AFU.id

Indeks Berita

Ribuan Warga Kalbar Jadi Korban Penipuan Digital, Kerugian Tembus Rp124 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan digital mencapai Rp124 miliar dari sekitar 4.000 laporan, dengan Kota Pontianak menjadi wilayah dengan kasus tertinggi. Sekitar 30 persen kasus terkait jual beli daring, dan OJK mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta literasi digital guna menghindari penipuan yang semakin canggih. OJK juga berkoordinasi dengan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) untuk mempercepat penanganan k

Ribuan Warga Kalbar Jadi Korban Penipuan Digital, Kerugian Tembus Rp124 Miliar

Sempat Menetap di Indonesia, Buron Korupsi Rp380 Miliar Asal Thailand Dideportasi Imigrasi dan KPK

Direktorat Jenderal Imigrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendeportasi seorang buronan kasus dugaan korupsi asal Thailand berinisial PV, yang terdeteksi melalui sistem keimigrasian saat mengurus perpanjangan izin tinggal di Jakarta Selatan. PV, yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi proyek pengadaan senilai Rp380 miliar, dipulangkan ke Thailand setelah paspornya dicabut dan diserahkan kepada otoritas penegak hukum negara asalnya. KPK menegaskan komitmennya dalam memberant

Sempat Menetap di Indonesia, Buron Korupsi Rp380 Miliar Asal Thailand Dideportasi Imigrasi dan KPK

Muktamar NU Dilaporkan ke KPK, Ketua PCNU Sekadau Bongkar Dugaan Politik Uang Pemilihan Rais Aam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sekadau mengenai dugaan praktik politik uang dalam Muktamar ke-35 NU. Laporan ini masih dalam tahap verifikasi dan telaah awal, dan KPK belum menyimpulkan adanya tindak pidana. Ketua PCNU Sekadau, Bagus Fitrianto, mengklaim telah menyerahkan bukti pendukung terkait pengondisian suara dalam pemilihan Rais Aam, sementara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah tuduhan tersebut.

Muktamar NU Dilaporkan ke KPK, Ketua PCNU Sekadau Bongkar Dugaan Politik Uang Pemilihan Rais Aam

Feri Amsari: Supaya Prabowo Aman, Gerindra Harus Ajukan Pemakzulan Gibran

Pakar hukum tata negara Feri Amsari menantang Partai Gerindra untuk mengusulkan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan kelulusan pendidikan Gibran yang setara dengan SMA. Feri mengungkapkan kecurigaan bahwa Gerindra mungkin tidak mengambil tindakan karena ketua umumnya, Presiden Prabowo Subianto, terancam oleh situasi ini, dan memperingatkan bahwa sikap diam partai dapat menimbulkan kecurigaan publi

Feri Amsari: Supaya Prabowo Aman, Gerindra Harus Ajukan Pemakzulan Gibran

Nusron Mangkir Pemeriksaan, KPK: Pejabat Harus Jadi Teladan, Kurang Bisa Atur Waktu

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mangkir dari pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di kementeriannya pada 7 Oktober 2026, dengan alasan memiliki agenda lain yang telah dijadwalkan. KPK menegaskan pentingnya kehadiran Nusron untuk menjaga integritas dan penegakan hukum, serta mengingatkan bahwa pejabat publik harus menjadi teladan. Kasus ini melibatkan delapan tersangka, termasuk pejabat kementerian dan pengusaha, terkait dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangun

Nusron Mangkir Pemeriksaan, KPK: Pejabat Harus Jadi Teladan, Kurang Bisa Atur Waktu

Rumah Dinas Perwira TNI AD di Cijantung Jadi Markas Judol, 11 Warga Sipil Dicokok ke Denpom!

TNI AD menangkap 11 orang yang terindikasi sebagai operator praktik judi online yang beroperasi di rumah dinas perwira di kompleks KPAD Cijantung, Jakarta Timur. Dalam kasus yang viral itu, 11 orang ini diduga menyewa rumah Perwira Kasi Intel Gartap 1 Jakarta, Letkol Inf Arman Jab. Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Dony Pramono menjelaskan bahwa 11 orang yang diamankan merupakan warga sipil. Seluruh terduga pelaku kini dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani

Rumah Dinas Perwira TNI AD di Cijantung Jadi Markas Judol, 11 Warga Sipil Dicokok ke Denpom!

Berangkat Tanpa Antre, Bos Travel Akui Lobi Gus Alex Lewat Chat untuk Loloskan 50 Jemaah

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan Kementerian Agama, di mana pemilik biro perjalanan Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, tidak hadir untuk pemeriksaan sebagai saksi karena benturan jadwal. Ia diduga terlibat dalam pengumpulan dana dari jemaah untuk menyuap oknum kementerian agar dapat berangkat haji tanpa antrean, dan telah menyerahkan uang pengembalian senilai Rp8,4 miliar kepada KPK. Sidang tetap berlanjut deng

Berangkat Tanpa Antre, Bos Travel Akui Lobi Gus Alex Lewat Chat untuk Loloskan 50 Jemaah

Bebas Bersyarat Mas Bechi Pelaku Pemerkosaan Santri Jombang Dicabut

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencabut program pembebasan bersyarat untuk Muhammad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi, terpidana kasus pemerkosaan santriwati, setelah hanya dua bulan menikmati kebebasan. Pencabutan ini menyusul kritik tajam dari masyarakat dan organisasi pembela hak perempuan terkait keputusan sebelumnya yang dianggap terlalu cepat. Mas Bechi kini diwajibkan kembali menjalani sisa masa hukuman tujuh tahun penjara sesuai vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim.

Bebas Bersyarat Mas Bechi Pelaku Pemerkosaan Santri Jombang Dicabut

Ijazah Gibran Tak Ditemukan MK, KPU Periode 2022-2027 Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Dokumen Palsu

Komisioner KPU RI periode 2022-2027 dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Profesi Advokat Indonesia atas dugaan pemalsuan dokumen terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran. Perwakilan aliansi mempertanyakan dokumen yang digunakan KPU untuk meloloskan Gibran, mengindikasikan kemungkinan adanya dokumen palsu yang menyerupai ijazah. Laporan ini meminta polisi untuk menyelidiki

Ijazah Gibran Tak Ditemukan MK, KPU Periode 2022-2027 Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Dokumen Palsu

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Fiktif Rp24,5 Miliar, Eks HRD Divonis 7 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada tiga terdakwa dalam perkara korupsi klaim fiktif BPJS Ketenagakerjaan. Total pencairan dari klaim yang direkayasa dalam perkara ini mencapai sekitar Rp24,5 miliar. Mantan HRD PT Mitra Adiperkasa sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera, Renu Arianthi Sani, dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta. Renu juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp16,3 miliar. Sementara dua manta

Klaim BPJS Ketenagakerjaan Fiktif Rp24,5 Miliar, Eks HRD Divonis 7 Tahun Penjara

Buntut Tragedi Murid Tewas Dirundung Kakak Kelas, Pemkot Pemalang Copot Jabatan Kepala Sekolah

Kasus perundungan yang menyebabkan kematian seorang murid kelas 2 SDN 01 Kebondalem, Pemalang, berujung pada pencopotan Kepala Sekolah Erning Rustini oleh Plt Bupati Pemalang, Nurkholes, sebagai respons atas kelalaian pengawasan. Insiden tersebut terjadi pada 12 September 2026 saat jam istirahat, di mana korban dianiaya oleh dua kakak kelasnya, mengakibatkan cedera serius yang akhirnya merenggut nyawanya pada 30 September 2026. Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menyesalkan kejadian ini dan menye

Buntut Tragedi Murid Tewas Dirundung Kakak Kelas, Pemkot Pemalang Copot Jabatan Kepala Sekolah