AFU.id

Indeks Berita

Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan Disetujui Masyarakat, Presiden Diminta Restui

Ketua Tim Lobbi Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) H Ramli MS mengungkapkan bahwa sekitar 120 ribu masyarakat dari enam kabupaten di Aceh Barat dan Selatan setuju untuk pemekaran provinsi baru sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik. Masyarakat di wilayah tersebut, yang merasa tertinggal dalam berbagai sektor, berharap Presiden dapat merestui pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan guna mewujudkan keadilan dan kemaju

Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan Disetujui Masyarakat, Presiden Diminta Restui

Sering Jadi Target Penggerebekan Narkoba, Kampung Ambon Masuk Program Bedah Rumah Pemerintah, Ini Alasannya

Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berupaya menyelesaikan akar masalah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai pusat peredaran narkoba, dengan program bedah rumah untuk memperbaiki kualitas permukiman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi isu kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, mengingat wilayah tersebut sering menjadi target penggerebekan oleh aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Selain itu,

Sering Jadi Target Penggerebekan Narkoba, Kampung Ambon Masuk Program Bedah Rumah Pemerintah, Ini Alasannya

Operasi Modifikasi Cuaca Disiapkan di Tiga Provinsi Terdampak Karhutla, 15 Pesawat TNI Dikerahkan

Pemerintah Indonesia melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, dengan mengerahkan 15 pesawat TNI. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyatakan bahwa OMC ini merupakan yang terbesar dan dilakukan secara masif untuk meningkatkan peluang hujan di wilayah terdampak, serta didukung oleh pemetaan untuk menentukan prioritas wilayah yang berisiko tinggi. Operasi i

Operasi Modifikasi Cuaca Disiapkan di Tiga Provinsi Terdampak Karhutla, 15 Pesawat TNI Dikerahkan

Banyak Tindakan Merugikan Negara Tak Masuk Kategori Korupsi, Yusril Dipanggil Prabowo untuk Pembahasan Lebih Detail

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membahas definisi korupsi baru yang sedang diajukan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Yusril menekankan perlunya memperjelas definisi kerugian keuangan negara dalam undang-undang yang berlaku saat ini, karena banyak tindakan yang merugikan negara, seperti manipulasi laporan ekspor hasil tambang, tidak tergolong sebagai tindak pidana k

Banyak Tindakan Merugikan Negara Tak Masuk Kategori Korupsi, Yusril Dipanggil Prabowo untuk Pembahasan Lebih Detail

Imigrasi: Konser Kanye West Bikin Lonjakan Kunjungan 25 Ribu Wisman ke Indonesia

Konser Kanye West di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 24 Oktober 2026, menyebabkan lonjakan signifikan kedatangan wisatawan mancanegara, dengan puncak kedatangan mencapai 10.000 orang pada sehari sebelum konser. Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengungkapkan bahwa kedatangan WNA meningkat secara bertahap sejak 21 Oktober, berkontribusi pada aktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta, termasuk okupansi hotel dan layanan transportasi. Imigrasi juga memp

6 media, Cenderung kanan
Imigrasi: Konser Kanye West Bikin Lonjakan Kunjungan 25 Ribu Wisman ke Indonesia

Hari Sumpah Pemuda 2026 Libur atau Tidak? Cek Status 28 Oktober di SKB 3 Menteri

Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2026 tidak termasuk dalam hari libur nasional maupun cuti bersama, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. Meskipun bukan hari libur, masyarakat tetap dapat memperingati momen penting ini melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti upacara dan diskusi sejarah, serta mengunjungi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Dengan demikian, pada tanggal tersebut, aktivitas perkantoran dan layanan publik akan berlangsung seperti biasa.

Hari Sumpah Pemuda 2026 Libur atau Tidak? Cek Status 28 Oktober di SKB 3 Menteri

Tambang Berkedok Kebun Sawit, Bahlil Ungkap Dugaan Manipulasi Perizinan Perusahaan Asing

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkap dugaan bahwa beberapa perusahaan asing melakukan kegiatan pertambangan di kawasan perkebunan kelapa sawit tanpa izin yang sesuai. Pemerintah melalui tim Penegakan Hukum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kini tengah menyelidiki laporan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan yang berlaku, mengingat izin usaha perkebunan tidak memberikan kewenangan untuk menjalankan aktivitas pertamb

Tambang Berkedok Kebun Sawit, Bahlil Ungkap Dugaan Manipulasi Perizinan Perusahaan Asing

Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2026, Kenali 11 Jenis Pelanggaran, Durasi, dan Lokasi yang Wajib Diketahui

Operasi Patuh Jaya 2026 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dari 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan fokus pada penindakan 11 jenis pelanggaran lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan kedisiplinan pengguna jalan. Pelanggaran yang menjadi perhatian termasuk penggunaan ponsel saat berkendara, tidak mengenakan sabuk pengaman, dan melanggar rambu lalu lintas. Selain penegakan hukum melalui kamera ETLE dan pemeriksaan langsung, operasional ini juga mengedepankan edukasi masyarakat

Hari Pertama Operasi Patuh Jaya 2026, Kenali 11 Jenis Pelanggaran, Durasi, dan Lokasi yang Wajib Diketahui

Buntut Pemangkasan Gas ke Singapura: RI Terancam Gugatan Arbitrase, Sikap Keras RI Berlanjut dengan Absennya Delegasi di Konferensi Energi

Keputusan mendadak Pemerintah Indonesia untuk memangkas ekspor gas ke Singapura menimbulkan ketegangan diplomasi dan ancaman gugatan hukum internasional, dengan kritik tajam dari praktisi hukum mengenai potensi pelanggaran kontrak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak melanggar klausul hukum, meskipun kebijakan ini telah menyebabkan Indonesia absen dalam Singapore International Energy Week 2026. Sementara itu, Pemerintah Singapura menanggapi dengan nada dingin

5 media, Cenderung netral
Buntut Pemangkasan Gas ke Singapura: RI Terancam Gugatan Arbitrase, Sikap Keras RI Berlanjut dengan Absennya Delegasi di Konferensi Energi

Kejar Target 15 Desember, DPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset di Masa Reses, Kebiasaan Sistem Kebut Produk UU di Tengah Tumpukan Isu Krusial Jadi Pertanyaan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang dipimpin oleh Habiburokhman dan bertujuan untuk disahkan paling lambat 15 Desember 2026, meskipun pembahasan dilakukan di tengah masa reses. Langkah ini mendapatkan kritik karena dinilai tergesa-gesa dan berpotensi melahirkan celah hukum, terutama terkait penghapusan norma "illicit enrichment" dan kejelasan lembaga pengelola aset, sementara kekhawatiran publik

5 media, Cenderung netral
Kejar Target 15 Desember, DPR Tunjuk Habiburokhman Pimpin Panja RUU Perampasan Aset di Masa Reses, Kebiasaan Sistem Kebut Produk UU di Tengah Tumpukan Isu Krusial Jadi Pertanyaan

Perkembangan Polemik Ijazah Gibran: PDIP-PKS Klop, Golkar Soroti Pasal Selundupan, Hasto Mulai Ngegas

Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin berkembang, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong pembahasan di DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pentingnya dialog mengenai potensi pelanggaran etik dan pidana, meskipun belum ada keputusan untuk mengajukan hak angket atau pemakzulan.

Perkembangan Polemik Ijazah Gibran: PDIP-PKS Klop, Golkar Soroti Pasal Selundupan, Hasto Mulai Ngegas

Indonesia Darurat Pencatutan Data: Dari Balita Jadi Anggota Polri, Barista Jadi Anggota DPR hingga Kuli Dikejar Pajak Supercar

Indonesia menghadapi krisis serius terkait pencatutan data pribadi, di mana identitas warga, termasuk balita dan pekerja biasa, disalahgunakan untuk kepentingan ilegal. Kasus terbaru melibatkan seorang balita yang dicatat sebagai anggota Polri dan seorang barista yang tiba-tiba muncul sebagai anggota DPR, serta seorang mekanik yang ditagih pajak untuk mobil mewah yang tidak pernah dimilikinya. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data kependudukan, mendorong desakan untuk audit

13 media, Cenderung netral
Indonesia Darurat Pencatutan Data: Dari Balita Jadi Anggota Polri, Barista Jadi Anggota DPR hingga Kuli Dikejar Pajak Supercar