Indeks Berita

Skema Patriot Bond Dibedakan dari Tax Amnesty, Perlindungan Hukum Dibatasi Hanya pada Dana Investasi

Sejumlah ketentuan dalam skema Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi sorotan karena memberi perlindungan hukum hanya berlaku pada dana yang ditempatkan di instrumen tersebut, bukan pada aset maupun aktivitas usaha pemilik dana secara keseluruhan. Ketentuan ini memperjelas batas imunitas yang diberikan dalam skema investasi tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan dana yang masuk ke Patriot Bond tetap dijamin keamanannya sesuai ketentuan. Namun, perlindungan itu tidak berl

3 bulan lalu

Tak Lagi Banyak Proyek Pemerintah, Pendapatan Pos Indonesia Jatuh ke Rp3,97 Triliun

Pendapatan PT Pos Indonesia (Persero) turun tajam pada 2025. Salah satu penyebab utamanya adalah menyusutnya proyek pemerintah yang sebelumnya menjadi penopang kinerja perusahaan, terutama di lini bisnis logistik. Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, mengatakan pendapatan usaha perusahaan pada 2025 hanya terealisasi Rp3,97 triliun. Angka itu setara 63 persen dari target yang dipatok sebesar Rp6,2 triliun. Realisasi tersebut juga turun sekitar 20 persen dibandingkan pendapatan pada 2024

3 bulan lalu

Ketimpangan Nyata: Tren Ekonomi Prediksi Orang Super Kaya Indonesia Bakal Melonjak 82%, Bank Dunia Ungkap Kemiskinan RI Ikut Meningkat

Indonesia mencatatkan rekor sebagai negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia. Lembaga riset Knight Frank memproyeksikan populasi individu ultra-kaya (UHNWI) di tanah air melonjak 82%. Data yang diunggah Goodstat, Senin (22/6/2026) yang berbasis dari laporan Knight tersebut mengungkapkan, jumlah orang ultra kaya dengan kekayaan lebih dari US$30 juta, tahun ini mencapai 3.833. Tahun 2031 diprediksi akan mencapai 6.966 orang. Dalam statistik spesifik dari GoodStats, jumlah orang

3 bulan lalu

Skema Insentif Belum Matang, Bantuan Motor Listrik Mundur Lagi

Pemerintah menunda peluncuran program insentif pembelian sepeda motor listrik yang semula direncanakan berlaku pada Juni 2026. Penundaan dilakukan selama satu bulan karena skema bantuan masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah masih mengkaji mekanisme pemberian insentif tersebut. Karena itu, implementasi program belum dapat dijalankan sesuai jadwal awal. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan paket insentif kend

3 bulan lalu

Pengamat: Ada Potensi Konflik Kepentingan jika Kemenkeu, BI, dan Danantara Jadi Pemegang Saham BEI

Guru Besar Universitas Indonesia sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy mengingatkan potensi konflik kepentingan apabila Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Danantara menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia. Ketiga lembaga tersebut dapat menjadi pemegang saham BEI berdasarkan perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. “Potensi konflik kepentingan memang ada, terutama karena Kemenkeu mengelola fiskal dan penerbitan SBN, BI mengelola stabilitas moneter d

3 bulan lalu

ESDM Antisipasi Gejolak Timur Tengah, Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Minyak Dunia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan pemerintah tetap mengamankan alternatif sumber energi di tengah perundingan Amerika Serikat dan Iran. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi di Timur Tengah. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan hubungan AS dan Iran masih dinamis meski perundingan di Swiss memberi sinyal positif bagi stabilitas harga minyak dunia. “Optimistis harus, namun langkah antisipatif juga harus dilakukan,” kata Anggia sa

3 bulan lalu

Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Pemerintah menetapkan pembebasan bea masuk (BM) untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu industri memperoleh alternatif bahan baku, khususnya sebagai substitusi nafta. Naftah adalah cairan hasil olahan minyak bumi yang menj

3 bulan lalu

Tak Ada Industri yang Mau Kelola, 43 Kontainer Pakaian Bekas Ilegal Dimusnahkan

Sebanyak 43 kontainer pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan Bea dan Cukai akan dimusnahkan. Hal ini menyusul tidak adanya kesanggupan industri untuk memanfaatkan barang hasil penindakan tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan keputusan pemusnahan diambil setelah sebelumnya pemerintah sempat membuka ruang diskusi dengan pelaku industri. “Ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers d

3 bulan lalu

Pemerintah Tambah Rp26 Triliun untuk Pangan, Magang, dan Transportasi, Defisit APBN Diklaim Aman

Pemerintah menyiapkan tambahan belanja Rp26,34 triliun untuk paket stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup bantuan pangan, program magang dan vokasi, serta insentif transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan anggaran itu tidak akan mengganggu target defisit APBN 2026. “Defisit fiskal aman,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dari total stimulus tersebut, bantuan pangan mendapa

3 bulan lalu

Anggaran Pajak Tembus Rp5,4 Triliun, Tax Gap Masih Menganga Rp562 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut bertambah Rp2,67 triliun atau sekitar 5,67% dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 yang sebesar Rp47,13 triliun. Meski meningkat secara nominal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran tersebut setara dengan pagu 2026 setelah memperhitungkan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dari

3 bulan lalu

Bunga PNM Mekaar Turun Jadi 8 Persen, Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Jutaan Nasabah

Pemerintah berencana menurunkan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar menjadi 8 persen dari kisaran 18–25 persen. Kebijakan ini ditargetkan menyasar sekitar 10–15 juta nasabah pelaku usaha ultramikro, terutama perempuan dari keluarga prasejahtera. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan penurunan bunga akan ditindaklanjuti PT Permodalan Nasional Madani bersama Danantara Indonesia. Pemerintah masih menyiapkan payung hukum sebelum kebijakan tersebut dijalankan. “Alhamdulil

3 bulan lalu

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. “Kami da

3 bulan lalu

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

Marketplace atau lokapasar kini tidak lagi bisa menaikkan biaya layanan secara mendadak kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah mewajibkan setiap rencana perubahan biaya disampaikan minimal 90 hari kalender sebelum diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan yang diterbitkan pada Rabu (17/6/2026) ini mengatur pelindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketentuan tersebut menjadi dasar

3 bulan lalu

TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

Pemerintah membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 hingga Rp90 triliun. Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada tambahan dana dari APBN. Purbaya mengatakan, pemerintah pusat sementara ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun untuk daerah. Angka tersebut masih bisa bertambah hingga Rp90 triliun, tergantung hasil pembahasan final APBN 2027. “Jadi kira-kira untuk sekarang, sementara ada pen

3 bulan lalu

Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Pengecer Jual di Atas HET Akan Diblacklist

Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita dan memilih memperbesar peran Bulog serta ID FOOD dalam distribusi minyak goreng rakyat tersebut. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET Rp15.700 per liter terancam dicoret dari jaringan mitra BUMN pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan dari minimal 35 persen menjadi lebih dari 50 persen. Langkah itu disiapkan untuk mempe

3 bulan lalu