AFU.id

Indeks Berita

Penyadapan Presiden Berkaitan dengan Makar, Yusril: Polri Sudah Temukan Titik Terang

Polisi Republik Indonesia (Polri) telah menemukan titik terang mengenai dugaan keterkaitan penyadapan ilegal terhadap Presiden dengan tindak pidana makar, meskipun belum ada tersangka baru yang ditetapkan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa penyidik masih mendalami hubungan antara penyadapan dan dugaan makar, serta meminta semua pihak memberikan ruang untuk proses penyelidikan yang cermat dan hati-hati. Saat ini, Polri telah menetapkan empat tersangka terkai

Penyadapan Presiden Berkaitan dengan Makar, Yusril: Polri Sudah Temukan Titik Terang

Eko Hadi Tak Rela Lepas Jabatan Polisi, Ajukan Banding Usai Dipecat Gegara Kasus Penyadapan Presiden

Irjen Pol Eko Hadi Santoso mengajukan banding setelah dipecat tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri karena pelanggaran etik dalam penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto. Meskipun proses banding sedang berlangsung, Eko tetap ditahan di Mako Brimob sebagai tersangka dalam kasus tersebut, bersama dengan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Komisi banding akan menentukan nasib banding Eko sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Eko Hadi Tak Rela Lepas Jabatan Polisi, Ajukan Banding Usai Dipecat Gegara Kasus Penyadapan Presiden

Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Dinilai Bersekongkol Sadap Prabowo Pakai Teknologi Polri

Polri menghadirkan sembilan saksi dalam sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, yang dinyatakan terbukti bersekongkol melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pengusaha menggunakan teknologi Polri. Majelis Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan menyatakan perilakunya sebagai perbuatan tercela, meskipun Eko Hadi mengajukan banding atas putusan tersebut. Pengusutan lebih lanjut mengenai kasus ini melibatkan empat perwira tin

Polri Hadirkan 9 Saksi di Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Dinilai Bersekongkol Sadap Prabowo Pakai Teknologi Polri

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Tolak Dipecat dan Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso menolak pemecatan tidak hormat (PTDH) yang dijatuhkan oleh Polri setelah terbukti melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan mengajukan banding atas putusan tersebut. Meskipun sedang menjalani proses pidana terkait kasus penyadapan, Eko Hadi berupaya melawan keputusan melalui jalur administratif, sementara Polri akan membentuk komisi khusus untuk memeriksa ulang kasusnya. Ia mengikuti jejak Ahrie Sonta, terdakwa lain dalam skandal yang juga mengajuk

Terbukti Sadap Presiden Prabowo, Irjen Eko Hadi Tolak Dipecat dan Ajukan Banding

Terbukti Terlibat Penyadapan, Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Irjen Eko Hadi Santoso dipecat tidak hormat dari Polri oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) setelah terbukti terlibat dalam penyadapan ilegal menggunakan perangkat milik Polri. Dalam sidang yang berlangsung pada 17 November 2026, Eko dinyatakan melanggar sejumlah peraturan dan dijatuhi sanksi etik dan administratif. Meski demikian, Eko menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Terbukti Terlibat Penyadapan, Eko Hadi Santoso Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Saksi Bongkar Pungutan Liar Rp 1 Juta per Permohonan Izin Tinggal WNA di Kasus Silmy Karim

Dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi izin tinggal warga negara asing (WNA), Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengungkapkan adanya pungutan liar sebesar Rp 1 juta per permohonan izin tinggal yang dikenakan di luar biaya resmi oleh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi. Mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim beserta sejumlah pejabat lainnya didakwa terlibat dalam praktik pemerasan yang merugikan pemohon dokumen keimigrasian, dengan total dugaan kerugian mencapa

Saksi Bongkar Pungutan Liar Rp 1 Juta per Permohonan Izin Tinggal WNA di Kasus Silmy Karim

Buron Hampir Sebulan, Pelaku Pembakaran Teman usai Cekcok karena Candaan di Bekasi Akhirnya Ditangkap

Polisi menangkap pria berinisial B (36) yang membakar temannya, SS (26), setelah cekcok akibat candaan di sebuah bengkel di Bekasi pada 19 Oktober 2026. B menggunakan bensin bekas cucian karburator untuk menyiram dan menyulut api pada tubuh SS, yang mengakibatkan luka bakar serius. Setelah hampir sebulan melarikan diri, B ditangkap pada 13 November 2026 dan dijerat dengan Pasal 466 KUHP baru mengenai tindak pidana penganiayaan, sementara korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

Buron Hampir Sebulan, Pelaku Pembakaran Teman usai Cekcok karena Candaan di Bekasi Akhirnya Ditangkap

Kasus Makar Buntut Penyadapan Terhadap Presiden Naik Penyidikan, Listyo Cs terancam Pidana Berat

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengonfirmasi bahwa kasus makar yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah memasuki tahap penyidikan, dengan fokus pada pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Meskipun belum ada penetapan tersangka, penyidik telah mengamankan perangkat elektronik sebagai alat bukti dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya. Tim khusus yang dibentuk untuk menangani kasus ini sedang mengembangka

Kasus Makar Buntut Penyadapan Terhadap Presiden Naik Penyidikan, Listyo Cs terancam Pidana Berat

Iklan Mobil Orang Lain Dipasang Ulang, Begini Cara Kerja Penipuan Modus Segitiga yang Raup Rp6,5 M di Facebook

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap jaringan penipuan jual beli mobil daring dengan modus segitiga melalui Marketplace Facebook, menetapkan empat tersangka yang terlibat dalam penipuan senilai Rp6,5 miliar sejak Mei 2025 hingga 2026. Para tersangka memanfaatkan iklan kendaraan milik orang lain untuk menjaring calon pembeli, kemudian mengarahkan pembayaran ke rekening mereka sendiri, sehingga pemilik mobil yang sebenarnya tidak menerima uang. Polda Jatim mengimbau masyarakat untu

Iklan Mobil Orang Lain Dipasang Ulang, Begini Cara Kerja Penipuan Modus Segitiga yang Raup Rp6,5 M di Facebook

Sidang Silmy Karim: Pengusaha Akui Setor Rp80-130 Juta ke Pejabat Imigrasi, Tarifnya Rp1 Juta per WNA

Joko Mulyono, Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, mengaku telah menyetorkan antara Rp80 juta hingga Rp130 juta secara rutin kepada pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperlancar pengurusan izin tinggal warga negara asing, dengan biaya tambahan tidak resmi sebesar Rp1 juta per permohonan. Pengakuan ini disampaikan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan enam pejabat imigrasi lainnya, di mana total pungutan menca

Sidang Silmy Karim: Pengusaha Akui Setor Rp80-130 Juta ke Pejabat Imigrasi, Tarifnya Rp1 Juta per WNA

Kapolri Benarkan Ada Permintaan FBI untuk Bongkar Skandal Penyelundupan Chip NVIDIA, Tegaskan Tak Ada Penggeledahan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengonfirmasi adanya permintaan dari FBI untuk menyelidiki skandal penyelundupan chip NVIDIA ke China, meskipun saat ini belum ada penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Kasus ini menjadi perhatian internasional dan masih dalam tahap pendalaman, dengan pihak pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelundupan internasional melalui koordinasi berbagai lembaga. PT Megaspeed International Indonesia, yang terlibat dalam dugaan ini,

Kapolri Benarkan Ada Permintaan FBI untuk Bongkar Skandal Penyelundupan Chip NVIDIA, Tegaskan Tak Ada Penggeledahan

Viral! Bayi Diduga Kena Sabet Selang oleh Dua Remaja, DPR Desak Polisi Proses Hukum

Dua remaja di Sragen, Jawa Tengah, viral di media sosial setelah diduga menganiaya seorang bayi dengan sabetan selang saat beraksi di jalan raya, yang menyebabkan luka pada bayi tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian untuk memproses hukum kedua pelaku, yang telah ditangkap, dengan menekankan bahwa tindakan mereka bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan kebiadaban yang harus mendapat ganjaran pidana. Polisi juga diminta untuk menyelidiki kemungkinan adanya p

Viral! Bayi Diduga Kena Sabet Selang oleh Dua Remaja, DPR Desak Polisi Proses Hukum

Hasil Sadap Presiden Dicetak Lalu Dibawa Kurir dari Jakarta ke Kota X dan Y, Dalang di Atas Listyo Sigit Diyakini Sudah Dikantongi BIN

Badan Intelijen Negara (BIN) dan Bareskrim Polri telah mengidentifikasi dalang utama di balik kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, yang terungkap melalui pengiriman dokumen hasil sadapan secara fisik dari Jakarta ke beberapa kota. Pengamat Pertahanan, Andi Widjajanto, menjelaskan bahwa para pelaku menghindari jejak digital dengan mencetak hasil sadapan menggunakan perangkat USB dan mengirimnya secara manual. Meskipun jejak operasional ini mudah dilacak, penanganan kasus oleh kepolisian sa

Hasil Sadap Presiden Dicetak Lalu Dibawa Kurir dari Jakarta ke Kota X dan Y, Dalang di Atas Listyo Sigit Diyakini Sudah Dikantongi BIN

Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung, Ini Duduk Perkara Korupsi BUMD Migas Bekasi

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, yang diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2 triliun dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP. Permohonan penjadwalan ulang telah diajukan oleh Tri, sementara Kejaksaan menduga adanya penyimpangan dalam izin dan tata kelola yang melanggar prosedur, meskipun hingga kini belum ada tersangka yang diteta

Tri Adhianto Mangkir dari Panggilan Kejagung, Ini Duduk Perkara Korupsi BUMD Migas Bekasi