AFU.id

Indeks Berita

Istana Rapat Penting Siang Ini. Reformasi Birokrasi Terus Bergulir

Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei hadir di Istana Kepresidenan untuk menerima tugas baru sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di tengah reposisi pejabat penting oleh Presiden Prabowo Subianto. Selama dua tahun kepemimpinannya, Prabowo telah melakukan tujuh kali reshuffle kabinet untuk mengevaluasi kinerja dan menyesuaikan struktur, meskipun hal ini dapat mengganggu kontinuitas kebijakan. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada penyederhanaan regulasi, dengan

Istana Rapat Penting Siang Ini. Reformasi Birokrasi Terus Bergulir

Jarang Dibahas, Program Cek Kesehatan Gratis Ampuh Deteksi Dini Penyakit

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada Februari 2025 telah berhasil menjangkau lebih dari 105 juta penduduk hingga awal Oktober 2026, dengan rata-rata 510.000 peserta per hari. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit dan mendorong masyarakat untuk menjaga kesehatan sebelum timbul gejala serius, melalui pemeriksaan yang dilakukan di lebih dari 10.000 puskesmas di 38 provinsi. Meskipun cakupan program terus meningkat, tantangan tetap ada d

Jarang Dibahas, Program Cek Kesehatan Gratis Ampuh Deteksi Dini Penyakit

Rektor IPB Alim Setiawan Dipanggil Prabowo ke Istana, Benarkah Bakal Jadi Wamentan?

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Alim Setiawan, dipanggil ke Istana Kepresidenan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 15 Oktober 2026, di tengah kabar pelantikan pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto. Meskipun ada spekulasi bahwa Alim akan diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), ia menyatakan belum mengetahui kepastian mengenai jabatan tersebut. Kedatangannya ke Istana bersamaan dengan sejumlah pejabat lainnya, termasuk Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei

Rektor IPB Alim Setiawan Dipanggil Prabowo ke Istana, Benarkah Bakal Jadi Wamentan?

Aktivis Lingkungan Chanee Kalaweit Menduga Presiden Prabowo tak Mendapatkan Data Akurat Karhutla, Angka Ratusan Hektare, Padahal Asap Pekat Karhutla Tutup Udara Indonesia

Aktivis lingkungan Chanee Kalaweit mengkritik laporan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menyebutkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia hanya seluas 639 hingga 663 hektare, sementara kabut asap telah menyelimuti sebagian besar Kalimantan. Ia menilai data tersebut tidak akurat dan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan teknologi pemantauan mandiri, seperti citra satelit, untuk memperoleh informasi yang lebih tepat. BNPB kemudian memberikan

Aktivis Lingkungan Chanee Kalaweit Menduga Presiden Prabowo tak Mendapatkan Data Akurat Karhutla, Angka Ratusan Hektare, Padahal Asap Pekat Karhutla Tutup Udara Indonesia

Ini Link dan Cara Memantau Titik Panas Karhutla: Dari SiPongi+ hingga Google Maps

Pemerintah Indonesia mengklaim masih mampu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di enam provinsi prioritas, meskipun saat ini masih ada 639,23 hektare lahan yang membutuhkan penanganan. Data tersebut berasal dari Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) dan pengukuran lapangan, sementara masyarakat dapat memantau titik panas melalui berbagai layanan online seperti SiPongi+, situs BMKG, dan Google Maps. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa deteksi titik panas tidak selalu menun

Ini Link dan Cara Memantau Titik Panas Karhutla: Dari SiPongi+ hingga Google Maps

Kristomei Sianturi Dipanggil Prabowo ke Istana, Sinyal Pergantian Kepala BNPB?

Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengunjungi Istana Kepresidenan pada 15 Oktober 2026, di tengah spekulasi mengenai penunjukannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Suharyanto. Kristomei menyatakan bahwa ia hadir atas panggilan Sekretaris Kabinet dan tidak mengonfirmasi mengenai jabatan yang akan diembannya, meskipun menunjukkan kesiapannya sebagai prajurit TNI. Selain itu, Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli H Tampubolon juga hadir dan di

Kristomei Sianturi Dipanggil Prabowo ke Istana, Sinyal Pergantian Kepala BNPB?

Rapor Merah Dirut PLN: Blackout Batam-Bintan Jadi PR Suroso Isnandar

Suroso Isnandar resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) menggantikan Darmawan Prasodjo, di tengah permasalahan blackout yang melanda Batam, Bintan, dan Tanjungpinang pada 12 Oktober 2026. Insiden pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat tersebut masih dalam penyelidikan untuk mengidentifikasi penyebabnya, sementara Suroso diharapkan dapat melanjutkan transformasi perusahaan dan memastikan keandalan infrastruktur kelistrikan. Pergantian dirut ini dilakukan melalui Rap

Rapor Merah Dirut PLN: Blackout Batam-Bintan Jadi PR Suroso Isnandar

Prabowo Lantik Pejabat Baru, Tiga Perwira TNI Hadir di Istana. Ada Kristomei hingga Richard

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pejabat baru di Istana Kepresidenan pada 15 Oktober 2026, di mana tiga perwira tinggi TNI, yaitu Letjen Richard Tampubolon, Mayjen Kristomei Sianturi, dan Brigjen Sriyanto, hadir mengenakan Pakaian Dinas Upacara. Meskipun keduanya mengaku belum mengetahui posisi yang akan diberikan, mereka menyatakan siap untuk menjalankan perintah dan menunggu pengumuman resmi terkait jabatan mereka, termasuk kemungkinan Kristomei sebagai Kepala BNPB.

Prabowo Lantik Pejabat Baru, Tiga Perwira TNI Hadir di Istana. Ada Kristomei hingga Richard

Kantor ATR/BPN Karawang Ludes Terbakar, 90 Persen Gedung hingga Gudang Arsip Hangus

Kebakaran hebat melanda Kantor ATR/BPN Karawang pada Rabu malam, menghanguskan sekitar 90 persen gedung utama dan 70 persen gudang penyimpanan arsip yang berisi dokumen pertanahan masyarakat. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengungkapkan bahwa pemadaman api berlangsung lama akibat material mudah terbakar di dalam bangunan. Sementara itu, kepolisian sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan melibatkan Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Barat untuk menelusuri titik awal api.

Kantor ATR/BPN Karawang Ludes Terbakar, 90 Persen Gedung hingga Gudang Arsip Hangus

Tak Ada Udara Segar di Sumatera: Jambi, Medan hingga Aceh Kelabu tapi Dana Bencana Dikorupsi

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda wilayah Sumatera, termasuk Jambi, Aceh, dan Sumatera Utara, dengan kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun hingga 1-4 kilometer. Di Kota Jambi, pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah bagi ASN yang hamil dan penderita infeksi saluran pernapasan akut untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya dugaan korupsi dana penanganan bencana di Badan Nasional

Tak Ada Udara Segar di Sumatera: Jambi, Medan hingga Aceh Kelabu tapi Dana Bencana Dikorupsi

Gus Mus Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional: Hak Korban Harus Terpenuhi, Hukum Pelaku

KH Mustofa Bisri atau Gus Mus, bersama tokoh agama lainnya, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, mengingat dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat dan perlunya perlindungan bagi kelompok rentan. Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menilai bahwa penetapan status bencana nasional akan mempercepat pemenuhan hak-hak dasar korban dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran, termasuk korporasi besar. Sementara itu

Gus Mus Desak Prabowo Tetapkan Karhutla Bencana Nasional: Hak Korban Harus Terpenuhi, Hukum Pelaku

Tangis Wabup Kotim di Telepon: Menhut Raja Juli Antoni Batal Tinjau Karhutla, Forkompida Sudah Menunggu, Tiga Relawan Gugur

Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, mengekspresikan kekecewaannya setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni batal meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di daerahnya, yang menyebabkan tiga relawan gugur saat bertugas. Dalam rekaman telepon yang bocor, Irawati menangis dan meminta perhatian pemerintah pusat, mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan karhutla yang sudah berlangsung selama tiga bulan. Sikap pemerintah pusat ini memicu kemarahan para pimpinan dae

2 media, Cenderung netral
Tangis Wabup Kotim di Telepon: Menhut Raja Juli Antoni Batal Tinjau Karhutla, Forkompida Sudah Menunggu, Tiga Relawan Gugur

Bocor Surat Bakom Kerahkan Instansi Pemerintah Gaungkan Orkestrasi Keberhasilan 2 Tahun Prabowo, Sementara Survei CELIOS Ungkap 75 Persen Masyarakat Stres dengan Kebijakan Pemerintah

Bocornya surat dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengungkapkan perintah untuk mempublikasikan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara serentak pada 12 hingga 20 Oktober 2026, di tengah kritik tajam dari survei CELIOS yang menunjukkan 75 persen masyarakat merasa stres akibat kebijakan pemerintah. Survei tersebut juga memberikan nilai rendah terhadap kinerja kabinet, dengan responden mengeluhkan pajak yang tinggi dan ketidakmampuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Polit

5 media, Cenderung kiri
Bocor Surat Bakom Kerahkan Instansi Pemerintah Gaungkan Orkestrasi Keberhasilan 2 Tahun Prabowo, Sementara Survei CELIOS Ungkap 75 Persen Masyarakat Stres dengan Kebijakan Pemerintah

KRL Buatan INKA Bermasalah, Pintu Gagal Tertutup Picu Keterlambatan 4 Perjalanan

Gangguan pada KRL buatan PT INKA nomor 1382 relasi Jakarta Kota-Bogor mengakibatkan keterlambatan empat perjalanan Commuter Line hingga 15 menit pada Rabu (14/10/2026) sore, akibat pintu kereta yang gagal tertutup. Meskipun petugas berupaya memperbaiki masalah tersebut, kereta terpaksa melanjutkan perjalanan dengan kecepatan dibatasi dan penumpang dialihkan ke rangkaian lain setelah tiba di Stasiun Pasar Minggu. KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas gangguan ini dan menyatakan bahwa KRL

KRL Buatan INKA Bermasalah, Pintu Gagal Tertutup Picu Keterlambatan 4 Perjalanan