat 13,2 persen menjadi US$2,71 miliar dan laba usaha mencapai US$97,2 juta hingga September 2026, rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk justru meningkat 4,5 persen menjadi US$195,5 juta. Pengunduran diri Balagopal terjadi menjelang l

Direktur Keuangan Garuda Indonesia Mundur Saat Rugi Membengkak, Ada Apa?

Skandal Penyadapan Prabowo Masuk Pembahasan Pertemuan 10 Eks Kapolri di Hambalang

Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dibahas dalam pertemuan tertutup di Hambalang yang dihadiri oleh sepuluh mantan Kapolri dan pejabat utama Mabes Polri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa meskipun penyadapan bukan menjadi agenda utama, isu tersebut tetap disinggung di tengah penyidikan yang telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Selain itu, Prabowo juga memaparkan visi dan program pemerintah, serta meminta dukungan para mantan Ka

Skandal Penyadapan Prabowo Masuk Pembahasan Pertemuan 10 Eks Kapolri di Hambalang

Tak Ada Idham Azis dalam Pertemuan Prabwo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Menghilang di Tengah Isu Penyadapan

Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Idham Azis tidak hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, pada 8 November 2026, yang berlangsung akrab dan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto serta Panglima TNI Agus Subiyanto. Ketidakhadiran Idham Azis menimbulkan spekulasi terkait isu penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sementara diskusi di antara para mantan Kapolri tersebut mencakup berbagai pengalaman dan tantangan

Tak Ada Idham Azis dalam Pertemuan Prabwo dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Menghilang di Tengah Isu Penyadapan

Obituari Panda Nababan, Petarung Pers dan Politik yang Merekam Sejarah Indonesia

Panda Nababan, politisi senior PDI Perjuangan dan wartawan terkemuka, meninggal dunia pada usia 82 tahun akibat leukemia di kediamannya pada 9 November 2026. Dikenal sebagai tokoh pers yang berpengaruh, Panda memulai kariernya sebagai jurnalis investigasi sebelum terjun ke dunia politik pada tahun 1993 dan menjadi anggota DPR hingga 2012. Selain itu, ia menulis otobiografi yang mencakup perjalanan hidupnya dan pengalaman politiknya, mencerminkan kontribusinya yang signifikan dalam sejarah pers d

Obituari Panda Nababan, Petarung Pers dan Politik yang Merekam Sejarah Indonesia

Panda Nababan, Politikus PDI Perjuangan Meninggal Dunia

Politikus senior PDIP, Panda Nababan, meninggal dunia pada usia 82 tahun di kediamannya di Tangerang Selatan akibat penyakit leukemia, seperti yang dikonfirmasi oleh Wasekjen PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo. Panda, yang dikenal sebagai wartawan senior dan loyalis Megawati Soekarnoputri, memulai kariernya di dunia jurnalistik sebelum bergabung dengan PDIP, di mana ia menjadi anggota DPR dari tahun 1999 hingga 2012. PDIP menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas kepergian sosok yang dianggap seba

Panda Nababan, Politikus PDI Perjuangan Meninggal Dunia

Profil dan Rekam Jejak Panda Nababan, Wartawan yang Menggalang Kemenangan Megawati di Kongres PDI

Panda Nababan, seorang politikus senior PDI Perjuangan dan mantan wartawan investigatif, meninggal dunia pada usia 82 tahun akibat leukemia di Tangerang Selatan. Ia dikenal sebagai sosok kunci dalam pemenangan Megawati Soekarnoputri di Kongres Luar Biasa PDI 1993 dan memiliki karier politik yang mencakup masa jabatan di DPR hingga terlibat dalam kontroversi hukum terkait kasus suap. Selain sebagai penggagas dukungan untuk Megawati, Panda juga diingat atas gaya bicaranya yang blak-blakan dan peng

Profil dan Rekam Jejak Panda Nababan, Wartawan yang Menggalang Kemenangan Megawati di Kongres PDI

Nasib Gibran Segera Ditentukan, Suara Fraksi di DPR Mulai Mengarah ke Opsi Pemakzulan Jelang 10 November, Desakan Publik Juga Menguat

Tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin meningkat menjelang akhir masa reses DPR RI pada 10 November 2026, dengan fraksi-fraksi partai mulai mempertimbangkan opsi pemakzulan akibat putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan dokumen pendidikan Gibran. Desakan publik dan pernyataan dari berbagai fraksi, seperti PKS dan PAN, menegaskan bahwa jika Gibran tidak mundur, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusional. Meskipun demikian

6 media, Cenderung kiri
Nasib Gibran Segera Ditentukan, Suara Fraksi di DPR Mulai Mengarah ke Opsi Pemakzulan Jelang 10 November, Desakan Publik Juga Menguat

Terjadi Lagi, Helikopter Water Bombing Jatuh di Sungai Barito, 1 Kru WNI Tewas dan 2 Pilot Australia Selamat

Kecelakaan helikopter kembali terjadi saat misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, ketika helikopter Super Puma H225 jatuh, mengakibatkan satu kru asal Indonesia, Yayan Supiansuri, tewas, sementara dua pilot asal Australia selamat. Helikopter tersebut sedang menjalankan tugas penugasan dari BNPB untuk mengambil air guna pemadaman kebakaran. Insiden ini menambah daftar kecelakaan helikopter dalam operasi karhutla, setelah sebelumnya tiga prajurit

Terjadi Lagi, Helikopter Water Bombing Jatuh di Sungai Barito, 1 Kru WNI Tewas dan 2 Pilot Australia Selamat

Sosok Idham Azis, Kapolri Sebelum Listyo Sigit yang Absen dalam Pertemuan di Hambalang

Mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn.) Idham Azis menarik perhatian setelah tidak hadir dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, pada 8 November 2026, di tengah kasus dugaan penyadapan komunikasi yang melibatkan Jenderal Listyo Sigit. Idham Azis, yang menjabat sebagai Kapolri dari November 2019 hingga Januari 2021 sebelum digantikan oleh Listyo Sigit, memiliki karier kepolisian yang cemerlang dengan berbagai posisi strategis dan keterlibatan dalam

Sosok Idham Azis, Kapolri Sebelum Listyo Sigit yang Absen dalam Pertemuan di Hambalang

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Idham Azis Absen, Isu "Kapolri Kedua" Makin Terang?

Presiden Prabowo Subianto mengundang sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, untuk membahas isu penyadapan ilegal yang tengah diselidiki, di mana Idham Azis, Kapolri periode 2019-2021, tidak hadir, memicu spekulasi tentang keterlibatannya dalam kasus tersebut. Pertemuan ini berlangsung di tengah desakan untuk mengusut aktor intelektual di balik operasi pengintaian negara, dan meskipun rumor beredar, pihak Bareskrim Polri menegaskan bahwa hanya ada empat tersangka yang ditahan

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Idham Azis Absen, Isu "Kapolri Kedua" Makin Terang?

Daftar 10 Mantan Kapolri yang Temui Prabowo ke Hambalang

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada 8 November 2026, yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan bertukar pandangan mengenai berbagai isu, meskipun berlangsung di tengah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan tokoh lainnya. Beberapa pejabat negara turut hadir dalam acara tersebut, sementara mantan Kapolri

Daftar 10 Mantan Kapolri yang Temui Prabowo ke Hambalang

Lima Hari Setelah Listyo Jadi Tersangka, Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Apa yang Dibahas?

Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, lima hari setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh Kapolri saat ini dan sejumlah pejabat tinggi, bertujuan untuk bertukar pandangan mengenai berbagai isu, meskipun rincian pembahasan tidak dijelaskan. Penetapan tersangka terhadap Listyo dan rekan-rekannya terkait dugaan penyadapa

Lima Hari Setelah Listyo Jadi Tersangka, Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Apa yang Dibahas?

Dewan Kehormatan Proses Lima Aduan Pemilu 2024, Suket Gibran Jadi Sorotan Utama

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang memproses lima pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, di mana dua di antaranya telah memenuhi syarat materiil dan siap untuk disidangkan. Pengaduan ini berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan, yang juga menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menyatakan dokumen terte

Dewan Kehormatan Proses Lima Aduan Pemilu 2024, Suket Gibran Jadi Sorotan Utama

Gatot Nurmantyo kepada Listyo Sigit soal Prabowo Disebut Boneka: Nggak Ada Apa-apanya Kamu

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritik keras Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri, terkait penolakannya atas wacana penempatan Polri di bawah kementerian, yang dianggap Gatot tidak beretika dan menunjukkan sikap pembangkangan terhadap kebijakan negara. Dalam pidatonya di Universitas Sangga Buana, Gatot juga menegaskan bahwa posisi Polri yang berada di bawah Presiden telah diatur dalam undang-undang, serta memperingatkan Listyo agar tidak meremehkan kedudukan Prab

Gatot Nurmantyo kepada Listyo Sigit soal Prabowo Disebut Boneka: Nggak Ada Apa-apanya Kamu

Desakan Pansus Penyadapan Menguat, Audit LIMS Mendesak agar Teknologi Intersepsi Negara tidak Menjadi Instrumen Ancaman bagi Rakyat

Skandal penyadapan ilegal yang menargetkan Presiden Prabowo Subianto dan ribuan nomor telepon pejabat serta aktivis telah memicu desakan untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyadapan di DPR. Anggota DPR menekankan pentingnya mengungkap dalang di balik skandal ini dan menelusuri alur komando serta dana yang terlibat dalam operasi penyadapan yang menggunakan teknologi intersepsi, Lawful Interception Management System (LIMS), yang kini terbukti rentan disalahgunakan. Melalui Pansus, DPR beru

Desakan Pansus Penyadapan Menguat, Audit LIMS Mendesak agar Teknologi Intersepsi Negara tidak Menjadi Instrumen Ancaman bagi Rakyat