
Indeks Berita


Seruan Boikot Produk Sinarmas, Bagaimana Rekam Jejak Hukum Korporasi Ini dalam Kasus Karhutla?
Seruan boikot produk Sinarmas semakin meluas setelah Singapura mengaitkan kabut asap yang mencapai negaranya dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk tiga pemasok kayu untuk Asia Pulp & Paper (APP). Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura menyatakan kemungkinan tindakan hukum jika perusahaan terbukti bertanggung jawab atas pencemaran asap lintas batas, sementara APP membantah keterkaitan dengan sumber kabut asap tersebut.

Alasan BNPB Pilih-pilih Bantuan Asing untuk Tangani Karhutla: SDM Kita Banyak Kok
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selektif dalam memilih bantuan dari negara asing untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini dilakukan karena BNPB meyakini bahwa penanganan karhutla sepenuhnya masih bisa ditangani sdm lokal. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan bantuan berupa alat dan teknologi terutama yang belum dimiliki Indonesia. Kristomei menilai hal ini lebih efektif untuk mempercepat pemadaman. “Teknologi don

KMP Batumandi Tenggelam Usai Api Dipadamkan di Jalur Merak, Kapal Lain Diminta Waspada
KMP Batumandi tenggelam di alur masuk penyeberangan Pelabuhan Merak, Banten, setelah terbakar pada 20 Oktober 2026, dengan kejadian karam terjadi pada malam harinya. Petugas Vessel Traffic Service (VTS) Merak telah mengeluarkan peringatan navigasi untuk meningkatkan kewaspadaan bagi kapal lain yang melintas di sekitar lokasi tenggelamnya kapal tersebut. Insiden kebakaran melibatkan 420 penumpang dengan 14 orang mendapatkan penanganan medis, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan p

Prabowo Perintahkan Usut Perusahaan Asing Pelaku Karhutla Sebagai Terorisme Lingkungan, Singapura Ancam Ubah UU Incar Korporasi Pembakar Hutan
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk menyelidiki keterlibatan korporasi, termasuk perusahaan asing, dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dianggapnya sebagai terorisme lingkungan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain mengancam pencabutan izin bagi pelanggar, Prabowo juga memperingatkan negara-negara yang menyudutkan Indonesia terkait kabut asap lintas batas. Sementara itu, Pemerintah Singapura merespons dengan memperketat hukum terhadap perusahaan

Pemerintah Bekukan Izin 6 Perusahaan di Kalimantan Tengah dan Ancam Pidanakan Beneficial Owner
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, telah membekukan izin operasi enam perusahaan di Kalimantan Tengah yang terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, menambah total perusahaan yang dikenai sanksi administratif menjadi 32. Sanksi ini mencakup pembekuan izin dan denda pemulihan ekosistem, serta ancaman proses pidana terhadap para pemilik manfaat utama dari kejahatan korporasi karhutla, sejalan dengan komitmen untuk mengatasi masalah kebakaran hutan

Luhut Usul Kerugian Negara Bukan Korupsi, ICW: Indonesia Bisa Terlihat Bersih Padahal Tidak
Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak usulan Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin menghapus kerugian negara dari definisi tindak pidana korupsi, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. ICW menegaskan bahwa sebagian besar kasus korupsi diadili berdasarkan pasal yang mengatur kerugian negara, dan penghapusan unsur tersebut akan menciptakan ilusi bahwa korupsi menurun, padahal substansi masalah terletak pada integritas penegakan hukum. Perdebatan


Viral BEM Surabaya Diduga Jual Gerakan ke Polda Jatim Lewat Proposal Rp39 Juta
Aliansi BEM Surabaya terjerat dugaan komersialisasi gerakan mahasiswa setelah beredar proposal pengajuan dana sebesar Rp39,15 juta kepada Polda Jawa Timur dan Polresta, yang diajukan oleh Koordinator Nasrawi tanpa sepengetahuan para presiden BEM di Surabaya. Tudingan ini muncul dari unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa Nasrawi menggunakan nama Aliansi BEM Surabaya untuk mengelola dana tersebut secara sendiri, sementara berbagai perguruan tinggi yang tercantum dalam proposal tidak memb

Dua Kali Mangkir dari Panggilan KPK, Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet di Istana
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Tbk. Kehadirannya pada 21 Oktober 2026, setelah sebelumnya tidak hadir pada 7 dan 15 Oktober dengan alasan agenda kedinasan yang berbenturan, menimbulkan perhatian di tengah penyelidikan KPK.

Prabowo: Ada Bangsa Besar yang Biayai Pemberontakan dan Kerusuhan di Indonesia
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia telah lama menghadapi intervensi dan upaya adu domba dari bangsa-bangsa besar, yang membiayai pemberontakan dan kerusuhan dalam negeri sejak masa kemerdekaan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna, ia menekankan pentingnya persatuan nasional sebagai faktor penentu ketahanan bangsa menghadapi tekanan, serta menyebutkan pengalaman sejarah sebagai alasan untuk terus mendorong politik persatuan. Prabowo berkomitmen untuk merangkul semua kekuatan bangs

Sidang Kabinet 2 Tahun Prabowo-Gibran, Menteri hingga Anggota Wantimpres Merapat ke Istana
Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan pada Rabu (21/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahannya bersama Gibran. Sidang ini dihadiri oleh sejumlah menteri, wakil menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, dengan agenda utama evaluasi kinerja pemerintahan serta isu strategis nasional. Anggota Wantimpres Rocky Gerung menekankan pentingnya evaluasi tersebut, mengingat usia pemerin


Benarkan Kasus Ijazah yang Bergulir adalah Operasi Politik? Ini Pernyataan Jokowi, Tanggapan PDIP dan Fakta yang Ada
Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat, dengan Jokowi menuding adanya operasi politik di balik isu tersebut, sementara PDI Perjuangan (PDIP) menolak anggapan itu dan menekankan perlunya pembuktian hukum di pengadilan. Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, berpendapat bahwa masalah ijazah seharusnya diselesaikan melalui proses hukum tanpa mengaitkannya dengan kepentingan politik, dan meminta agar pihak-pihak yang meragukan keas





