AFU.id

Indeks Berita

Berkaca dari Pansus Century, Andi Arief Sebut Hak Angket DPR Bakal Jadi Pembuktian Gibran Buktikan Ijazah SMA

Politisi Senior Partai Demokrat, Andi Arief menyatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal mendapat ruang untuk mengklarifikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat. Andi Arief menilai pansus yang mendorong hak angket di DPR bisa jadi momen Gibran memberikan klarifikasi sekaligus konfrontasi wakil rakyat terhadap Wapres. "Menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri. Kita tahu tahun 2010

Berkaca dari Pansus Century, Andi Arief Sebut Hak Angket DPR Bakal Jadi Pembuktian Gibran Buktikan Ijazah SMA

KSAU Tonny Harjono Rombak 11 Jabatan TNI AU, Empat Asisten hingga Kadispenau Berganti

Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, telah merombak 11 jabatan di TNI AU, termasuk empat asisten KSAU dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, dalam upaya pembinaan personel dan penguatan organisasi. Pergantian tersebut berlangsung di Markas Besar TNI AU, Jakarta, dan mencakup jabatan strategis seperti Asrena, Asops, Aspers, dan Aster, serta beberapa posisi di bidang kesehatan dan administrasi. Tonny berharap perubahan ini akan menciptakan sumber daya manusia TN

KSAU Tonny Harjono Rombak 11 Jabatan TNI AU, Empat Asisten hingga Kadispenau Berganti

Untung-Rugi Pemakzulan Gibran, Ini Skenario yang Mungkin Terjadi

Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berlanjut, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti kelayakannya setelah putusan mengenai ijazah Gibran. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai keputusan MK memungkinkan perdebatan lebih lanjut, namun dominasi koalisi pemerintah di parlemen dapat membatasi langkah partai-partai yang ingin mengajukan pemakzulan. Ia juga mengingatkan bahwa dinamika politik menjelang Pemilu 2029 akan dipengaruhi ole

Untung-Rugi Pemakzulan Gibran, Ini Skenario yang Mungkin Terjadi

55 Persen Voters 02 Kapok dan Stres dengan Kinerja Prabowo, Gerindra: Laporan CELIOS Tak Berdasar dan Dramatis

Laporan terbaru dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menunjukkan bahwa 55 persen pemilih Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tidak akan memilihnya lagi jika pemilu dilaksanakan sekarang, dengan penilaian kinerja pemerintahannya yang rendah, yakni skor 2,8 dari 10 oleh para ahli dan 4,6 oleh masyarakat umum. Selain itu, 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, yang menjadi sorotan kritik terhadap kepemimpinan Prabowo. Menanggapi laporan tersebut, Partai

55 Persen Voters 02 Kapok dan Stres dengan Kinerja Prabowo, Gerindra: Laporan CELIOS Tak Berdasar dan Dramatis

Profil Mr Bert, Pegiat Medsos yang Paparkan Kebocoran Data Pribadi Menkomdigi Meutya Hafid, Ternyata Mantan Admin Judol

Mr Bert, seorang pegiat media sosial yang dikenal dengan nama Namsun Bertin, menarik perhatian publik setelah mengungkap dugaan kebocoran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, melalui akun Instagram-nya. Data yang diunggahnya, yang mencakup identitas pribadi dan informasi akun digital, disebut berasal dari sumber yang tidak terverifikasi dan beredar di Telegram. Meskipun ia mengklaim tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keamanan data, Badan Siber

Profil Mr Bert, Pegiat Medsos yang Paparkan Kebocoran Data Pribadi Menkomdigi Meutya Hafid, Ternyata Mantan Admin Judol

Tawaran Bantuan Tak Direspons Prabowo, Malaysia Bawa Isu Karhutla Indonesia ke KTT ASEAN

Malaysia berencana membawa isu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia ke Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN menjelang KTT ke-49 di Manila pada November 2026, dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menekankan perlunya perhatian negara-negara ASEAN terhadap dampak yang dirasakan. Malaysia juga menunggu respons resmi Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla berupa satu pesawat dan tiga helikopter, yang belum mendapat tanggapan dari peme

Tawaran Bantuan Tak Direspons Prabowo, Malaysia Bawa Isu Karhutla Indonesia ke KTT ASEAN

Tak Kunjung Ditetapkan Bencana Nasional, Karhutla Tak Padam Selama 3 Bulan dan Meluas ke 6 Provinsi. Dudung: "Masih Bisa Diatasi"

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda enam provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, tidak otomatis membuat pemerintah menetapkan status bencana nasional, karena pemerintah mengklaim masih mampu menangani situasi tersebut dengan sumber daya yang ada. Meskipun luas lahan yang terbakar meningkat menjadi 639,23 hektare, dampak kesehatan akibat asap karhutla diperkirakan akan menimbulkan biaya kesehatan yang signifikan, mencapai Rp93,56 triliun pada 2026. CE

Tak Kunjung Ditetapkan Bencana Nasional, Karhutla Tak Padam Selama 3 Bulan dan Meluas ke 6 Provinsi. Dudung: "Masih Bisa Diatasi"

Karhutla Masuk Pemukiman Warga Kalimantan, Pemerintah Sibuk Ngurus Taman Nasional

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah merambah ke permukiman warga, memicu perhatian khusus dari pemerintah yang menggelar rapat penanganan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat tersebut, dilaporkan bahwa kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting mencapai 513,89 hektare, dengan kebutuhan mendesak akan pompa air dan sumber air baru untuk pemadaman. Selain itu, Presiden mengusulkan penambahan 70 ribu personel polisi hutan untuk memperkuat perlindungan kawasan hut

Karhutla Masuk Pemukiman Warga Kalimantan, Pemerintah Sibuk Ngurus Taman Nasional

Kalimantan Masih Membara Karena Karhutla, Gubenurnya Malah Tone Deaf, Ada yang Diduga Ngopi di Singapura, Singgung Soal Kawin Lagi, Sampai Ribut dengan Mahasiswa

Kalimantan masih dilanda kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengakibatkan kabut asap pekat, sementara para gubernur di wilayah tersebut mendapat kritik tajam dari publik akibat tindakan tidak peka dan kontroversial mereka. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dipermalukan setelah terlihat berlibur di Singapura saat masyarakat berjuang dengan dampak karhutla, sementara Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menganggap bencana ini sebagai "takdir" dan mengeluarkan pernyataan mereme

3 media, Cenderung kiri
Kalimantan Masih Membara Karena Karhutla, Gubenurnya Malah Tone Deaf, Ada yang Diduga Ngopi di Singapura, Singgung Soal Kawin Lagi, Sampai Ribut dengan Mahasiswa

Benarkan Pemadaman Listrik Batam Terencana? Berikut Faktanya

Pemadaman listrik meluas di Kota Batam pada Senin pagi, (12/10/2026), mengakibatkan lebih dari 411.000 pelanggan terdampak, termasuk gangguan pada pelayanan publik dan distribusi air bersih. Meskipun terdapat dugaan bahwa pemadaman tersebut terencana selama tiga hari, PT PLN Batam membantah informasi tersebut sebagai hoaks, menjelaskan bahwa pemadaman disebabkan oleh gangguan teknis dan bukan karena perencanaan. Saat ini, pemulihan pasokan listrik telah mencapai hampir 99 persen, dan PLN Batam b

Benarkan Pemadaman Listrik Batam Terencana? Berikut Faktanya

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 13 Oktober: Bogor Hujan Deras, Jakarta-Depok-Tangerang Raya Berawan

Cuaca di wilayah Jabodetabek pada Selasa, 13 Oktober 2026, diprakirakan berawan hingga hujan ringan, dengan suhu berkisar antara 23–34 derajat Celsius. Bogor dan Depok berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat, sedangkan Jakarta didominasi awan tebal dengan kemungkinan hujan ringan di Jakarta Timur pada sore hari. Sementara itu, Tangerang Raya diperkirakan akan cerah hingga berawan, dengan suhu yang lebih sejuk dan peluang hujan ringan di beberapa kawasan.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Selasa 13 Oktober: Bogor Hujan Deras, Jakarta-Depok-Tangerang Raya Berawan

Kalimantan Masih Membara, Pemulangan Pasukan Jepang yang Bantu Padamkan Karhutla Dipertanyakan

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk memulangkan Pasukan Bela Diri Darat Jepang (JSDF) yang membantu memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan menuai kritik publik, terutama di tengah situasi karhutla yang masih serius. Banyak pihak mempertanyakan klaim pemerintah bahwa Indonesia mampu menangani sendiri kebakaran tersebut, sementara negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura mulai merasakan dampak kabut asap. Munculnya desakan untuk transparansi dalam penanganan bencana juga disuarakan

2 media, Cenderung netral
Kalimantan Masih Membara, Pemulangan Pasukan Jepang yang Bantu Padamkan Karhutla Dipertanyakan

Mutasi Kilat Ala Kapolri Suyudi: Belum 24 Jam Jabat Kapolresta Sleman, Nanang Haryono Langsung Dipindah ke Polda Jambi

Kombes Pol Nanang Haryono dimutasi menjadi Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jambi kurang dari 24 jam setelah dilantik sebagai Kapolresta Sleman pada 10 Oktober 2026, berdasarkan surat telegram Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Mutasi ini menuai kritik dari Jogja Police Watch karena dianggap tidak lazim, dan meskipun rotasi jabatan merupakan kewenangan Mabes Polri, singkatnya masa jabatan Nanang menjadi sorotan publik. Selain itu, beberapa pejabat lainnya di Polda DIY juga men

Mutasi Kilat Ala Kapolri Suyudi: Belum 24 Jam Jabat Kapolresta Sleman, Nanang Haryono Langsung Dipindah ke Polda Jambi

Relawan Akui Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Klaim Punya Sertifikat Setara Tamatan SMA

Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA, tetapi memiliki sertifikat Advanced Diploma dari Management Development Institute of Singapore yang setara dengan kualifikasi tamat SMA. Andi menegaskan bahwa Gibran akan segera menunjukkan sertifikat tersebut kepada publik dan menjelaskan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School melalui program O-Level sebelum melanjutkan

Relawan Akui Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Klaim Punya Sertifikat Setara Tamatan SMA