Indeks Berita

OJK Awasi Lebih Banyak Sektor, Industri Keuangan Tetap Bayar Pungutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat yang lebih luas setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disahkan. Namun, sumber pendanaan lembaga tersebut tetap berasal dari pungutan industri jasa keuangan dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan itu sekaligus menutup usulan yang sempat muncul dalam pembahasan revisi UU P2SK, yakni mengganti pungutan industri dengan pendanaan dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin

3 bulan lalu

Ekspor Satu Pintu Berlaku 2027, Bea Cukai Tetap Pegang Pengawasan

Bea Cukai memastikan tetap menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan ekspor meski pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pelaksana kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis. Skema ekspor satu pintu tersebut dijadwalkan berlaku penuh pada 2027. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengatakan selama masa transisi hingga akhir 2026, aktivitas ekspor masih berjalan normal dengan layanan kepabeanan tetap ditangani Bea Cukai. Ia menje

3 bulan lalu

Kurangi Dolar, Pemerintah Buka Utang Yuan

Pemerintah membuka pintu utang dalam yuan untuk memperluas sumber pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mempromosikan rencana penerbitan Panda Bond ke China pada pertengahan Juni 2026. Panda Bond merupakan surat utang global berdenominasi yuan. Instrumen itu disiapkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. “Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers AP

3 bulan lalu

Asuransi BUMN Akan Digabung, Apa Dampaknya bagi Nasabah?

Perusahaan asuransi negara akan masuk babak konsolidasi saat industri dikejar kewajiban modal minimum. Proses ini tidak hanya menyangkut merger perusahaan, tetapi juga kepastian klaim dan layanan bagi pemegang polis. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Indonesia Financial Group telah menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara. Indonesia Financial Group merupakan holding asuransi, penjaminan, dan investasi milik negara. “OJK terus berkoordinasi dengan para pemangk

3 bulan lalu

Rupiah Lemah, Risiko Ini Terasa Paling Dekat ke Kantong Kita

Pelemahan rupiah tidak hanya menjadi urusan pasar uang. Risiko paling dekat bagi masyarakat muncul lewat harga barang impor, daya beli, dan beban usaha yang bergantung pada valuta asing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan belum ada potensi penarikan dana besar-besaran dari perbankan. Situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kondusif. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penarikan dana besar-besaran biasanya dipicu krisis kepercayaan

3 bulan lalu

Nasib Skema Bagi Hasil Minerba Ditentukan dalam Sidang Kabinet

Pemerintah tengah mengkaji skema bagi hasil untuk sektor mineral dan batu bara (minerba). Skema yang dibahas mengacu pada pola bagi hasil di industri minyak dan gas bumi (migas). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengatakan penerapan skema tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Penerapan skema baru ini akan diputuskan melalui sidang kabinet,” ujar Yuliot, Jumat. Rencana penerapan pola bagi hasil ala migas pada sektor minerba pertama kali disampaikan Menteri ESDM Bahli

3 bulan lalu

Bukan Rupiah, Ternyata Mata Uang Korsel dan Malaysia Paling Jeblok di Asia

Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) memang jeblok hingga di angka Rp18 ribu. Penurunan itu terjadi sejak Kamis kemarin. Tetapi, penurunan nilai mata uang rupiah itu masih bisa dimaafkan karena ada mata uang lain di Asia yang justru terperosok lebih dalam di hadapan dolar AS. Pada perdagangan Jumat (5/6/2026), mayoritas mata uang Asia melemah di tengah tekanan permintaan dolar AS yang terus naik. Kondisi ini seiring dengan kondisi Teluk yang belum stabil. Merujuk data

3 bulan lalu

Purbaya: Pemerintah Tarik Utang Baru Rp386 Triliun

Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan pembiayaan anggaran dalam lima bulan pertama tetap berlangsung normal. Pemerintah mencatatkan realisasi pembiayaan non utang sebesar Rp6,5 triliun, minus 4,4 persen dari target Rp143,1 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat seb

3 bulan lalu

Pemilik Modal Besar Masuk Radar Obligasi Danantara

Pemilik modal besar masuk radar penerbitan Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Isu warga dengan tabungan atau aset di atas Rp3 Miliar wajib membeli surat utang itu ikut mencuat setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan disahkan. Revisi aturan tersebut memberi ruang bagi Danantara menerbitkan surat utang khusus. Instrumen itu mencakup Obligasi Patriot dan Obligasi Merah Putih untuk mobilisasi modal pembangu

3 bulan lalu

Rupiah Bergejolak, Isu Reshuffle Merebak, Menkeu Purbaya Cuma Balas: "Haha, Gak Lah"

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah dirinya hendak mengundurkan diri dari jabatannya. Bantahan itu disampaikan Purbaya, ketika ditanya para wartawan soal rumor pengunduran dirinya santer beredar di media sosial. Kabar itu ramai di kalangan publik seiring ramainya isu semakintingginya nilai tukar dolar AS terhadap rupiah dan sesaat setelah Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya hanya berkata singkat soal isu tersebut. “Haha, g

3 bulan lalu

Pedagang Online Wajib Berizin, Aturan Baru E-Commerce Sasar Platform Digital

Pemerintah memperluas pengaturan perdagangan digital melalui rancangan Peraturan Menteri Perdagangan baru tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan ini tidak hanya menyasar marketplace, tetapi juga transaksi barang di platform ride-hailing dan layanan perjalanan digital. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan revisi aturan PMSE disiapkan untuk memperkuat ekosistem perdagangan digital. Pemerintah memasukkan lima fokus utama, yakni visibilitas produk lokal, legalitas pelaku usaha,

3 bulan lalu

Kereta Trans Sumatra Butuh Rp350 T, Pemerintah Cari Dana Non-APBN

Pemerintah mencari skema pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membangun jalur kereta Trans Sumatra. Proyek sepanjang sekitar 1.700 kilometer itu diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp350 triliun. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tidak ingin hanya bergantung pada anggaran negara. Berbagai sumber pendanaan alternatif akan dikaji agar proyek penghubung Banda Aceh hingga Bandar Lampung dapat berjalan. “Kita masih akan mematangkan skema pendanaan

3 bulan lalu

Defisit Perdagangan dengan Tiongkok dan Australia Membengkak, Gerus Cadangan Devisa Indonesia

Publik baru saja mendapatkan suguhan berupa narasi impresif mengenai ketahanan eksternal Indonesia berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Yang mana, negara kita berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan selama enam tahun atau 72 bulan berturut-turut. Dalam Berita Resmi Statistik BPS yang rilis pada Senin (2/6/2026), neraca perdagangan barang Indonesia mengalami surplus sebesar USD5,64 miliar periode Januari-April 2026. “Dengan capaian ini, maka neraca perdagangan barang Indo

3 bulan lalu

Biaya Produksi Industri Terjepit, Harga Gadget dan Pelumas Meroket

Sektor manufaktur dan industri nasional menghadapi tekanan ganda ( double squeeze ), mengancam keberlangsungan usaha dan daya beli masyarakat. Industri dalam negeri kini terjepit lonjakan biaya investasi barang modal dari luar negeri, sekaligus meroketnya harga bahan baku operasional di pasar domestik. Menipisnya margin keuntungan memaksa para pelaku usaha mulai menggeser beban biaya tersebut langsung ke pundak konsumen tanah air. Kondisi kritis tersebut tergambar jelas dalam rangkaian data teri

3 bulan lalu

Tiongkok Kuasai Hampir Setengah Impor Nonmigas, Industri Indonesia Rentan Lumpuh

Slogan kemandirian industri nasional yang sering Pemerintah Republik Indonesia (RI) gaungkan tampaknya masih jauh dari kenyataan. Data perdagangan terbaru menunjukkan, leher industri manufaktur dalam negeri kini seperti sedang dipegang oleh satu negara tunggal, yaitu Tiongkok. Ketergantungan yang teramat akut terhadap pasokan barang dari Beijing menaruh perekonomian kita dalam posisi yang berbahaya. Bahkan, sangat rawan mengalami kelumpuhan apabila terjadi gejolak global suatu saat nanti. Lapora

3 bulan lalu