AFU.id

Indeks Berita

Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Pemerintah menetapkan pembebasan bea masuk (BM) untuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dan bahan baku plastik. Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026 untuk menekan biaya produksi dan menjaga stabilitas industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu industri memperoleh alternatif bahan baku, khususnya sebagai substitusi nafta. Naftah adalah cairan hasil olahan minyak bumi yang menj

Tekan Biaya Produksi, Pemerintah Hapus Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik

Tak Ada Industri yang Mau Kelola, 43 Kontainer Pakaian Bekas Ilegal Dimusnahkan

Sebanyak 43 kontainer pakaian bekas impor ilegal (balpres) hasil sitaan Bea dan Cukai akan dimusnahkan. Hal ini menyusul tidak adanya kesanggupan industri untuk memanfaatkan barang hasil penindakan tersebut. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan keputusan pemusnahan diambil setelah sebelumnya pemerintah sempat membuka ruang diskusi dengan pelaku industri. “Ketika kami tawarkan, mereka bilang nggak mampu. Jadi, saya pikir ini kami musnahkan saja,” ujar Purbaya dalam konferensi pers d

Tak Ada Industri yang Mau Kelola, 43 Kontainer Pakaian Bekas Ilegal Dimusnahkan

Pemerintah Tambah Rp26 Triliun untuk Pangan, Magang, dan Transportasi, Defisit APBN Diklaim Aman

Pemerintah menyiapkan tambahan belanja Rp26,34 triliun untuk paket stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup bantuan pangan, program magang dan vokasi, serta insentif transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan anggaran itu tidak akan mengganggu target defisit APBN 2026. “Defisit fiskal aman,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026). Dari total stimulus tersebut, bantuan pangan mendapa

Pemerintah Tambah Rp26 Triliun untuk Pangan, Magang, dan Transportasi, Defisit APBN Diklaim Aman

Anggaran Pajak Tembus Rp5,4 Triliun, Tax Gap Masih Menganga Rp562 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp49,8 triliun untuk tahun 2027. Angka tersebut bertambah Rp2,67 triliun atau sekitar 5,67% dibandingkan pagu indikatif tahun 2026 yang sebesar Rp47,13 triliun. Meski meningkat secara nominal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut besaran tersebut setara dengan pagu 2026 setelah memperhitungkan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dari

Anggaran Pajak Tembus Rp5,4 Triliun, Tax Gap Masih Menganga Rp562 Triliun

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mengawasi pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Langkah ini diambil untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Bahlil mengatakan persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik bukan kali pertama terjadi. Ia menyebut kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur. “Kami da

ESDM Bentuk Tim Khusus Awasi Pengadaan Batu Bara PLN, Antisipasi Gangguan Pasokan Energi

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

Marketplace atau lokapasar kini tidak lagi bisa menaikkan biaya layanan secara mendadak kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pemerintah mewajibkan setiap rencana perubahan biaya disampaikan minimal 90 hari kalender sebelum diberlakukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026. Peraturan yang diterbitkan pada Rabu (17/6/2026) ini mengatur pelindungan dan peningkatan daya saing UMK dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Ketentuan tersebut menjadi dasar

Marketplace Tak Bisa Lagi Naikkan Biaya Sepihak, UMK Dapat Proteksi Baru

TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

Pemerintah membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) pada 2027 hingga Rp90 triliun. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada tambahan dana dari APBN. Purbaya mengatakan, pemerintah pusat sementara ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun untuk daerah.

TKD Bisa Naik Rp90 Triliun, Menkeu Ingatkan Daerah Jangan Manja APBN

Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Pengecer Jual di Atas HET Akan Diblacklist

Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga eceran tertinggi MinyaKita dan memilih memperbesar peran Bulog serta ID FOOD dalam distribusi minyak goreng rakyat tersebut. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET Rp15.700 per liter terancam dicoret dari jaringan mitra BUMN pangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan dari minimal 35 persen menjadi lebih dari 50 persen. Langkah itu disiapkan untuk mempe

Harga MinyaKita Tak Jadi Naik, Pengecer Jual di Atas HET Akan Diblacklist

Pengamat: PLN Perlu Evaluasi Pasokan Batu Bara Usai Pemadaman Bergilir di Jawa

Pengamat energi dari Koalisi Energi Untuk Rakyat Kaharuddin meminta PT PLN mengevaluasi rantai pasok batu bara dan keandalan pembangkit setelah pemadaman bergilir terjadi di sejumlah wilayah Jawa. Ia menilai gangguan listrik tidak cukup dijelaskan sebagai persoalan teknis di lapangan. “Pemadaman yang terjadi berulang kali menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pengelolaan sistem kelistrikan,” kata Kaharuddin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026). Menurut dia, gangguan pasokan en

Pengamat: PLN Perlu Evaluasi Pasokan Batu Bara Usai Pemadaman Bergilir di Jawa

Target 400 Ribu Rumah dengan Anggaran Rp8 Triliun, Rincian Penyaluran Belum Dibuka Pemerintah

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp8 triliun untuk membangun dan merehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026 dengan target sekitar 400 ribu unit di seluruh Indonesia. Target itu melonjak dari sekitar 45 ribu rumah yang dibedah pada 2025. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Anggaran disebut berasal dari APBN dan sumber non-APBN, tetapi pemerintah belum

Target 400 Ribu Rumah dengan Anggaran Rp8 Triliun, Rincian Penyaluran Belum Dibuka Pemerintah

Utang Paylater Melonjak, OJK Pasang Rem lewat Aturan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membatasi layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater hanya dapat diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan. Kebijakan ini ditempuh di tengah pertumbuhan pembiayaan digital yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pembatasan tersebut dinilai dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus memperbaiki tata kelola industri paylater. Penyaluran pembiayaan nantinya akan berada di bawah pengawasan dan standar manajemen risiko yang lebih ketat

Utang Paylater Melonjak, OJK Pasang Rem lewat Aturan Baru

OJK Batasi Penyelenggara Paylater, Ekonom INDEF: Perkuat Perlindungan Konsumen dan Tekan Risiko Kredit Macet

Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membatasi penyelenggaraan layanan paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) hanya untuk bank umum dan perusahaan pembiayaan (multifinance) dinilai sebagai sinyal positif. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menyebut kebijakan ini sebagai upaya nyata dalam memperkuat perlindungan konsumen. Rizal menjelaskan bahwa pembatasan ini akan memaksa industri pembiayaan digital masuk ke dalam ekosistem yang lebih

OJK Batasi Penyelenggara Paylater, Ekonom INDEF: Perkuat Perlindungan Konsumen dan Tekan Risiko Kredit Macet