Indeks Berita

Kejati Sulteng Geledah Smelter Nikel Milik Investor China, "Balasan" Prabowo Atas Surat Kadin China?

Perusahaan smelter milik investor China PT Huadi Nickel Alloy digeledah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra Irwan Said mengatakan, penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi akvitias jual beli bijih nikel. Dalam penggeledahan, kata Irwan, penyidik Kejari Sultra mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. "Penggeledahan berjalan dengan tertib dan lancar selama kuran

4 bulan lalu

2 media, Cenderung netral

Pemulihan Sumatera Menyisakan Utang UMKM Rp11,23 Triliun

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengatakan pemulihan ekonomi di tiga provinsi Sumatera yang sebelumnya terdampak banjir sudah mulai terlihat termasuk dari kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). "Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, (13/5/2026). Dia menjelaskan salah satu indikator dari pemulihan ekonomi dapat dilihat dari jumlah pasar rakyat yang kemb

4 bulan lalu

Banyak Kredit Bank Nganggur, OJK, MA, Kejagung Sepakat Terapkan "Bussiness Judgement Rule", Celah Korupsi Wajib Ditutup

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahkamah Agung (MA), dan Kejaksaan Agung sepakat menerapkan prinsip bussines judgement rule (BJR) dalam kasus-kasus kredit macet perbankan. Lewat prinsip ini, ditetapkan tidak semua kasus kredit macet bank bisa dipada. Kredit macet yang timbul kurni karena risiko bisnis tidak otomatis masuk ranah pidana. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan konsep business judgement rule memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diamb

4 bulan lalu

14 media, Cenderung netral

MSCI Guncang Pasar Modal Indonesia, Investor Asing Kabur Berjamaah

Pasar modal Indonesia berada dalam periode transisi paling krusial dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut imbas tinjauan pengumuman indeks semi-tahunan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada 12 Mei 2026 kemarin. Keputusan tersebut bukan sekadar penyesuaian rutin portofolio, melainkan pernyataan mendalam mengenai status investabilitas nasional yang sedang berada dalam pengawasan ketat. Sejak peringatan keras MSCI pada akhir Januari 2026 terkait masalah transparansi kepemilika

4 bulan lalu

4 media, Cenderung netral

Protes Kadin China Soal Kebijakan Investasi, Purbaya Tegaskan Tambang Adalah Aset Strategis Indonesia

Beredarnya surat terbuka yang dikirim China Chamber of Commerce in Indonesia (CCC-ID) alias Kadin China, yang menuntut perbaikan kebijakan investasi China ditanggapi serius Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya mengatakan, mineral adalah aset strategis milik bangsa. Karena itu, soal penyesuaian tarif royalti mineral, merupakan hak negara untuk melindungi kepentingannya, meski saat ini hal tersebut masih dalam tahap perencanaan. "Belum dikenakan kan baru rencana. Biar aja tapi kita akan

4 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Polemik Audit Harta Peserta Tax Amnesty DJP, Purbaya Bakal Ambil Alih Seluruh Kewenangan Pajak

tax amnesty atau pengampunan pajak bagi wajib pajak tidak dilanjutkan. Wajib pajak yang telah masuk dalam daftar tax amnesty sejak kebijakan ini dibuat pada 2022, besaran harta tidak diusik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi tenggat waktu enam bulan bagi wajib pajak WNI di luar negeri yang ogah bayar pajak. Ancamannya, uang mereka tidak bisa dipakai membuka usaha di Indonesia dan akan mendapat pengawasan ekstra. Keputusan ini menyusul simpang siur pernyataan Direktorat Jende

4 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Rupiah Tembus Rp17.500, Ketergantungan Impor Energi Bebani Ekonomi

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp17.500 per dolar AS pada Selasa, dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Tekanan tersebut membuat investor cenderung lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset-aset berdenominasi rupiah. Josua menjelaskan dari sisi global, kenaikan harga minyak dunia dan penguatan dolar AS akibat memanasnya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menjadi faktor utama yang menekan rupiah. S

4 bulan lalu

Repatriasi Aset: Bukan Tax Amnesty, Ini Dia "Senjata" Purbaya Berburu Aset WNI di Luar Negeri

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu 6 bulan (hingga akhir tahun 2026) bagi WNI yang menyimpan aset di luar negeri untuk melakukan repatriasi dan melaporkan pajak. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan kontribusi aset terhadap ekonomi domestik dan bukan merupakan program tax amnesty (pengampunan pajak) jilid II. Setelah masa transisi 6 bulan berakhir, pemerintah akan melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap wajib pajak yang belum patuh. Upaya ini dilakukan unt

4 bulan lalu

4 media, Cenderung netral

MinyaKita Langka dan Mahal, MBG Disebut Jadi Biangnya

mengeluhkan pasokan minyak goreng rakyat MinyaKita langka. Kalau pun ada harganya meroket, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat mengungkap, kelangkaan MinyaKita terjadi setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan. Pemerintah membantah isu tersebut. Menyebut bahwa minyak goreng rakyat itu tersebar di seluruh Indonesia dengan baik, bisa dilacak di aplikasi. Sedangkan soal harga, diklaim masih mengikuti a

4 bulan lalu

13 media, Cenderung netral

Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Kecuali Ada Perintah Presiden

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan menjalankan tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat, kecuali terdapat perintah langsung dari Presiden. “Kemarin saya ditanya, apakah tax amnesty ada lagi. Saya bilang, kecuali ada perintah dari presiden, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi Menteri,” kata Purbaya dalam pelantikan delapan pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa

4 bulan lalu

“Makan Utang” Jadi Realita Baru, Awalil Rizky: Ekonomi Tumbuh 5,6% Jangan Dibesar-besarkan

Fenomena baru pelan-pelan muncul di masyarakat: bukan lagi “makan tabungan”, tapi “makan utang”. Ekonom INDEF, Awalil Rizky, menyebut kondisi ini sebagai sinyal keras bahwa tekanan ekonomi di level bawah makin nyata. Dalam ulasannya, Awalil menyoroti lonjakan penggunaan pinjaman online (pinjol) dan layanan buy now pay later (BNPL). Akses yang mudah, cepat, dan instan membuat dua instrumen ini jadi jalan pintas untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Data OJK menunjukkan utang pinjol sudah tembus se

4 bulan lalu

Harap-harap Cemas Pasar Modal Indonesia Menanti Pengumuman MSCI, Rupiah Sudah Tembus 17.500 per USD

Pasar modal Indonesia kini harap-harap cemas menanti pengumuman hasil peninjauan indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI). Pengumuman tersebut rencananya rilis pada Selasa, 12 Mei 2026 sore hari waktu Amerika Serikat. Sehingga, datanya baru bisa terakses pada Rabu, 13 Mei 2026 dini hari besok atau sekira pukul 03.00-05.00 WIB. Beberapa saham berpotensi keluar ( deletion ) dari indeks, terutama yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC). Sebagai informasi, HSC

4 bulan lalu

1 media, Cenderung netral

Terlemah di Asia, Nilai Tukar Rupiah Anjlok Rp 17.500 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah mencatat posisi terlemah sepanjang sejarah setelah menyentuh level Rp17.508 per dolar AS pada Selasa (12/5/2026) pukul 09.50 WIB. Nilai tersebut melemah 0,54 persen dibanding penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.414 per dolar AS. Pergerakan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang juga mengalami tekanan. Rupiah menjadi salah satu mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia bersama won Korea Selatan dan peso Filipina. Won Korea Selatan tercatat t

4 bulan lalu

Dilema Kenaikan Royalti Tambang: Tarik Ulur Kepentingan APBN dan Emiten Tambang

Pemerintah resmi menunda rencana penerapan tarif royalti tambang untuk komoditas timah, nikel, emas dan perak. Penundaan terseut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (11/5/2026). "Pemerintah ingin menyusun formulasi yang lebih optimal dan adil bagi semua pihak," kata Bahlil, terkait alasan penundaan. Bahlil mengatakan, pemerintah ingin merancang skema royalti yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan dunia usaha. Formulasi baru nan

4 bulan lalu

3 media, Cenderung netral

Utang RI Nyaris Tembus Rp10 Ribu Triliun, MBG dan Kopdes Jadi Beban, Pemerintah Masuk Mode "Gali Lubang Tutup Lubang"

Posisi utang pemerintah saat ini sudah masuk lampu kuning. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah terbaru telah mencapai Rp9,92 ribu triliun lebih. Nyaris menyentuh angka Rp10 ribu triliun. Nilai utang tersebut setara dengan 40,75% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka utang ini juga meningkat sebesar Rp282,52 triliun dibandingkan dengan posisi utang per akhir Desember 2025 yang sebesar Rp 9,63 ribu triliun. Kompo

4 bulan lalu

3 media, Cenderung netral