AFU.id

Indeks Berita

Siapa Thomas Sugiarto Oentoro? Dirut Garuda Indonesia yang Baru, Punya Harta Kekayaan Rp50 Miliar

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menunjuk Thomas Sugiarto Oentoro sebagai Direktur Utama yang baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 8 Oktober 2026, menggantikan Glenny H. Kairupan. Thomas, yang memiliki latar belakang kuat di sektor keuangan dan pengalaman di berbagai perusahaan, termasuk sebagai Wakil Direktur Utama Garuda sebelumnya, diharapkan dapat memimpin pemulihan kinerja perusahaan yang sedang menghadapi tantangan keuangan. Selain itu, berdasarkan laporan harta ke

Siapa Thomas Sugiarto Oentoro? Dirut Garuda Indonesia yang Baru, Punya Harta Kekayaan Rp50 Miliar

Perpres Ojol Batasi Potongan Maksimal 8 Persen, Ini Kenyataannya

Pemerintah dan DPR RI telah merilis Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang membatasi potongan maksimal aplikator ojek online menjadi 8 persen, berkurang dari 20 persen sebelumnya, meskipun saat ini hanya berlaku untuk layanan transportasi penumpang roda dua. Beberapa pengemudi melaporkan bahwa potongan 8 persen belum diterapkan pada layanan lain seperti pengantaran makanan dan barang. Grab Indonesia mengonfirmasi penerapan skema bagi hasil baru ini untuk layanan GrabBike, namun dampak nyata

Perpres Ojol Batasi Potongan Maksimal 8 Persen, Ini Kenyataannya

Wacana Pemakzulan Gibran Makin Keras, Ini Respons Pihak Gibran

Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan, meskipun Gibran menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Pihak Gibran, melalui perwakilan Andi Azwan, menilai bahwa polemik tersebut merupakan upaya untuk menggulingkan Gibran dan membantah tudingan bahwa ia tidak memiliki ijazah setara SMA, dengan menyatakan bahwa pendidikan Gibran telah memenuhi syarat yang ditetapkan. MK sebelumnya menolak permohonan

Wacana Pemakzulan Gibran Makin Keras, Ini Respons Pihak Gibran

Perpres Ojol: Pengemudi Harus Dapat BPJS

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan bagi pengemudi ojek online, termasuk kewajiban jaminan sosial BPJS. Meskipun jaminan sosial dianggap penting untuk melindungi pengemudi dari risiko kehilangan pendapatan dan biaya pengobatan akibat kecelakaan, rincian kewajiban aplikator dalam hubungan kemitraan masih perlu dijelaskan lebih lanjut. Gojek telah menyediakan akses perlindungan BPJS bagi mitra pengemudinya dan berkomitmen untuk mematuhi ke

Perpres Ojol: Pengemudi Harus Dapat BPJS

Bambang Pacul Sebut Bola Panas Pemakzulan Gibran Belum Sampai ke MPR: Santai Dulu..

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan belum ada usulan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan Gibran yang menyatakan tak ada ijazah SMA saat ia mencalonkan diri sebagai Wapres di Pilpres 2024. Bambang Pacul enggan berkomentar lebih jauh terkait polemik ijazah Gibran karena belum menerima putusan dari

Bambang Pacul Sebut Bola Panas Pemakzulan Gibran Belum Sampai ke MPR: Santai Dulu..

Gubernur Sherly Tjoanda Disambut Riuh di IWIP, Prabowo Berseloroh: Pemilu Masih Lama

Dalam acara peluncuran ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan peresmian proyek industri di Indonesia Weda Bay Industrial Park, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mendapatkan sambutan meriah dari peserta, yang membuat Presiden Prabowo Subianto bercanda bahwa tepuk tangan tersebut menunjukkan dukungan politik yang kuat meski pemilu masih lama. Acara tersebut juga menandai peresmian empat proyek industri dengan total investasi sekitar Rp180 triliun, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai

Gubernur Sherly Tjoanda Disambut Riuh di IWIP, Prabowo Berseloroh: Pemilu Masih Lama

Resmikan 4 Perusahaan Hilirisaasi, Prabowo: Indonesia Diramal Kolaps, Tapi Hari Ini Saya Lihat Masa Depan Cerah

Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekspor perdana baterai kendaraan listrik dan empat proyek industri manufaktur di Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, pada 8 Oktober 2026, sebagai bagian dari upaya hilirisasi ekonomi. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan keberhasilan ini sebagai bukti bahwa prediksi keruntuhan ekonomi Indonesia tidak terbukti, dan menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta tata kelola lingkungan yang baik. Proyek-proyek tersebut meliba

Resmikan 4 Perusahaan Hilirisaasi, Prabowo: Indonesia Diramal Kolaps, Tapi Hari Ini Saya Lihat Masa Depan Cerah

Jokowi Izinkan Pemakzulan Gibran Asal Mengikuti Mekanisme Konstitusi

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mempermasalahkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, asalkan proses tersebut mengikuti mekanisme demokrasi dan konstitusi yang berlaku. Pernyataan ini muncul setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran, di mana Jokowi menghormati keputusan MK dan menekankan pentingnya mematuhi konstitusi. Selain itu, Jokowi juga menyinggung perbedaan sistem pendidikan antar negara dan menyerahkan keputusan t

Jokowi Izinkan Pemakzulan Gibran Asal Mengikuti Mekanisme Konstitusi

Isi Surat Seruan Pemakzulan Gibran "Impeachment GRR 071026", Pintu Masuk bagi DPR Terbuka Lebar?

Surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beredar di tengah kontroversi mengenai syarat pendidikan yang relevan dengan pencalonannya dalam Pilpres 2024. Surat tersebut, yang dikeluarkan oleh anggota DPR dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar, meminta DPR untuk menindaklanjuti usulan pemakzulan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak adanya bukti pendidikan Gibran yang memenuhi syarat. Namun, Partai NasDem membantah bahwa surat tersebut merupakan sikap resmi par

Isi Surat Seruan Pemakzulan Gibran "Impeachment GRR 071026", Pintu Masuk bagi DPR Terbuka Lebar?

Tanggapi Angket Pemakzulan Gibran di DPR, Nasdem: Kami Tunggu Arahan Surya Paloh

Partai NasDem menanggapi beredarnya dokumen palsu yang mengusulkan hak angket dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan mencatut nama kader mereka secara tidak bertanggung jawab. Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa partai tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi dan belum mengambil langkah politik terkait polemik ijazah Gibran, menunggu arahan dari Ketua Umum Surya Paloh. Sementara itu, Gibran menegaska

Tanggapi Angket Pemakzulan Gibran di DPR, Nasdem: Kami Tunggu Arahan Surya Paloh

Komarudin Watubun dari PDIP Minta Gibran Mundur: Kalau Taat Hukum, Mengundurkan Diri Lebih Baik

Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang meragukan kelengkapan dokumen pendidikan Gibran. Komarudin menekankan bahwa seorang pemimpin boleh melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh berbohong, dan menyatakan bahwa pengunduran diri menjadi pilihan terbaik jika ada indikasi kebohongan. Jika Gibran tidak mundur, ia menyebut DPR dapat mempertimbangkan tindakan lanjutan, termasuk kemungkin

Komarudin Watubun dari PDIP Minta Gibran Mundur: Kalau Taat Hukum, Mengundurkan Diri Lebih Baik

Usai Putusan MK, Wakil Ketua DPRD Sukabumi dari PDIP Turunkan Foto Gibran: Saya Merasa Malu

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari PDI Perjuangan, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya sebagai bentuk protes setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Gibran tidak dapat membuktikan ijazah setara SMA. Rojab mengungkapkan rasa malunya sebagai kader PDIP dan menyatakan bahwa foto tersebut hanya dititipkan sementara, dengan kemungkinan untuk dipasang kembali jika ada perkembangan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran, sementara f

Usai Putusan MK, Wakil Ketua DPRD Sukabumi dari PDIP Turunkan Foto Gibran: Saya Merasa Malu

Sikap PDIP soal Bola Panas Pemakzulan Gibran di DPR, Mau Konsul Dulu dengan Puan dan Hasto

Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto belum merespons usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang kini bola panasnya ada di DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi I DPR itu mengatakan bahwa pihaknya akan menelaah putusan itu lebih lanjut terkait tidak ditemukannya ijazah SMA atau sederajat Gibran. Utut menyebut putusan hukum itu harus dibahas bersama secara rinci dan tak tergesa-gesa. "Putusan MK kemarin harus ditelaah dulu. Jadi ini kan bahasa hukum, harus kita telaah persis,"

Sikap PDIP soal Bola Panas Pemakzulan Gibran di DPR, Mau Konsul Dulu dengan Puan dan Hasto

Profil Tonny Tesar, Anggota DPR Fraksi Nasdem yang Disebut dalam Surat Pemakzulan Gibran

Anggota DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesar, terlibat dalam kontroversi terkait beredarnya surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang oleh Partai NasDem disebut sebagai hoaks. Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen ijazah Gibran dan akan meminta klarifikasi dari Tonny mengenai surat tersebut. Tonny, yang terpilih dari Papua dan memiliki pengalaman legislatif serta pemerintahan, saat ini me

Profil Tonny Tesar, Anggota DPR Fraksi Nasdem yang Disebut dalam Surat Pemakzulan Gibran

Perpres Ojol Terbit: Atur Tarif Penumpang-Barang, Hubungan kemitraan, hingga Jaminan Sosial Pengemudi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis (8/10/2026). Aturan tersebut tidak hanya mencakup layanan ojek online untuk mengangkut penumpang, tetapi juga pengiriman barang dan makanan, jaminan sosial, hubungan kemitraan, dan ketenagakerjaan dalam ekosistem transportasi berbasis aplikasi. Untuk layanan penumpang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat kewenangan mengatur tarif dan bia

Perpres Ojol Terbit: Atur Tarif Penumpang-Barang, Hubungan kemitraan, hingga Jaminan Sosial Pengemudi