Indeks Berita

Polri Ditolak di Bawah Menteri, Polisi Dikhawatirkan Jadi Alat Politik

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkapkan, alasan mereka tidak mengusulkan Polri berada di bawah suatu kementerian adalah karena rawan dipolitisasi. Anggota KPRP Mahfud MD di Jakarta, Rabu (6/5/26), mengatakan, apabila Polri berada di bawah kementerian, maka akan rawan dipolitisasi, oleh sebab itu, KPRP merekomendasikan agar Polri tetap berada di bawah Presiden. “Secara politis lebih aman karena kalau diletakkan di bawah kementerian, menteri ini kan kalau dalam sistem politik kita i

4 bulan lalu

Pupuk Subsidi Tak Sampai Petani NTB, Izin Distributor Dicabut

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencabut izin distribusi pupuk subsidi setelah menerima laporan dari mahasiswa terkait dugaan pelanggaran, sebagai langkah tegas memperbaiki tata kelola demi produktivitas pangan Indonesia. "Dicabut (izinnya) tadi sudah dicabut. Cuma 10 menit dicabut karena (pencabutan izinnya melalui) online . Terima kasih mahasiswa, inilah yang kita harapkan," kata Mentan usai diskusi bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di seluru

4 bulan lalu

Ekonomi Digital Butuh Internet Cepat, Pemerintah Belum Buka Frekuensi 5G

Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai ekonomi digital di Indonesia lebih sering berfokus pada pertumbuhan aplikasi, maraknya perdagangan elektronik, atau meningkatnya transaksi keuangan berbasis teknologi. Namun di balik semua itu, ada satu hal mendasar yang sering luput dari perhatian publik, yakni kualitas infrastruktur jaringan yang menopang seluruh aktivitas digital tersebut. Di era ketika hampir semua sektor bergantung pada data dan konektivitas, jaringan bukan lagi sekadar alat komuni

4 bulan lalu

Sopir Selundupkan Belasan Satwa Dilindungi, Berdalih Tak Tahu Muatan

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Timur menghadirkan empat saksi dalam persidangan perkara penyelundupan satwa liar dilindungi. Para saksi dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur, di Aceh Timur, Rabu, (6/5/26) Persidangan dengan terdakwa Agussalim. Terdakwa hadir ke persidangan didampingi advokatnya. Persidangan dengan majelis hakim diketuai Dikdik Haryadi serta didampingi Muhammad Ramadhan Zulfikar Mahendra dan Suci Adha Apriliani masin

4 bulan lalu

Laporan Santri sejak 2024 Tertahan Upaya Damai, Kiai Cabul Ditangkap di Wonogiri

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Jawa Tengah, berhasil menangkap pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Kecamatan Tlogowungu, Pati, berinisial AS yang menjadi tersangka dugaan pencabulan terhadap santri di tempat pelariannya di Kabupaten Wonogiri, Jateng, Kamis, (7/5/26). Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi saat dihubungi via WhatsApp, Kamis, mengatakan sebelumnya tersangka mangkir dari panggilan pemeriksaan pada Senin (4/5), sehingga Polresta Pati berencana melayangkan surat pemanggil

4 bulan lalu

Korban Kekerasan Seksual di Ponpes Pati Terancam Kehilangan Hak Pendidikan

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania meminta pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menjamin para santri korban ataupun yang terdampak akibat kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, tidak putus sekolah. Imbas kasus tersebut, menurut dia, izin pondok pesantren itu terancam dicabut. Maka dari itu, pemerintah perlu menyiapkan solusi yang tepat agar para santri tidak menjadi korban keadaan. "Kementerian Agama harus segera menyiapkan solusi y

4 bulan lalu

Polisi Cari Kiai Tersangka Kekerasan Seksual di Pati, Sejumlah Saksi Cabut Keterangan

Polresta Pati melayangkan surat pemanggilan kedua bagi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. "Sebelumnya, kami sudah melayangkan pemanggilan pertama pada 4 Mei 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Penyidik kembali melayangkan pemanggilan kedua pada tanggal 7 Mei 2026," kata Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi melalui Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro di Pati

4 bulan lalu

Rekrutmen Polri Diduga Masih Pakai Jalur Khusus, KPRP Minta Dihapus

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) menjelaskan soal rekomendasi penghapusan praktik "kuota khusus" dalam proses rekrutmen anggota Polri sebagai bagian dari pembenahan pada aspek manajerial. Anggota KPRP Jenderal Polisi (Purn.) Ahmad Dofiri dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, (6/5/26) menjelaskan bahwa rekrutmen Polri menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan masyarakat kepada Komisi Reformasi. Ia mengungkapkan bahwa KPRP mendapatkan informasi terkait adanya pembayaran

4 bulan lalu

241 Ribu Kasus TBC Ditemukan, Pengobatan dan Pelacakan Masih Tertinggal

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan hingga 3 Mei 2026 temuan penyakit tuberkulosis (TBC) mencapai 241.000 kasus, sehingga diperlukan percepatan penanganan melalui berbagai upaya. "Penemuan kasus, lebih dari 241.000 kasus, inisiasi pengobatan 84 persen dari target 95 persen, dan keberhasilan pengobatan 80 persen dari target 90 persen," kata Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, (6/5/26). "Perlu kami sampaikan bahwa capaian penemuan kasus TBC masih mem

4 bulan lalu

Sekolah Gagal Latih Berpikir Kritis, Siswa Hanya Mengejar Kemampuan Teknis

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan bahwa pendidikan di Indonesia tidak boleh hanya sekadar menciptakan "mesin" kerja yang hanya memiliki kemampuan teknis. "Kita semua tidak ingin pendidikan di Indonesia, pendidikan kita hanya menghasilkan mesin, jadi pekerja-pekerja yang melulu memiliki kemampuan teknis, tapi tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, tidak memiliki kemampuan kemanusiaan," katanya dalam kegiatan Forum Diskusi Denpasar 12 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, (

4 bulan lalu

Cegah Plagiat, Permohonan HAKI di DIY Tembus 3.757 dalam 4 Bulan

Tren kesadaran masyarakat terhadap pelindungan karya terus menunjukkan peningkatan signifikan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat sebanyak 3.757 permohonan kekayaan intelektual (KI) diajukan sepanjang Januari hingga April 2026. Dari total tersebut, permohonan hak cipta mendominasi dengan jumlah 2.761 pengajuan atau sekitar 73,4 persen dari keseluruhan permohonan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Republik Indonesia DIY, Agung Rektono Seto,

4 bulan lalu

Banjir dan Longsor Rusak Kebun Kopi Gayo, Kualitas Panen Menurun

Peneliti Pusat Riset Kopi dan Kakao Universitas Syiah Kuala (USK) Abu Bakar mengatakan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor mempercepat tekanan terhadap sektor kopi Sebelumnya sektor tersebut sudah terdampak perubahan iklim, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas kopi Gayo di dataran tinggi Aceh. “Kerusakan lahan akibat longsor bisa menghilangkan lapisan tanah atas yang penting bagi tanaman kopi. Ini berdampak langsung pada produktivitas,” kata Abu Bakar dalam keterangannya

4 bulan lalu

Pantura Terancam Tenggelam akibat Banjir Laut, Tanggul Modular Hadang Abrasi

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan lima teknologi unggulan sebagai solusi konkret untuk melindungi Pesisir Utara Jawa (Pantura) dari ancaman banjir rob yang kian meningkat. Kepala BRIN Arif Satria dalam keterangan di Jakarta, Rabu, (6/5/26) memaparkan kelima teknologi tersebut meliputi tanggul tegak modular multifungsi dan blok modular beton yang dirancang sebagai pelindung pantai sekaligus memiliki nilai tambah, seperti penangkap energi gelombang dan jalur transportasi. "Penguas

4 bulan lalu

Indonesia Darurat Pelecehan, Institusi Tak Boleh Jadi Ruang Aman bagi Pelaku

Kasus tindak pidana pelecehan kini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Republik Indonesia (RI). Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun menginginkan percepatan implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di berbagai institusi pendidikan dan tempat kerja. Mereka menilai langkah tersebut sangat mendesak lantaran Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat pelecehan seksual akibat maraknya kasus yang terjadi sec

4 bulan lalu

Buntut 53 Balita Disiksa di Daycare, Aturan Pengawasan Anak Bakal Dirombak

Ancaman kekerasan brutal di fasilitas penitipan anak ( daycare ) kini memicu urgensi perombakan total. Salah satunya terhadap sistem dan payung hukum perlindungan anak di bawah umur di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sari Yuliati, sangat mendukung langkah perbaikan tersebut. “Agar tidak ada lagi peristiwa-peristiwa,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Aksi kejahatan tersebut mendorong lembaga legislatif untuk secara analitis mengkaji wacana revis

4 bulan lalu