AFU.id

Indeks Berita

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Laba tahun berjalan PT Taspen pada 2025 turun menjadi Rp1,04 triliun, meski hasil investasi perusahaan meningkat. Penurunan itu terjadi karena Taspen membentuk pencadangan penurunan nilai atau impairment atas portofolio investasi yang nilainya melonjak tajam menjadi Rp1,82 triliun. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto mengatakan pencadangan tersebut dilakukan sebagai langkah hati-hati dalam mengelola dana perusahaan. Nilai impairment Taspen pada 2025 naik signifikan dibandingkan tahun seb

Hasil Investasi Naik, Laba Taspen Tetap Turun karena Pencadangan Risiko Rp1,82 Triliun

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak cukup agresif memungut pajak di sana-sini, untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Sayangnya, ancaman shortfall perpajakan tahun 2026 sebesar Rp46,9 triliun tetap membayang. Pelemahan ekspor, tekanan rupiah, serta melemahnya daya beli kelas menengah menjadi penyebab rentannya basis pemajakan sektor riil. Jika shortfall terjadi, penghematan belanja dan fokus pada sektor produktif jadi pilihan terbaik.

Di Sini Pajak, Di Sana Pajak, Ancaman "Shortfall" tetap Membayang, Purbaya Malah Ancam Rumahkan Pegawai Pajak

Investor Menumpuk di KEK, Kawasan Industri Biasa Masih Sepi

Tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengajukan perluasan lahan karena minat investor terus meningkat. Namun, pada saat yang sama, lebih dari 40 persen lahan kawasan industri nasional masih belum terisi. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan: mengapa investor lebih memilih kawasan berinsentif khusus, sementara kawasan industri biasa masih sepi peminat? Tiga kawasan yang mengajukan perluasan adalah KEK Gresik, Kendal, dan Galang Batang. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwij

Investor Menumpuk di KEK, Kawasan Industri Biasa Masih Sepi

Purbaya: Dana Negara Bukan Hanya untuk Bank, Pemerintah Harus Siap Hadapi Kebutuhan Mendadak

Bank-bank milik negara meminta dana sisa anggaran pemerintah senilai Rp400 triliun tidak ditarik selama setahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan tersebut. Pemerintah memilih mempertahankan skema yang memberi bank tambahan dana, tetapi tetap memungkinkan uang itu ditarik saat negara membutuhkan. Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara meminta kepastian waktu penempatan dana tersebut. Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro mengatakan bank membutuhkan waktu lebih panjang untu

Purbaya: Dana Negara Bukan Hanya untuk Bank, Pemerintah Harus Siap Hadapi Kebutuhan Mendadak

Ekonom: Pemerintah Tak Cukup Kejar Angka Rp8 Juta, Kerja Formal Harus Dibuka

Pemerintah menargetkan pendapatan nasional bruto per orang mencapai sekitar Rp8 juta per bulan pada 2027. Namun, angka tersebut bukan berarti setiap warga akan menerima gaji sebesar itu. Target itu merupakan rata-rata pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Pemerintah bersama DPR menetapkan target pendapatan nasional bruto per orang sebesar Rp96,4 juta per tahun. Angka ini meningkat dari target 2026 yang setara sekitar Rp7,72 juta per bulan. Pemerintah juga membidik pertumbuhan e

Ekonom: Pemerintah Tak Cukup Kejar Angka Rp8 Juta, Kerja Formal Harus Dibuka

Tak Lagi Wajib Dicicil, Dana Pensiun dari Pesangon Bisa Cair Sekaligus

Dana pensiun yang berasal dari pesangon kini dapat dicairkan sekaligus. Otoritas Jasa Keuangan akan menyesuaikan aturan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan pekerja. Perubahan ini memberi pilihan bagi peserta untuk menerima dana secara sekaligus atau bertahap. Pilihan tersebut berlaku bagi peserta dana pensiun sukarela. Dana yang dapat dicairkan berasal dari pesangon, penghargaan masa kerja, atau penggantian hak pekerja. Hak tersebut juga dapat diterima oleh janda, duda, atau

Tak Lagi Wajib Dicicil, Dana Pensiun dari Pesangon Bisa Cair Sekaligus

Pajak Tak Capai Target, Belanja Negara Membengkak dan Defisit APBN 2026 Melebar

Pemerintah memperkirakan kekurangan anggaran negara pada 2026 melebar menjadi Rp734,3 Triliun. Angka itu naik Rp45,2 Triliun dari target awal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pelebaran terjadi karena belanja negara naik lebih cepat dibanding pemasukan dari pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan proyeksi itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa, (7/7/2026). Pemerintah sebelumnya menargetkan defisit Rp689,1 Triliun. “Outlook defisit APBN tercatat

Pajak Tak Capai Target, Belanja Negara Membengkak dan Defisit APBN 2026 Melebar

APBN Defisit, Pemerintah Lepas Surat Utang Lagi

Pemerintah melepas obligasi ritel seri ORI030, dengan menawarkan yield 6.90-7 persen. Dari surat utang yang akan dilepas hanya kepada WNi tersebut, negara berharap mendapat pemasukan Rp20 triliun. Penawaran surat berharga ini berlangsung 6-30 Juli 2026. Ada dua pilihan bagi investor,yaitu ORI030-T3 bertenor tiga tahun dengan kupon 6,90 persen dan ORI030-T6 bertenor enam tahun dengan kupon 7 persen. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementer

APBN Defisit, Pemerintah Lepas Surat Utang Lagi

Resmi Turun, Harga Biodiesel Juli Jadi Rp14.562 per Liter

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel pada Juli 2026 sebesar Rp14.562 per liter. Nilai itu turun Rp81 dibanding harga acuan biodiesel pada Juni yang dipatok Rp14.643 per liter. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM menyebut penetapan Harga Indeks Pasar atau HIP tersebut berlaku untuk periode Juli 2026. HIP biodiesel menjadi salah satu komponen dalam pelaksanaan program pencampuran

Resmi Turun, Harga Biodiesel Juli Jadi Rp14.562 per Liter

Prabowo dan PM Singapura Teken 26 MoU di Tengah Implementasi Ekspor Satu Pintu DSI

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menandatangani 26 nota kesepahaman (MoU) dalam pertemuan tahunan di Istana Merdeka, Jakarta, yang mencakup kerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi hijau, perdagangan, dan pertahanan. Pertemuan ini juga berlangsung di tengah implementasi kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk komoditas utama, yang bertujuan meningkatkan transparansi dan mencegah praktik merugikan negara. Kedua

8 media, Cenderung netral
Prabowo dan PM Singapura Teken 26 MoU di Tengah Implementasi Ekspor Satu Pintu DSI

Bantah Lakukan PHK Massal, TikTok-Tokopedia Sebut Ada Karyawan Ambil Kompensasi dan Pindah Unit

TikTok-Tokopedia Group membantah melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal di Indonesia di tengah isu pengurangan karyawan yang ramai diperbincangkan. Namun, perusahaan mengakui ada pekerja yang memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan pekerjaan di perusahaan lain dalam grup bisnis TikTok-Tokopedia. President Director PT Tokopedia Stephanie Susilo mengatakan perusahaan sedang menjalankan penataan internal atau internal mobility . Ia belum merinci jumlah pekerja yang mengambil ko

Bantah Lakukan PHK Massal, TikTok-Tokopedia Sebut Ada Karyawan Ambil Kompensasi dan Pindah Unit

DPR Lempar Angka Berbeda soal TKD 2027, Daerah Menunggu Kepastian Gaji Guru dan PPPK

Pernyataan berbeda dari dua pimpinan alat kelengkapan DPR soal dana transfer ke daerah atau TKD 2027 memunculkan tanda tanya bagi pemerintah daerah yang menggantungkan belanja pegawai dan pelayanan publik pada dana dari pemerintah pusat. Di tengah pembahasan awal APBN, Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyebut TKD dapat turun menjadi Rp600 triliun, sedangkan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menyatakan belum ada dasar untuk menyebut anggaran transfer tahun depan menyusut. Aria sebelumnya

DPR Lempar Angka Berbeda soal TKD 2027, Daerah Menunggu Kepastian Gaji Guru dan PPPK

OJK: Uang Korban Scam Sulit Dipulihkan setelah Masuk Aset Kripto dan Dikirim ke Luar Negeri

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan dana korban penipuan keuangan semakin sulit dipulihkan ketika telah dipecah ke banyak rekening, dipindahkan melalui berbagai saluran pembayaran, dikonversi menjadi aset virtual, atau dialihkan ke luar negeri. Kondisi itu menjadi tantangan dalam pengembalian uang korban, meski rekening yang digunakan pelaku berhasil diblokir. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kecepatan pelaporan menjadi penentu utama dalam upaya penyelamatan d

OJK: Uang Korban Scam Sulit Dipulihkan setelah Masuk Aset Kripto dan Dikirim ke Luar Negeri