AFU.id

Indeks Berita

Tok! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna, Ini 10 Poin yang Sasar Koruptor dan Penipu Investasi Bodong

DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke Rapat Paripurna untuk disahkan. RUU ini mencakup 10 poin utama yang meliputi perlindungan hak asasi manusia, ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan penindakan, pengembalian aset kepada korban, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Kesepakatan ini diambil dalam

Tok! DPR-Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna, Ini 10 Poin yang Sasar Koruptor dan Penipu Investasi Bodong

Prabowo di KTT APEC Shenzhen: Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin, Jajaki Perjanjian Dagang Bilateral Pertama-China

Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-33 APEC di Shenzhen, China, pada 18-19 November 2026, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping untuk menjajaki perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) pertama antara Indonesia dan China. Lawatan ini adalah yang ketiga bagi Prabowo ke China dan melibatkan sejumlah menteri serta pengusaha, menunjukkan fokus pada agenda dagang dan investasi, terutama dalam konteks ketimbangan perdagangan yang merugikan Indonesia dengan defi

Prabowo di KTT APEC Shenzhen: Satu Forum dengan Xi, Trump, dan Putin, Jajaki Perjanjian Dagang Bilateral Pertama-China

Istana Diminta Sterilkan Ring 1 Prabowo dari Orang-orang Listyo Sigit, Tutup Peluang Pengkhianat Masuk!

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Istana Kepresidenan untuk mensterilkan lingkar inti Presiden Prabowo Subianto dari individu yang terafiliasi dengan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menyusul terungkapnya kasus penyadapan yang melibatkan Listyo dan beberapa jenderal Polri. Sugiat berpendapat bahwa langkah tersebut penting untuk mencegah potensi pengkhianatan dan menyarankan agar kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo juga ditinjau

Istana Diminta Sterilkan Ring 1 Prabowo dari Orang-orang Listyo Sigit, Tutup Peluang Pengkhianat Masuk!

DPR Curigai Hasil Sadapan Listyo Sigit Cs Dipakai Buat Sabotase Kebijakan Presiden, Minta Disisir Ulang

Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, meminta Istana Kepresidenan untuk menyisir ulang seluruh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahan, terkait dugaan penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal Polri lainnya. Sugiat mengkhawatirkan bahwa data hasil sadapan tersebut telah digunakan untuk menyabotase kebijakan strategis pemerintah dan meminta agar lingkar inti Presiden disterilkan dari individu yang terafiliasi

DPR Curigai Hasil Sadapan Listyo Sigit Cs Dipakai Buat Sabotase Kebijakan Presiden, Minta Disisir Ulang

Mengapa Pemerintah Terus Membabat Hutan Indonesia? Dari Penetapan Wilayah Usaha Tambang (WUP) di Sekitar TN Ujung Kulon, Rencana Sekolah Rakyat di Hutan UI, Babat Hutan DIY untuk Barak Militer, hingga Proyek Pangan dan Energi

Pemerintah Indonesia terus mengalihfungsikan kawasan hutan untuk berbagai proyek ambisius, termasuk barak militer di Yogyakarta, Sekolah Rakyat di Hutan UI, dan eksploitasi wilayah tambang di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, meskipun hal ini memicu kritik dari berbagai kalangan. Para pengamat menilai bahwa paradigma birokrasi yang memandang hutan sebagai komoditas, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial, telah menyebabkan praktik pengambilalihan lahan yang merugikan masyarakat dan

Mengapa Pemerintah Terus Membabat Hutan Indonesia? Dari Penetapan Wilayah Usaha Tambang (WUP) di Sekitar TN Ujung Kulon, Rencana Sekolah Rakyat di Hutan UI, Babat Hutan DIY untuk Barak Militer, hingga Proyek Pangan dan Energi

Kesultanan Banten Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Surati Presiden Prabowo: Jati Diri Banten Hilang!

Kesultanan Banten menolak rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, yang disampaikan melalui surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Sultan Banten, Syarief Muhammad Ash-Shafiuddin, mengemukakan empat alasan penolakan, termasuk pentingnya badak jawa sebagai identitas budaya dan simbol kekuatan masyarakat Banten, serta keberadaan TNUK sebagai habitat alami terakhir spesies tersebut. Penolakan ini juga didukung oleh Wakil Gubernur Banten, Achm

Kesultanan Banten Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Surati Presiden Prabowo: Jati Diri Banten Hilang!

Dasco Dituding Terlibat Kasus Judol hingga Intimidasi, Minta Aparat Turun Tangan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi tuduhan yang mengaitkan namanya dengan judi online, doxing, dan intimidasi, yang dianggapnya sebagai pola berulang setiap kali ada isu publik. Dalam unggahan di media sosial, Dasco menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menjelaskan bahwa pemberitaan yang menyebutkan namanya tidak secara eksplisit menyebutkan keterlibatannya. Ia mendukung kebebasan berbicara namun berharap aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhada

Dasco Dituding Terlibat Kasus Judol hingga Intimidasi, Minta Aparat Turun Tangan

ESDM Bantah Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang, Klaim Punya Data Geologi; Badan Geologi: Kami Tak Pernah Meneliti di Sana

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan belum ada izin tambang yang dikeluarkan di sekitar kawasan tersebut, meskipun terdapat data geologi yang mengindikasikan potensi mineral. Pernyataan ini bertentangan dengan Kepala Badan Geologi yang menyatakan lembaganya tidak memiliki data terkait kawasan itu. Polemik mengenai penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar TNUK me

ESDM Bantah Ujung Kulon Jadi Wilayah Tambang, Klaim Punya Data Geologi; Badan Geologi: Kami Tak Pernah Meneliti di Sana

Mantan Think Tank Jokowi Beberkan Warisan Sistem Intelijen Geng Solo yang Menghambat Pemerintah Prabowo

Mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Widjajanto, mengungkapkan bahwa sistem intelijen dan infrastruktur keamanan yang diwariskan dari pemerintahan Joko Widodo berpotensi menghambat konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya memahami kontinuitas personel dan jaringan informasi strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan, serta memperingatkan risiko penggunaan teknologi pengawasan digital yang tidak terawasi. Andi mendor

Mantan Think Tank Jokowi Beberkan Warisan Sistem Intelijen Geng Solo yang Menghambat Pemerintah Prabowo

Rencana Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI Bikin Heboh, Cak Imin hingga Pramono Beri Bantahan Menohok!

Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) mendapat bantahan tegas dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Keduanya menegaskan bahwa tidak ada rencana penggunaan lahan Hutan Kota UI untuk proyek tersebut, dengan Cak Imin menolak keras alih fungsi kawasan hutan tersebut. Sebagai alternatif, Pramono menyebutkan bahwa dua lokasi di Jakarta Barat dan Timur telah diusulkan untuk pe

Rencana Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI Bikin Heboh, Cak Imin hingga Pramono Beri Bantahan Menohok!

Pola Operasi Deep State yang Menghantui Negara, Ternyata Prabowo Sudah Tahu Mereka Bukan dari Oposisi atau Oligarki

Mantan Kepala Lembaga Ketahanan Nasional, Andi Wijayanto, mengungkapkan bahwa ancaman terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya berasal dari oposisi atau oligarki, melainkan juga dari dalam struktur kekuasaan negara itu sendiri, yang dikenal sebagai deep state. Ia menyoroti dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan pihak lainnya yang menunjukkan bahwa aktor-aktor lama dalam pemerintahan baru tetap memiliki akses dan penguasaan infrastruktur untuk operasi intelijen. Andi menekankan

Pola Operasi Deep State yang Menghantui Negara, Ternyata Prabowo Sudah Tahu Mereka Bukan dari Oposisi atau Oligarki

Dasco Dinilai Paling Pas Jadi Cawapres Pengganti Gibran: Sosok Penenang, Bikin Koalisi Tak Ribut

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad semakin diperhitungkan sebagai calon wakil presiden yang tepat menggantikan Gibran, karena dinilai mampu menenangkan koalisi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat Politik Hendri Satrio menilai pemilihan Dasco dari partai Gerindra akan mengurangi potensi ketidakpuasan di antara partai koalisi lain dan memperkuat posisi partai tersebut. Kriteria Dasco sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan baik, mengatasi masalah ekonomi, serta memili

Dasco Dinilai Paling Pas Jadi Cawapres Pengganti Gibran: Sosok Penenang, Bikin Koalisi Tak Ribut

Benarkah PSI Tak Lagi Partai Koalisi Pemerintah setelah Gibran Mundur dan Kader Tak Lagi di Pemerintah?

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kemungkinan tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah mundurnya tiga kader PSI dari kabinet dan tidak adanya perwakilan PSI di pemerintahan. Meskipun demikian, PSI membantah telah keluar dari koalisi dan menegaskan tetap mendukung program-program pemerintah. Ketegangan dalam hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka mundur

Benarkah PSI Tak Lagi Partai Koalisi Pemerintah setelah Gibran Mundur dan Kader Tak Lagi di Pemerintah?

Memahami Logika Pemerintah: Viral Dulu, Baru Dibantah, Kali Ini Soal Hutan Kota UI

Polemik mengenai rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI) memicu kontroversi setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa lahan yang akan digunakan adalah bagian dari Hutan Kota UI. Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran publik akan pengorbanan kawasan hijau, yang kemudian direspons dengan klarifikasi oleh UI dan Pemprov DKI Jakarta, yang menegaskan bahwa lahan tersebut tidak berada di dalam kawasan hutan kota. Beberapa pejabat, termasuk Menko Pemberda

Memahami Logika Pemerintah: Viral Dulu, Baru Dibantah, Kali Ini Soal Hutan Kota UI

Tragedi 'Mustofa' Mencuat di Tengah Wacana Relokasi ke Alas Purwo: Badak Jawa yang Mati Usai Dipindah dari Habitat Asli

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Alas Purwo kembali memicu perdebatan, terutama setelah kematian Mustofa, badak yang mati setelah dipindahkan dari habitat aslinya pada 7 November 2025. Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan bahwa insiden tersebut seharusnya menjadi pelajaran berharga mengenai risiko pemindahan satwa yang populasinya kini hanya tersisa sekitar 80 individu. Ia mengingatkan pentingnya menjaga Ujung Kulon sebagai satu-satunya tempat hidup dan b

Tragedi 'Mustofa' Mencuat di Tengah Wacana Relokasi ke Alas Purwo: Badak Jawa yang Mati Usai Dipindah dari Habitat Asli