AFU.id

Indeks Berita

Ini Jawaban RANS ke BEI soal Tudingan Massa Bayaran di RANS Carnival, Bantah Ada Pengkondisian

PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) membantah tudingan mengenai pengerahan massa bayaran untuk RANS Carnival di Yogyakarta, menyatakan tidak ada instruksi atau pendanaan terkait hal tersebut, sebagai respons terhadap permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) di tengah penurunan saham mereka. Manajemen RANS mengonfirmasi bahwa beberapa musisi tidak dapat tampil dan menyatakan akan melanjutkan acara dengan konsep yang lebih sederhana, meskipun boikot terhadap Raffi Ahmad, yang t

Ini Jawaban RANS ke BEI soal Tudingan Massa Bayaran di RANS Carnival, Bantah Ada Pengkondisian

Terkuak Motif Penyadapan Listyo Sigit: Dari Takut Kehilangan 'Power' dan Loyalityas Pada Geng Solo, Bentuk Ormas Eks Napiter dan Buruh yang Siap Lakukan Show of Force

Motif di balik tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap, diduga dipengaruhi oleh loyalitasnya kepada Geng Solo dan ketakutan kehilangan kekuasaan setelah dicopot dari jabatannya. Dalam upaya membentengi diri, Sigit membentuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melibatkan mantan narapidana terorisme dan buruh, serta mempersiapkan "show of force" menjelang persidangan kasus ijazah palsu yang melibatkan Jokowi

4 media, Cenderung netral
Terkuak Motif Penyadapan Listyo Sigit: Dari Takut Kehilangan 'Power' dan Loyalityas Pada Geng Solo, Bentuk Ormas Eks Napiter dan Buruh yang Siap Lakukan Show of Force

Benarkah Kapolri Mulai Bersih-Bersih? Propam dan Intel Dirombak Jelang Penahanan Listyo dalam Kasus Penyadapan Presiden

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan perombakan terhadap 264 jabatan perwira tinggi dan perwira menengah Polri sehari sebelum penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Perombakan ini, yang tercantum dalam Surat Telegram Nomor ST/2467/XI/KEP./2026, mencakup penggantian pejabat di lini pengawasan internal, intelijen, dan operasi, serta merupakan mutasi kelima sejak Suyudi menjabat. Meskipun Polri menyatakan bahwa mutasi merupakan bagia

Benarkah Kapolri Mulai Bersih-Bersih? Propam dan Intel Dirombak Jelang Penahanan Listyo dalam Kasus Penyadapan Presiden

Profil Ariyo Windutomo, Jenderal TNI Pengganti Listyo Sigit di Kursi Kepala KSP

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit yang diberhentikan akibat keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal. Ariyo, yang memiliki latar belakang karier di TNI dan dekat dengan Prabowo, sebelumnya menjabat di Kementerian Pertahanan dan telah mendapatkan kepercayaan dalam berbagai tugas administrasi. Penyadapan yang melibatkan Listyo dan dua perwira tinggi

Profil Ariyo Windutomo, Jenderal TNI Pengganti Listyo Sigit di Kursi Kepala KSP

Istana Sebut Kasus Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Ini Alasan Listyo Baru Dijerat Pasal Sadap Presiden

Istana Kepresidenan menilai kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dapat mengarah ke tindakan makar, meskipun Bareskrim Polri saat ini hanya mengenakan pasal penyadapan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut penyadapan tersebut membahayakan keselamatan negara, sementara Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa belum ada indikasi makar yang ditemukan. Listyo dan dua jenderal poli

Istana Sebut Kasus Penyadapan Presiden Mengarah ke Makar, Ini Alasan Listyo Baru Dijerat Pasal Sadap Presiden

Selain Prabowo, Ini 7 Daftar Presiden yang Pernah Disadap: SBY, B.J. Habibie hingga Pemimpin Prancis

Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, dan pengusaha, serta dilakukan tanpa prosedur resmi dalam periode 2025-2026. Selain Prabowo, sejarah penyadapan terhadap pemimpin negara juga mencakup Susilo Bambang Yudhoyono, Mega

Selain Prabowo, Ini 7 Daftar Presiden yang Pernah Disadap: SBY, B.J. Habibie hingga Pemimpin Prancis

Listyo Sigit Dicopot dari KSP, Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ario Windutomo sebagai Plt

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menunjuk Letjen TNI Ario Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) KSP, menyusul penetapan Listyo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya. Keputusan tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, setelah Listyo menjabat selama sekitar 34 hari. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa praktik p

Listyo Sigit Dicopot dari KSP, Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ario Windutomo sebagai Plt

Media Asing Kaitkan Listyo dengan Jokowi dalam Pemberitaan Kasus Penyadapan, Begini Dunia Memberitakan Penyadapan Prabowo

Kantor berita asing seperti AFP dan ABC melaporkan penahanan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait kasus penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto, yang menunjukkan hubungan dekat Listyo dengan Presiden Joko Widodo. Penyadapan yang berlangsung antara 2025 dan 2026 terungkap setelah laporan dari seorang petugas, di mana tiga jenderal polisi, termasuk Listyo, diduga melakukan tindakan ilegal tersebut tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan. Kasus ini menjadi tantangan baru bagi Prabowo d

Media Asing Kaitkan Listyo dengan Jokowi dalam Pemberitaan Kasus Penyadapan, Begini Dunia Memberitakan Penyadapan Prabowo

Breaking News: Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal

Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar nomor teleponnya dan beberapa pejabat lainnya. Pemberhentian tersebut diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga menginformasikan bahwa Letjen Aryo Windutomo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas KSP sementara. Tiga perwira tinggi Polri, termasuk Listyo, terlibat dala

Breaking News: Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP Usai Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal

Nama Gibran Tak Masuk Daftar Penyadapan: Kecurigaan Cawe-Cawe "Geng Solo" di Balik Operasi Gelap Listyo Sigit

Dalam kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam daftar target penyadapan, menurut penyidikan Bareskrim Polri. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa operasi tersebut mungkin berkaitan dengan kepentingan politik kelompok tertentu, yang dikenal sebagai "Geng Solo", untuk memetakan kekuatan politik di luar kekuasaan rezim sebelumnya. Kecurigaan semakin menguat ketika penangkapan para jenderal Po

5 media, Cenderung netral
Nama Gibran Tak Masuk Daftar Penyadapan: Kecurigaan Cawe-Cawe "Geng Solo" di Balik Operasi Gelap Listyo Sigit

Profil Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakapolri yang Pimpin Penangkapan Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan

Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat menjadi sorotan setelah memimpin penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penangkapan ini terjadi setelah enam perwira Polri mengaku melakukan penyadapan atas perintah Listyo, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi lainnya. Wahyu, yang memiliki karier panjang di kepolisian dan telah menjabat dalam berbagai posisi strategis, resmi dilantik seba

Profil Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakapolri yang Pimpin Penangkapan Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan

Heboh Pengerahan 20 Ribu Pasukan TNI AL ke Jakarta usai Listyo Jadi Tersangka Penyadapan

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan hampir 21 ribu personel Angkatan Laut ke DKI Jakarta untuk meningkatkan pengamanan setelah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pengerahan ini dilakukan secara bertahap, dimulai sejak 2 November 2026, dan melibatkan berbagai satuan dari luar Jakarta, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan di ibu kota. di tengah situasi ini, Bareskrim Polri juga men

Heboh Pengerahan 20 Ribu Pasukan TNI AL ke Jakarta usai Listyo Jadi Tersangka Penyadapan

Listyo Pernah Bilang Lebih Baik Jadi Petani Jika Polisi di Bawah Kementerian, Kini Malah Tersangka Penyadapan Presiden

Mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kini menjadi tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, bersama dua tersangka lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sebelumnya, Listyo pernah menyatakan bahwa ia lebih memilih menjadi petani daripada menjabat Menteri Kepolisian, menolak gagasan Polri berada di bawah kementerian. Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Listyo bersiap untuk meletakkan jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Pr

Listyo Pernah Bilang Lebih Baik Jadi Petani Jika Polisi di Bawah Kementerian, Kini Malah Tersangka Penyadapan Presiden

10 Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di ASEAN, Perusahaan Indonesia Ada tapi Peringkat 50

Sebanyak 28 perusahaan bersertifikasi Great Place To Work di Indonesia masuk dalam daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia 2026, dengan DHL menduduki peringkat pertama, diikuti Hilton dan Marriott International. Indosat Ooredoo Hutchison menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk peringkat ke-50, naik sembilan posisi dari tahun sebelumnya, dan berfokus pada transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis kecerdasan buatan. Pemeringkatan ini didasarkan pada

10 Perusahaan Terbaik untuk Bekerja di ASEAN, Perusahaan Indonesia Ada tapi Peringkat 50

Nasib Gibran Kian Suram: Gerindra Mulai Ubah Sikap, Parpol Parlemen Bersiap Kaji Putusan MA dan MK, Efek Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Sejumlah Jenderal Polri?

Posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin tertekan setelah Partai Gerindra mengubah sikapnya untuk membahas secara terbuka putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan ijazah Gibran tidak sah. Berbagai partai politik di DPR, termasuk PDIP dan PKS, juga mulai mengeksplorasi langkah-langkah konstitusional terkait isu ini, yang dapat berujung pada krisis politik bagi Gibran. Selain itu, situasi ini diperburuk oleh kasus dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah j

Nasib Gibran Kian Suram: Gerindra Mulai Ubah Sikap, Parpol Parlemen Bersiap Kaji Putusan MA dan MK, Efek Dugaan Penyadapan Prabowo oleh Sejumlah Jenderal Polri?