Indeks Berita

Target Listrik Surya 100 GW Dinilai Ambisius, Industri dan SDM Belum Siap

Target Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam tiga tahun dinilai ambisius dan membutuhkan kesiapan sistem yang matang. Institute for Essential Services Reform menilai target itu menunjukkan komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesiapan industri, sumber daya manusia, jaringan listrik, dan lembaga pelaksana yang jelas. “Terkait visi pembangunan PLTS 100 GW, IESR memandang aspirasi ini

4 bulan lalu

Perdagangan Karbon RI Punya Potensi Rp1,39 Triliun, Tapi Realisasi Masih Rp93 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dalam pipeline (antrean), terdapat potensi tambahan nilai perdagangan karbon mencapai sebesar Rp560,9 miliar sampai dengan Rp1,39 triliun. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis, (21/5/2026) mengatakan nilai tersebut hasil perhitungan dari potensi unit karbon tambahan yang dapat diperdagangkan sebesar 9,5 juta ton CO2e (karbon ekuivalen). “Kalau kita lihat, total p

4 bulan lalu

Kebijakan BUMN Ekspor SDA Bikin Pasar Menunggu, IHSG Jatuh 3,6 Persen

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menilai, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini dipengaruhi sentimen ketidakpastian di pasar. Sebab, investor masih menunggu kepastian mengenai dampak langsung pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor terhadap sektor sumber daya alam. “Tentunya sama kalau IHSG, mereka (investor) perlu mencari kepastian, juga ingin tahu hasilnya, ya Insya

4 bulan lalu

Ekspor Minyak Sawit Dicatat Lebih Rendah, Purbaya Sebut Ada Manipulasi Harga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit mentah atau CPO ke Amerika Serikat. Temuan itu diperoleh setelah Kementerian Keuangan mengecek tiga pengapalan dari 10 perusahaan CPO secara acak. “Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (21/5/2026) Purbaya mencontohkan satu perusahaan mencatat harga ekspor 2,6 juta dolar AS di Indonesia. Namun, nilai yan

4 bulan lalu

Tambang Batu Bara Diminta Lebih Bersih, Biaya Transisi Jadi Beban Perusahaan

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menilai implementasi prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di sektor batu bara menghadapi trilema antara ketahanan energi, perlindungan lingkungan dan biaya ekonomi. Wakil Ketua Umum APBI Bidang ESG dan Good Mining Practice Ignatius Wurwanto mengatakan industri batu bara masih harus menjaga pasokan energi nasional, memenuhi tuntutan pengurangan emisi, serta menanggung biaya penerapan ESG yang tidak kecil. “Kalau bicara batu bara, ini

4 bulan lalu

Program Desa Nelayan Jangan Sekadar Peresmian, Sistem Layanan Harus Matang

Rencana pemerintah membangun 5.000 desa nelayan dinilai tidak boleh berhenti pada peresmian simbolik. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan program tersebut harus langsung menjawab masalah utama nelayan, terutama akses solar subsidi, es batu, ruang pendingin, dan pasar. “Mendorong realisasinya agar tidak hanya berhenti pada peresmian simbolik 1.386 desa pada tahun 2026,” kata Daniel di Jakarta, Kamis, (21/5/2026) Pemerintah menargetkan 1.386 desa nelayan diresmikan pada 2026. Dalam ti

4 bulan lalu

Pajak Jadi Tulang Punggung APBN, Target 2026 Naik ke Rp2.357 Triliun

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan bahwa di era sekarang ini pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara. "Konteks besar dari mandat strategis Ditjen Pajak dan tantangan penerimaan negara tentu semua paham sekarang itu mau gak mau pajak menjadi tulang punggung fiskal dari sisi penerimaan negara," kata Bimo pada seminar Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten (KOMPAK) di UGM Yogyakarta, Kamis, (21/5/2026) Dia

4 bulan lalu

KPK Kritik MBG: Banyak Penerima Bukan Berarti Program Berhasil, Dampak ke Stunting Harus Terukur

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan harus ada tolak ukur yang komprehensif terkait keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Jadi, minimal harusnya didesain untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu apa yang harus dicapai. Dari hasil kajian kami, itu belum terlihat," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin dalam keterangan yang dikutip di Kabupaten Serang, Banten, Kamis, (21/5/2026). Aminudin menjelaskan bahwa hal tersebut dianggap perlu setelah KP

4 bulan lalu

Ekspor SDA Dipusatkan ke BUMN, Kadin Minta Aturan Jangan Matikan Dunia Usaha

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Kamis (21/5/2026) mengatakan pihaknya memahami semangat pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tent

4 bulan lalu

Bank BUMN Diminta Turunkan Bunga Kredit Rakyat Kecil, Siapa Tanggung Selisihnya?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan bank-bank BUMN menurunkan bunga kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perintah itu muncul karena masyarakat kecil dinilai membayar bunga kredit lebih mahal dibanding pengusaha besar. “Orang miskin disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, ubah. Turunkan bunga untuk rakyat miskin,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu,920/5/2026). Masalahnya, pemerintah belum menjelaskan s

4 bulan lalu

Petani Sawit Khawatir Monopoli Ekspor Lemahkan Harga dan Akses Pasar

Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menilai transparansi sangat penting dalam regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk komoditas sawit. Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu, (20/5/2026). “Penguatan sawit berkelanjutan tidak dapat

4 bulan lalu

Potensi Minyak 11,3 Miliar Barel Masih Terganjal Aturan Insentif

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan aturan baru untuk memberi insentif dalam rangka mempercepat pengembangan minyak dan gas bumi nonkonvensional (MNK). “Kami coba revisi beberapa peraturan yang memungkinkan untuk kami bisa percepat (pengembangan MNK),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela-sela IPA Convex, Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026) malam. Laode menjelaskan bahwa Kementerian ESDM sudah me

4 bulan lalu

Gas Pengganti LPG 3 Kg Belum Siap, Tabung Baru Masih Uji Keamanan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun skema distribusi CNG 3 kg sebagai pengganti LPG 3 kg yang terjangkau bagi masyarakat, yakni dengan tidak mengharuskan masyarakat untuk membeli tabung CNG. “Tabung milik badan usaha, supplier gasnya. Jadi, skema yang sedang dibuat sekarang masyarakat tidak diharuskan beli tabung. Tabungnya pinjam,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di sela IPA Convex di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/

4 bulan lalu

Negara Pusatkan Ekspor SDA ke BUMN, Efektifkah Tutup Kerugian Rp15.400 Triliun?

Pemerintah memusatkan ekspor sawit, batu bara, dan paduan besi melalui BUMN setelah praktik ekspor curang selama 34 tahun disebut merugikan negara hingga Rp15.400 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kerugian itu terjadi sejak 1991 hingga 2024. Praktiknya melalui under-invoicing, under-counting, transfer pricing, hingga pelaporan volume ekspor yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. “Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rab

4 bulan lalu

Pemerintah Bentuk Danantara Sumber Daya Indonesia, Petani Sawit Khawatir Harga TBS Jatuh

Pemerintah telah mengumumkan akan membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia, yang akan menjadi pengelola tunggal ekspor komoditas strategis pertambangan dan Crude Palm Oil (CPO). Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) adalah untuk memperkuat transparansi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam nasional. Rosan mengatakan pembentukan DSI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Badan P

4 bulan lalu

4 media, Cenderung kiri