AFU.id

Indeks Berita

Laporan BUMN 2025 Rampung, Audit Keuangan Konsolidasi Danantara Masih Berjalan

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia belum merilis laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025. Manajemen menyatakan dokumen yang merangkum kinerja seluruh entitas dalam ekosistem Danantara itu masih dalam proses audit. Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Rohan Hafas mengatakan laporan konsolidasian akan dipublikasikan setelah seluruh tahapan audit rampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Danantara belum men

Laporan BUMN 2025 Rampung, Audit Keuangan Konsolidasi Danantara Masih Berjalan

Resmi Gantikan Hernawan, Ini Profil Kusfiardi yang Bantu DPR Awasi OJK hingga 2028

DPR RI menyetujui Kusfiardi sebagai anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Kusfiardi menggantikan Hernawan Bekti Sasongko yang mengundurkan diri setelah dipercaya menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026), setelah Kusfiardi mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR. Pengisian kursi ini penting karena Badan Supervisi OJK berfungsi membantu DPR m

Resmi Gantikan Hernawan, Ini Profil Kusfiardi yang Bantu DPR Awasi OJK hingga 2028

RAPBN 2027 Bidik Pajak Lebih Tinggi, DPR Naikkan Target Penerimaan Negara

Badan Anggaran DPR RI menyepakati kenaikan batas bawah target pendapatan negara pada RAPBN 2027 menjadi 12,01–12,40 persen terhadap produk domestik bruto. Kesepakatan ini mendorong pemerintah mengejar penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lebih tinggi tanpa mengubah batas atas target yang sebelumnya diajukan. Dalam usulan awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap PDB. Setelah pembah

RAPBN 2027 Bidik Pajak Lebih Tinggi, DPR Naikkan Target Penerimaan Negara

Purbaya Isi 3 Kursi Dirjen Kemenkeu, Eks LPS Dipercaya Jaga Stabilitas Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga direktur jenderal baru di Kementerian Keuangan, Rabu (1/7/2026). Posisi yang diisi mencakup pengelolaan anggaran negara, kekayaan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan. Pelantikan tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan. Purbaya melantik; Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran, Herman Sah

Purbaya Isi 3 Kursi Dirjen Kemenkeu, Eks LPS Dipercaya Jaga Stabilitas Keuangan

Tak Semua Korban PHK Otomatis Dapat JKP 60 Persen Upah, Ini Syaratnya

Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tidak otomatis dapat mencairkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan. Manfaat tersebut hanya dapat diakses pekerja yang telah memenuhi syarat kepesertaan jaminan sosial sebelum mengalami PHK. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan JKP menjadi bantalan sementara bagi pekerja yang kehilangan penghasilan sambil mencari pekerjaan

Tak Semua Korban PHK Otomatis Dapat JKP 60 Persen Upah, Ini Syaratnya

B50 Berlaku Mulai Juli, Harga Biosolar Tetap Rp6.800 per Liter

Pemerintah menetapkan kewajiban campuran biodiesel 50 persen atau B50 pada bahan bakar solar mulai 1 Juli 2026. Meski kandungan biodiesel dinaikkan dari B40 menjadi B50, harga Biosolar di SPBU tetap Rp6.800 per liter. Namun, penerapan di lapangan belum serta-merta membuat seluruh SPBU hanya menyalurkan B50. Badan usaha penyalur yang masih memiliki stok B40 diberi masa transisi untuk menghabiskan persediaan tersebut hingga 30 September 2026. Dengan demikian, masyarakat pengguna kendaraan diesel m

B50 Berlaku Mulai Juli, Harga Biosolar Tetap Rp6.800 per Liter

DJP Bidik Pajak Perdagangan Digital hingga Rp24 Triliun usai Marketplace Pungut PPh

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital dapat mencapai Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun setelah empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari wajib pajak sektor perdagangan digital dalam lima tahun terakhir berada di kisaran Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun. Pemerintah berharap pemungutan melalui marke

DJP Bidik Pajak Perdagangan Digital hingga Rp24 Triliun usai Marketplace Pungut PPh

Pajak Baru Marketplace Berlaku 1 Juli, Pedagang Online Hadapi Beban Berlipat

Mulai 1 Juli 2026, pedagang online di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli akan dikenakan pajak baru berupa pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, yang sebelumnya dibayarkan secara mandiri oleh pedagang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM digital, namun di tengah biaya platform yang tinggi, banyak pedagang merasa terbebani dan memilih untuk menutup toko mereka di marketplace atau ber

Pajak Baru Marketplace Berlaku 1 Juli, Pedagang Online Hadapi Beban Berlipat

Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Mulai Pungut PPh Seller 1 Agustus

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 22 dari penghasilan penjual di marketplace. Pemungutan akan mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan empat platform tersebut telah menerima surat penunjukan pada 1 Juli 2026. Pemerintah memberi masa transisi selama satu bulan agar marketplace dapat menyesuaikan sistem, menguji proses bisnis, dan m

Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli Mulai Pungut PPh Seller 1 Agustus

PMI Manufaktur Turun ke 46,9, Ekonom Usul Diskon Listrik 20 Persen

Aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk zona kontraksi setelah Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur turun dari 50,0 pada Mei menjadi 46,9 pada Juni 2026. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengusulkan pemerintah memberi diskon tarif listrik 20 persen untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan beban biaya industri. Fakhrul menilai pelemahan PMI menunjukkan industri menghadapi tekanan dari dua arah. Permintaan melemah ketika daya beli konsumen tertekan, s

PMI Manufaktur Turun ke 46,9, Ekonom Usul Diskon Listrik 20 Persen

Mulai 1 Agustus, 4 Marketplace Pungut PPh 0,5 Persen dari Seller Beromzet di Atas Rp500 Juta

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan pemungutan Pajak Penghasilan atau PPh melalui marketplace mulai berlaku efektif pada 1 Agustus 2026. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari penjual dengan omzet di atas Rp500 juta dalam setahun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan keempat perusahaan marketplace telah menerima surat penunjukan pada 1 Juli 2026. DJP memberi waktu satu bulan kepada platform untuk menyesuaikan sistem, m

Mulai 1 Agustus, 4 Marketplace Pungut PPh 0,5 Persen dari Seller Beromzet di Atas Rp500 Juta

Hibah Tanah 30 Hektare Meikarta Tak Akan Dipajaki, Menkeu Ancam Copot Pejabat Penghambat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hibah tanah seluas sekitar 30 hektare dari Lippo Group di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, tidak akan dikenai pajak. Lahan tersebut akan diserahkan kepada negara untuk mendukung program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Purbaya mengatakan kebijakan itu diperlukan agar perusahaan tidak dibebani ketika menyerahkan aset kepada negara. Ia menilai pengenaan pajak atas hibah justru dapat menghambat keterlibatan dunia usaha dalam program perumaha

Hibah Tanah 30 Hektare Meikarta Tak Akan Dipajaki, Menkeu Ancam Copot Pejabat Penghambat

Jualan di Marketplace? Seller Omzet di Bawah Rp500 Juta Perlu Kirim Surat agar Bebas PPh 0,5 Persen

Penjual perorangan di marketplace dengan omzet usaha sampai Rp500 juta setahun perlu menyerahkan surat pernyataan kepada platform agar tidak dipungut Pajak Penghasilan atau PPh sebesar 0,5 persen dari nilai penjualannya. Ketentuan tersebut akan berlaku ketika marketplace yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak mulai menjalankan pemungutan PPh Pasal 22 dari penghasilan penjual. Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA menyatakan masih menunggu keputusan tertulis DJP mengenai teknis pelaksanaan keb

Jualan di Marketplace? Seller Omzet di Bawah Rp500 Juta Perlu Kirim Surat agar Bebas PPh 0,5 Persen

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengusulkan penghapusan komponen latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai langkah tersebut dapat menghemat anggaran sekitar Rp30 juta per peserta atau lebih dari Rp1 triliun jika diterapkan pada seluruh peserta gelombang pertama. Menurut TB Hasanuddin, desain pelatihan calon manajer koperasi saat ini belum proporsional karena sebagian besar anggaran justru dialokasikan untuk kegiatan kemiliteran. Pelatiha

TB Hasanuddin Usul Hapus Latsarmil Manajer Kopdes, Potensi Hemat Anggaran Rp1 Triliun