AFU.id

Indeks Berita

Isu Operasi Senyap Divpropam Polri: Jenderal Bintang Empat Berinisial L dan Sejumlah Petinggi Polri Ditahan di Mako Brimob, Diduga Lakukan Penyadapan Terkoordinir Terhadap Petinggi Negara

Isu penangkapan sejumlah jenderal polisi, termasuk seorang jenderal bintang empat berinisial L, mencuat setelah Divpropam Polri melakukan penggerebekan terkait dugaan penyadapan terkoordinasi terhadap petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Penangkapan berlangsung antara pukul 01.00 hingga 03.00 pada Selasa, 3 November 2026, di sebuah rumah di Kompleks Widya Chandra, dan melibatkan beberapa petinggi Polri, termasuk Irjen AS dan dua purnawirawan berpangkat Inspektur Jenderal. Meskipu

4 media, Cenderung netral
Isu Operasi Senyap Divpropam Polri: Jenderal Bintang Empat Berinisial L dan Sejumlah Petinggi Polri Ditahan di Mako Brimob, Diduga Lakukan Penyadapan Terkoordinir Terhadap Petinggi Negara

Geger Kabar Sejumlah Polisi Ditangkap Terkait 'Penyadapan' hingga Menyeret Jenderal Bintang Empat, Mabes Polri: Nanti Kami Sampaikan

Kabar mengenai penangkapan sejumlah jenderal polisi, termasuk seorang jenderal berpangkat bintang empat berinisial L, terkait dugaan penyadapan pejabat tinggi negara, menciptakan kehebohan di media sosial. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Edison Isir, mengonfirmasi bahwa mereka sedang memeriksa informasi tersebut, namun belum memberikan rincian lebih lanjut atau kepastian mengenai penangkapan yang beredar. Mabes Polri berjanji akan memberikan penjelasan resmi pada waktunya, meskipun hingga sa

Geger Kabar Sejumlah Polisi Ditangkap Terkait 'Penyadapan' hingga Menyeret Jenderal Bintang Empat, Mabes Polri: Nanti Kami Sampaikan

Ketegangan di PLBN Aruk: Warga Lokal Bawa Lima Petugas Bea Cukai ke Bengkayang, Diduga Dipicu Tindakan tak Manusiawi saat Warga Hendak Melintas Batas

Ketegangan terjadi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kalimantan Barat, ketika sekelompok massa yang terdiri dari sekitar 100 orang membawa lima petugas Bea Cukai ke Kabupaten Bengkayang sebagai bentuk protes terhadap prosedur pemeriksaan barang bawaan yang dianggap tidak manusiawi. Insiden ini berawal dari ketidakpuasan warga, terutama suku Dayak, terhadap perlakuan petugas saat hendak melintasi batas ke Malaysia untuk keperluan kesehatan. Meskipun narasi penyanderaan beredar di media sosi

1 media, Cenderung netral
Ketegangan di PLBN Aruk: Warga Lokal Bawa Lima Petugas Bea Cukai ke Bengkayang, Diduga Dipicu Tindakan tak Manusiawi saat Warga Hendak Melintas Batas

Alasan Luhut Terus Ngotot Agar Definisi Merugikan Negara dalam Korupsi Diubah

Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengusulkan perubahan definisi kerugian negara dalam konteks korupsi untuk menghindari ketidakpastian yang dapat menghambat investasi. Ia berargumen bahwa penggunaan kerugian negara sebagai dasar penegakan hukum terlalu dominan dan perlu disesuaikan dengan praktik internasional, agar keputusan bisnis yang berisiko tidak otomatis dianggap sebagai tindak pi

Alasan Luhut Terus Ngotot Agar Definisi Merugikan Negara dalam Korupsi Diubah

Pemakzulan Gibran: Hak Menyatakan Pendapat Jadi Alternatif Tercepat Dibandingkan Hak Angket, Dinilai Memberikan Kepastian Hukum dan Politik

Tekanan untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin meningkat setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat pendidikan sebagai wakil presiden. Pakar hukum Denny Indrayana menegaskan bahwa proses pemakzulan harus dilanjutkan melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR, karena penggunaan hak angket dan hak interpelasi dianggap tidak relevan. HMP, yang merupakan instrumen konstitusional, memungkinkan DPR untuk menindaklan

7 media, Cenderung netral
Pemakzulan Gibran: Hak Menyatakan Pendapat Jadi Alternatif Tercepat Dibandingkan Hak Angket, Dinilai Memberikan Kepastian Hukum dan Politik

Beda Pendapat dengan Kemenhaj, MUI Sebut Petugas Haji Harus Muslim, Apa Alasannya?

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa petugas haji harus beragama Islam, berbeda dengan pendapat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang mendorong keterlibatan masyarakat lintas agama dalam pelayanan jamaah haji. Kiai Cholil menilai bahwa meskipun masyarakat nonmuslim dapat terlibat dalam tugas teknis, pelayanan yang berkaitan dengan ibadah haji seharusnya dilakukan oleh petugas Muslim, mengingat haji merupakan ritual khusus umat Islam. Sementara

Beda Pendapat dengan Kemenhaj, MUI Sebut Petugas Haji Harus Muslim, Apa Alasannya?

CELIOS: Karhutla 2026 Telan Biaya Fantastis, Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Tembus Rp565 Triliun

Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026 diperkirakan mengakibatkan kerugian ekonomi dan kesehatan yang fantastis, mencapai antara Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun, menurut laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Kebakaran yang melanda 1,92 juta hektare lahan ini menyebabkan kontraksi PDB sebesar 2,69 persen, terutama berdampak pada sektor kehutanan dan menimbulkan kerugian di sektor lain seperti perdagangan dan pertamban

4 media, Cenderung netral
CELIOS: Karhutla 2026 Telan Biaya Fantastis, Kerugian Ekonomi dan Kesehatan Tembus Rp565 Triliun

100 Ribu Penerima Bansos Ternyata Orang Kaya, Punya Tabungan di Atas Rp100 Juta

Lebih dari 100 ribu penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia teridentifikasi memiliki tabungan di atas Rp 100 juta, mengindikasikan adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bansos, di mana sekitar 45 persen diduga tidak tepat sasaran, menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Dalam upaya memperbaiki akurasi data penerima, Kemensos melakukan konsolidasi data dan mengembangkan sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang menghubungkan data penerima dengan basis data pemerintah lain

100 Ribu Penerima Bansos Ternyata Orang Kaya, Punya Tabungan di Atas Rp100 Juta

Alasan Kemenag Buka Peluang Nonmuslim Bisa Jadi Petugas Haji, Dahnil: Perkuat Upaya Toleransi

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka kesempatan bagi masyarakat nonmuslim untuk berperan sebagai petugas haji, sebagai langkah untuk memperkuat toleransi dan kerjasama antarumat beragama di Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan bahwa pelayanan kepada jemaah haji seharusnya melibatkan semua elemen masyarakat, dengan harapan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pelayanan publik. Meskipun gagasan ini masih dalam tahap dorongan, Ke

Alasan Kemenag Buka Peluang Nonmuslim Bisa Jadi Petugas Haji, Dahnil: Perkuat Upaya Toleransi

Pengganti AKBP Andika Langsung Ditunjuk, Ini Rekam Jejak AKBP Indra Maulana Saputra

AKBP Indra Maulana Saputra resmi ditunjuk sebagai Kapolres Sukoharjo menggantikan AKBP Andika Dharma Sena yang dicopot setelah penggerebekan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Sebelumnya, Indra menjabat sebagai Kapolres Boyolali selama 10 bulan, di mana ia berhasil menangani beberapa kasus kriminal, termasuk pembunuhan berencana dan peredaran narkoba. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 dan dilakukan dalam rangka mutasi tiga perwira menengah di Polri

Pengganti AKBP Andika Langsung Ditunjuk, Ini Rekam Jejak AKBP Indra Maulana Saputra

Muhammadiyah Telah Keluarkan Fatwa Haram Vape Sejak 2020, MUI Kapan?

Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan vape sejak tahun 2020 dan mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang melarang anggotanya menggunakan rokok elektrik tersebut, mengingat potensi penyalahgunaan. Dalam rangka pengendalian, Muhammadiyah juga membentuk Muhammadiyah Tobacco Control Network (MTCN). Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih melakukan pengkajian mengenai fatwa haram vape setelah berdiskusi dengan Kapolri, untuk meneliti lebih dalam men

Muhammadiyah Telah Keluarkan Fatwa Haram Vape Sejak 2020, MUI Kapan?

PDIP hingga PKB Sudah Kasih Sinyal Politik soal Suket Gibran, Tinggal NasDem dan PAN yang Masih Diam

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mempertimbangkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar, juga telah menyatakan sikap terkait polemik ini, sementara Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional belum memberikan pernyataan. Sikap tegas muncul dari Partai Demokrat

PDIP hingga PKB Sudah Kasih Sinyal Politik soal Suket Gibran, Tinggal NasDem dan PAN yang Masih Diam

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia November 2026: Bos Djarum Budi Hartono Teratas, Disusul Prajogo Pangestu dan Low Tuck Kwong

Pada November 2026, Robert Budi Hartono, bos Djarum, menduduki peringkat teratas sebagai orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan bersih sebesar 12,2 miliar dolar AS, menggeser Prajogo Pangestu dari Barito Group yang kini berada di posisi kedua dengan 10,4 miliar dolar AS. Di tempat ketiga, Low Tuck Kwong dari Bayan Resources memiliki kekayaan 9,8 miliar dolar AS. Pemeringkatan ini disusun oleh Forbes Real-Time Billionaires dan mencakup sepuluh individu terkaya di Indonesia, dengan kekayaan me

Daftar 10 Orang Terkaya Indonesia November 2026: Bos Djarum Budi Hartono Teratas, Disusul Prajogo Pangestu dan Low Tuck Kwong

Sempat Ditolak karena Isu Pro-Zionis, Ini Alasan Kenapa Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar?

Konser tenor Andrea Bocelli di Candi Borobudur, yang sempat ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena isu pro-Zionis, tetap digelar pada 28 Oktober 2023 setelah pemerintah dan kepolisian tidak membatalkan izin. Meskipun terdapat penolakan dari sejumlah kelompok, promotor melanjutkan konser setelah melakukan dialog dengan berbagai pihak, dengan harapan akan membawa dampak positif bagi pariwisata dan ekonomi. Bocelli juga berkomitmen untuk mendedikasikan satu lagu bagi perdamaian dunia dan

Sempat Ditolak karena Isu Pro-Zionis, Ini Alasan Kenapa Konser Andrea Bocelli di Borobudur Tetap Digelar?

PPP Terbelah soal Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin, DPW Sebut Keduanya Setahun Tak Aktif Urus Partai

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengalami perpecahan terkait pencopotan Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal Taj Yasin Maimoen, dengan beberapa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mendukung keputusan tersebut karena keduanya dianggap tidak aktif selama setahun, sementara DPW lainnya menilai pencopotan tersebut ilegal. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dipimpin oleh Ketua Umum Muhamad Mardiono, sementara Agus dan Taj Yasin mengklaim bahwa pemeca

PPP Terbelah soal Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin, DPW Sebut Keduanya Setahun Tak Aktif Urus Partai