AFU.id

Indeks Berita

77 Persen UMKM Belum Punya Legalitas, Pemerintah Perluas Layanan Perizinan dan Pembiayaan

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperluas layanan legalitas usaha, sertifikasi, pelindungan produk, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026. Program tersebut digelar untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke ekosistem usaha formal. Pemerintah mencatat sekitar 77 persen pelaku UMKM masih belum memiliki legalitas usaha. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan festival itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat eko

77 Persen UMKM Belum Punya Legalitas, Pemerintah Perluas Layanan Perizinan dan Pembiayaan

Skor Kredit Diubah, Pinjol Rp1 Juta ke Bawah Tak Lagi Hambat KUR BRI

Pinjaman daring di bawah Rp1 juta kini tidak lagi menghambat akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan setelah aturan penilaian kredit dilonggarkan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan kebijakan tersebut membuka akses pembiayaan UMKM lebih luas. Ketentuan itu merupakan bagian dari relaksasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Data SLIK kini hanya mencatat kredit dengan nilai di atas Rp1 juta. “Untuk merek

Skor Kredit Diubah, Pinjol Rp1 Juta ke Bawah Tak Lagi Hambat KUR BRI

Pemerintah Dorong Land Value Capture, Siapa Paling Diuntungkan dari Kenaikan Nilai Kawasan?

Pemerintah mendorong skema Land Value Capture atau Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal. Skema ini memanfaatkan kenaikan nilai kawasan akibat pembangunan infrastruktur untuk kembali membiayai proyek publik. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi syarat penting untuk mengejar

Pemerintah Dorong Land Value Capture, Siapa Paling Diuntungkan dari Kenaikan Nilai Kawasan?

Purbaya Cari Dana ke China, Upaya Kurangi Ketergantungan pada Dolar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Keuangan China Lan Fo’an di Beijing untuk membahas penguatan akses pembiayaan bagi Indonesia sekaligus memperluas kerja sama keuangan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Namun hingga kini pemerintah belum menjelaskan berapa nilai dana yang dijajaki, skema pembiayaannya, maupun sektor yang akan menjadi sasaran pendanaan. Pertemuan itu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat h

Purbaya Cari Dana ke China, Upaya Kurangi Ketergantungan pada Dolar

KemenHAM Pegang Anggaran Rp953 Miliar, Publik Butuh Bukti Bukan Janji

Komisi XIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia tahun 2027 sebesar Rp953,1 miliar. Anggaran itu diklaim akan digunakan untuk memperkuat penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk menjalankan fungsi utama kementerian, mulai dari perumusan kebijakan, penguatan kesadaran HAM, pelayanan pengaduan, penilaian kepatuhan, hingga pengembangan sistem satu data HAM. “Al

KemenHAM Pegang Anggaran Rp953 Miliar, Publik Butuh Bukti Bukan Janji

Diskon Tiket Liburan Rp1,45 Triliun, Efektif Gerakkan Ekonomi atau Sekadar Subsidi Bepergian?

Pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi senilai sekitar Rp1,45 triliun untuk periode libur sekolah serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Kebijakan itu diklaim untuk mendorong pergerakan ekonomi, tetapi belum disertai ukuran dampak yang jelas. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan stimulus tersebut diarahkan untuk dua momen strategis, yakni libur panjang sekolah pada Juni-Juli 2026 serta libur Natal dan Tahun Baru. “Memasuki semester dua tahun 2026 pemerintah

Diskon Tiket Liburan Rp1,45 Triliun, Efektif Gerakkan Ekonomi atau Sekadar Subsidi Bepergian?

Kemenperin: Produk AMDK Wajib Ber-SNI Mulai Oktober 2026

Kementerian Perindustrian menyatakan produk Air Minum Dalam Kemasan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia mulai Oktober 2026. Kebijakan itu diterapkan untuk menjamin keamanan, mutu produk, dan perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing industri AMDK nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemberlakuan SNI wajib AMDK merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024. “Industri AMDK memiliki peran penting sebagai

Kemenperin: Produk AMDK Wajib Ber-SNI Mulai Oktober 2026

Kemensos Ungkap Bantuan 1,46 Juta Lansia dan Disabilitas Miskin Belum Punya Anggaran

Kementerian Sosial mengungkap bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas miskin belum memiliki alokasi dalam pagu indikatif tahun 2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan kondisi itu menjadi salah satu alasan Kemensos mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun kepada pemerintah dan DPR. “Tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” kata Saifullah dal

Kemensos Ungkap Bantuan 1,46 Juta Lansia dan Disabilitas Miskin Belum Punya Anggaran

AS-Iran Damai, Purbaya Lega Karena Relaksasi Ruang Fiskal, Tapi APBN Masih Terkunci MBG dan Kopdes

Kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lega. Perdamaian itu diharapkan menurunkan harga energi sehingga beban subsidi energi di APBN berkurang dan ruang fiskal sedikit lega. Indef mengingatkan bahwa kelegaan ini bukan berupa pemangkasan defisit anggaran riil, melainkan sekadar berkurangnya potensi pembengkakan subsidi karena harga minyak ICP US$91,9 per barel dan kurs rupiah Rp17.700 per dolar AS faktanya masih bertahan jauh di atas asumsi makro

AS-Iran Damai, Purbaya Lega Karena Relaksasi Ruang Fiskal, Tapi APBN Masih Terkunci MBG dan Kopdes

ASDP Atur Ulang Armada Penyeberangan Aceh, Layanan Diklaim Tetap Normal

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian armada dan pola operasi penyeberangan di Aceh. Langkah itu dilakukan untuk menjaga konektivitas antarpulau sekaligus mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Windy Andale, mengatakan layanan penyeberangan di Aceh tetap berjalan melalui optimalisasi armada yang tersedia.

ASDP Atur Ulang Armada Penyeberangan Aceh, Layanan Diklaim Tetap Normal

Udang Windu Kaltim Tembus Pasar Global, Nilai Ekspor Capai Rp173,3 Miliar

Provinsi Kalimantan Timur mencatat ekspor ratusan ton udang windu ke pasar internasional sepanjang Januari hingga Mei 2026. Komoditas tersebut menjadi penyumbang terbesar dalam ekspor perikanan daerah itu. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim, Irma Listiawati, mengatakan volume ekspor udang windu mencapai 769,9 ton dalam lima bulan pertama 2026.

Udang Windu Kaltim Tembus Pasar Global, Nilai Ekspor Capai Rp173,3 Miliar

Pertamina Siapkan Tambahan 88.200 Tabung Elpiji untuk NTB

Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Barat dalam kondisi aman selama libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pasokan tersebut mencakup bahan bakar minyak atau BBM serta elpiji untuk kebutuhan masyarakat. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengatakan seluruh stok energi telah disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama masa libur.

Pertamina Siapkan Tambahan 88.200 Tabung Elpiji untuk NTB

Harga Jual dan Struk Pertalite Beda, Pertamina Bantah Markup Harga: Itu Harga Sebelum Disubsidi

PT Pertamina Patra Niaga membantah anggapan adanya markup harga Pertalite setelah beredar struk pembelian yang mencantumkan angka Rp18.040 per liter. Perusahaan menegaskan angka tersebut bukan harga yang dibayar konsumen, melainkan harga keekonomian BBM sebelum mendapat subsidi dari pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan perbedaan antara harga jual di SPBU dan angka yang muncul pada struk perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpaha

Harga Jual dan Struk Pertalite Beda, Pertamina Bantah Markup Harga: Itu Harga Sebelum Disubsidi