AFU.id

Indeks Berita

Biaya Ekspor Bertambah, Petani Sawit Berisiko Menanggung Beban

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) meminta pemerintah membuka secara transparan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan transparansi diperlukan agar kebijakan ekspor komoditas strategis tidak menekan petani, khususnya petani sawit. Hal yang perlu dijelaskan pemerintah mencakup perhitungan harga, mekanisme pengawasan, hingga skema perlindungan petani. “Setia

Biaya Ekspor Bertambah, Petani Sawit Berisiko Menanggung Beban

Konflik Global Mereda, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Turun ke US$106 per Barel

Ketegangan geopolitik dunia yang perlahan mendingin mulai membawa angin segar bagi sektor energi domestik. Setelah sempat melonjak tinggi, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada periode Mei 2026 dilaporkan turun ke level US$106,56 per barel. Angka ini merosot tajam sebesar 10,75 dolar AS per barel jika dibandingkan dengan ICP bulan April 2026 yang sempat bertengger di level tinggi, yakni US$117,31 dolar AS. "Rata-rata ICP bulan Mei 2026 ditetapkan 106,56 d

Konflik Global Mereda, Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) Turun ke US$106 per Barel

Purbaya: Sinergi Fiskal-Moneter Bisa Cegah Rupiah Makin Tertekan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat memulihkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional. Ia meyakini langkah itu juga bisa membantu menjaga nilai tukar rupiah agar tidak kembali melemah. Purbaya mengatakan sinergi antara otoritas fiskal dan moneter penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada indikator makro, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh ma

Purbaya: Sinergi Fiskal-Moneter Bisa Cegah Rupiah Makin Tertekan

Asing Danai Tiga Proyek PLTP Milik Pertamina Geothermal Energy (PGE) Senilai Rp8,5 Triliun Lebih

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang bakal digarap PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) meraih pendanaan internasional senilai US$477,87 juta atau setara Rp8,5 triliun lebih. Ada tiga proyek PLTP yang bakal digarap PGE dengan pendaan tersebut. Pendanaan tersebut untuk proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 dan 4 (2x55 MW), serta PLTP Lahendong Unit 7-8 (50 MW). Skema pendanaan yang digunakan adalah skema on-lending melalui pembiayaan concessional loan yang menawarkan s

Asing Danai Tiga Proyek PLTP Milik Pertamina Geothermal Energy (PGE) Senilai Rp8,5 Triliun Lebih

Tarif Dagang Indonesia ke AS Berpotensi Naik hingga 18 Persen

Pemerintah memproyeksikan tarif tambahan yang akan dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia mencapai 18 persen pada akhir proses investigasi dagang Section 301 Trade Act of 1974. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menjelaskan saat ini Indonesia masih dikenai tarif sementara sebesar 10 persen yang berlaku hingga 24 Juli 2026. Setelah masa berlaku berakhir, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap. Kompone

Tarif Dagang Indonesia ke AS Berpotensi Naik hingga 18 Persen

OJK: Tumbuh 3,39 Persen, Aset Industri Asuransi Tembus Rp1.202 Triliun per April 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri asuransi di Indonesia menunjukkan tren positif. Per April 2026, nilai aset sektor ini telah menyentuh angka Rp1.202,16 triliun atau Rp1,2 kuadriliun, mengalami pertumbuhan sebesar 3,39 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pencapaian tersebut ditopang oleh aset asuransi komersial yang mencapai Rp984,20 triliun, atau naik 4,65

OJK: Tumbuh 3,39 Persen, Aset Industri Asuransi Tembus Rp1.202 Triliun per April 2026

Promosi Panda Bond, Purbaya Bidik Investor China dan Inggris

Indonesia berupaya memperluas basis investornya demi mencari sumber pembiayaan belanja negara lewat instrumen surat utang global berbasis mata uang Yuan atau Panda Bond. Untuk mempromosikan instrumen tersebut, pertengahan Juni mendatang, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal melakukan kunjungan ke China dan Inggris. Purbaya mengatakan akan bertolak ke China pada 16 Juni untuk memperkenalkan rencana penerbitan Panda Bond kepada para investor. “Minggu depan saya akan ke China. Tangg

Promosi Panda Bond, Purbaya Bidik Investor China dan Inggris

Menkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.365,4 Triliun per Mei 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. “Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat. Secara r

Menkeu: Belanja Negara Tembus Rp1.365,4 Triliun per Mei 2026

Rupiah Amblas dan Tiket Pesawat Mahal Paksa Masyarakat Indonesia Liburan di Rumah

Tren keberangkatan masyarakat Indonesia ke luar negeri atau wisatawan nasional (wisnas) mencatatkan penurunan sangat masif. Data Perkembangan Pariwisata April 2026 yang baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) rilis, bahkan sinkron di seluruh lini metrik waktu. Ya, penurunan terjadi secara tahunan ( year-on-year / Y-on-Y ), bulanan ( month-to-month / M-to-M ), maupun kumulatif ( cumulative-to-cumulative / C-to-C ).

Rupiah Amblas dan Tiket Pesawat Mahal Paksa Masyarakat Indonesia Liburan di Rumah

OJK Awasi Lebih Banyak Sektor, Industri Keuangan Tetap Bayar Pungutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendapat mandat yang lebih luas setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) disahkan. Namun, sumber pendanaan lembaga tersebut tetap berasal dari pungutan industri jasa keuangan dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan itu sekaligus menutup usulan yang sempat muncul dalam pembahasan revisi UU P2SK, yakni mengganti pungutan industri dengan pendanaan dari surplus Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin

OJK Awasi Lebih Banyak Sektor, Industri Keuangan Tetap Bayar Pungutan

Ekspor Satu Pintu Berlaku 2027, Bea Cukai Tetap Pegang Pengawasan

Bea Cukai memastikan tetap menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan ekspor meski pemerintah menyiapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pelaksana kebijakan ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis. Skema ekspor satu pintu tersebut dijadwalkan berlaku penuh pada 2027. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, mengatakan selama masa transisi hingga akhir 2026, aktivitas ekspor masih berjalan normal dengan layanan kepabeanan tetap ditangani Bea Cukai. Ia menje

Ekspor Satu Pintu Berlaku 2027, Bea Cukai Tetap Pegang Pengawasan

Kurangi Dolar, Pemerintah Buka Utang Yuan

Pemerintah membuka pintu utang dalam yuan untuk memperluas sumber pembiayaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mempromosikan rencana penerbitan Panda Bond ke China pada pertengahan Juni 2026. Panda Bond merupakan surat utang global berdenominasi yuan. Instrumen itu disiapkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak bergantung pada satu sumber pendanaan. “Minggu depan saya akan ke China. Tanggal 16 ke China untuk promosi Panda Bond,” kata Purbaya dalam konferensi pers AP

 Kurangi Dolar, Pemerintah Buka Utang Yuan

Rupiah Lemah, Risiko Ini Terasa Paling Dekat ke Kantong Kita

Pelemahan rupiah tidak hanya menjadi urusan pasar uang. Risiko paling dekat bagi masyarakat muncul lewat harga barang impor, daya beli, dan beban usaha yang bergantung pada valuta asing. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan belum ada potensi penarikan dana besar-besaran dari perbankan. Situasi politik, keamanan, dan ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kondusif. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penarikan dana besar-besaran biasanya dipicu krisis kepercayaan

Rupiah Lemah, Risiko Ini Terasa Paling Dekat ke Kantong Kita