SELASA sore, 3 November 2026, Mabes Polri masih menjawab dengan kalimat yang sama: "Nanti dicek," demikian kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Jhonny Eddison Isir. Sayangnya, kabar penangkapan sejumlah jenderal beredar di media sosial lebih cepat dari reaksi Mabes Polri. Foto-foto, pesan berantai, dan sebutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok sebagai tempat para jenderal polisi itu ditahan, mengalir lebih cepat daripada keterangan resmi.
Baru enam jam kemudian, ruang konferensi pers Bareskrim berubah menjadi panggung pengakuan yang tidak pernah dibayangkan publik. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut tiga nama tersangka dugaan penyadapan ilegal: Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang saat itu menjabat Kepala Staf Kepresidenan; Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri yang sebelumnya menjabat Plt. Kepala Bagian Monitoring Bareskrim; dan Irjen Eko Hadi Santoso, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat yang pernah mengepalai Bagian Monitoring.
Sasarannya, kata Asep, bukan hanya pejabat biasa. "Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ujarnya. Dalam paparan yang belakangan dibacakan lebih rinci di DPR, Presiden Prabowo Subianto disebut masuk dalam daftar target.
Malam itu kasus penyadapan bukan lagi rumor. Tetapi kisah tentang apa yang terjadi di balik pintu-pintu tertutup pada malam-malam sebelumnya — siapa yang pertama bicara, di mana para jenderal ditangkap, dan apa sebenarnya yang disadap — tetap bergerak di antara dua wilayah: yang terkonfirmasi penyidik dan yang masih menjadi bisik-bisik.
Berawal Anomali di server
Dalam versi resmi yang dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada rapat kerja Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), perkara ini berawal dari satu laporan polisi. Pada 30 Oktober 2026, seorang petugas yang mengetahui penghapusan data melapor ke SPKT Bareskrim. Laporan itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber. Identitas pelapor dirahasiakan. "Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan," kata Suyudi.
Sehari kemudian, 31 Oktober 2026, penyidik menerbitkan laporan polisi, meminta keterangan enam saksi dan empat ahli, lalu menggelar perkara untuk menaikkan status ke penyidikan. Pada 1 November perkara naik ke penyidikan. Pelapor dan enam saksi diperiksa, barang bukti disita, gelar perkara menetapkan Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai tersangka. Ahrie ditangkap hari itu juga. 2 November, Ahrie ditahan. Eko Hadi diperiksa.
Pada 3 November 2026, giliran Eko Hadi diperiksa dan gelar perkara menetapkan Listyo Sigit sebagai tersangka. Malamnya, pengumuman dibacakan ke publik. Tanggal 4 November, menurut timeline Kapolri di DPR, Listyo ditangkap dan ditahan. Hari yang sama Presiden Prabowo mencopotnya dari Kepala Staf Kepresidenan. Letjen TNI Ariyo Windutomo ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
Di ruang Komisi III DPR, dalam rapat kerja yang berlangsung Kamis (12/11/2026), Jenderal Suyudi merinci mesin yang diduga dipakai: LIMS, Lawful Interception Management System. Modusnya lima tahap — perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan, pelaporan ke end user, penghapusan data. Pada 2025–2026, menurut paparan itu, nomor telepon dimasukkan ke server tanpa permohonan penyidik, tanpa verifikasi kaitan pro-justitia. Rekaman disadap, dilaporkan, lalu pada Oktober 2026 jejaknya diperintah untuk dihapus.

Peran para tersangka pun tak lupa ikut dipetakan. Listyo Sigit disebut memberi perintah dan menentukan target, lisan maupun melalui WhatsApp, serta menjadi penerima hasil akhir. "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Suyudi.
Slamet Uliandi. Mantan Kadiv TIK yang belakangan diumumkan sebagai tersangka keempat pada 6 November 2026, diduga memberi persetujuan dan meneruskan laporan harian. Eko Hadi diduga menerima perintah target. Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah ke operator, melaporkan hasil, memerintahkan surveillance oleh sosok berinisial TK, dan memerintahkan penghapusan data serta pembubaran grup WhatsApp.
Sasaran yang disebut dalam materi penyidikan panjang: Presiden, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, mahasiswa. Polri menegaskan penyebutan itu tidak berarti pihak-pihak tersebut terlibat tindak pidana. Belakangan terungkap ada sekitar 6000 nama yang disadap.
Misteri Rumah di Jalan Roa: Safe House Ahrie Sonta?
Di luar paparan resmi, beredar narasi yang lebih gelap dan lebih rinci. Salah satu versi yang beredar menyebut anomali terdeteksi dua hari setelah Jenderal Suyudi menjabat Kapolri dan merotasi pejabat, termasuk Kepala Bagian Monitoring Center. Dalam cerita itu, akses dari luar Polri terlacak ke sebuah rumah di Jalan Roa, Jakarta Barat. Mendapati sistemnya diakses dari luar wilayahnya, Suyudi dikabarkan segera memerintahkan jajarannya melacak aktivitas itu.
Maka dalam hitungan dua jam dari terdeteksinya aktivitas di rumah Jalan Roa, polisi berhasil meringkus operator sistem yang ketahuan mengakses jaringan penyadapan resmi milik Polri tersebut. Untuk mengungkap kasus ini lebih jauh, Jenderal Suyudi memberi pilihan tegas: "Menjadi tersangka atau justice collaborator". Jawaban sang operator juga tegas: "Justice Collaborator".
Maka mengalirlah berbagai pengakuan dari sang operator yang disebut bernama samaran Joinaldo itu. Nah, dalam cerita versi ini, Rumah di Jalan Roa itu, dikaitkan dengan safe house ilegal milik Ahrie Sonta. Dari situ kemudian Suyudi bergerak menangkap sasaran berikutnya: Ahrie Sonta.
Sepasukan Brimob bergerak menggerebek sang jenderal bintang dua dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Meski demikian, Ahrie tampaknya tak mau menyerah begitu saja, dia melawan. "Saya Jenderal," gertak Ahrie pada pasukan Brimob yang melawan. Maka atas perintah Asep--yang jelas pangkatnya lebih tinggi--Ahrie Sonta dibekuk.
Belakangan, dari pengakuan Ahrie Sonta inilah, alur cerita penyadapan mengalir sampai jauh. Dikabarkan Ahrie Sonta--yang belakangan dipecat dari statusnya sebagai polisi lewat sidang etik-- mengakui, dia tak bermain sendirian. Penyadapan ini terbuka atas perintah Jenderal Listyo Sigit, dan ada perwira tinggi lain yang terlibat yaitu, Slamet Uliandi dan Eko Hadi. Tujuan penyadapan terbuka lebih mengerikan: "Rencana menggulingkan Presiden dalam tiga tahun, pendanaan aksi massa, bahkan dugaan peracunan melalui air purifier istana".
Dari sinilah kemudian isu lain merebak. Termasuk dugaan keterlibatan mantan kapolri lain di luar Sigit--yang belakangan mengarah ke nama Tito Karnavian, dan adanya keterlibatan ketua umum partai, yang belakangan mengarah ke Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Tito yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, keruan saja membantah. Tito menjelaskan, dirinya sudah mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pada 2019 dan pensiun dari Polri lebih cepat dari periode pensiun yang semestinya yakni pada 2022. Sejak saat itu, Tito tidak pernah terlibat dalam urusan di Korps Bhayangkara.
Dia juga membantah adanya pencekalan untuk bepergian ke luar negeri. "Saya di sini, ke mana? Nggak ada (surat pencekalan)," ucap Tito kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, banyak kabar tidak benar atau hoaks terhadap dirinya yang muncul pasca terungkapnya kasus penyadapan terhadap Prabowo. Termasuk, kata dia, kabar rumah dinasnya yang digunakan sebagai lokasi kumpul pelaku penyadapan. "Ada banyak, terlalu banyak hoaksnya. Ada yang bilang katanya kumpul di rumahnya Tito Karnavian di Widya Chandra IV. Rumah saya aja di Widya Chandra 1, bukan IV," tutur dia
Bantahan serupa juga diberikan Bahlil. Bahlil mengatakan dirinya mendengar cerita adanya Ketua Umum Partai Politik yang menggelar rapat dengan para jenderal tiga jam sebelum penangkapan. Mulanya ia tak menyadari, karena menurutnya Ketum Parpol sangat banyak. Akan tetapi, justru Ketum yang dimaksudkan mengarah kepada dirinya. "Kok ini sudah menuduhnya ke saya," kata Bahlil Sabtu (7/11/2026).
Mendengar hal tersebut, ia mengaku heran atas tuduhan terhadapnya itu. Sehingga ia meminta aparat kepolisian untuk segera mengungkap kasus penyadapan ini, dan membocorkan nama-nama yang diduga terlibat. "Diusut tuntas, di buka saja, jangan fitnah terus yang dibangun. Diusut saja," tegasnya.
Ia juga mengungkapkan, dirinya tidak tidak terlibat dalam kasus penyadapan tersebut lantaran ia juga menjadi korban atas penyadapan bersama beberapa Ketum Parpol lainnya. "Gimana mungkin saya bisa atur penyadapan, sementara saya juga ikut disadap," ujarnya.
Terkait adanya lokasi di Jalan Roa, pun polisi tak pernah mau mengungkapkannya. Tetapi bahwa ada di antara saksi yang diberi perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belakangan memang terbukti. Polri secara resmi mengajukan permohonan perlindungan bagi delapan orang saksi kunci ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Satu orang disebutkan mengajukan diri menjadi justice collaborator.
Terbaru, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan hal tersebut. "LPSK menerima 8 (delapan) permohonan pelindungan terkait tindak pidana penyadapan hingga Kamis (12/11). Seluruh pemohon saat ini berstatus sebagai saksi, dan LPSK masih dalam proses penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026). Hanya saja, dia menegaskan, belum ada permohonan pengajuan justice collaborator (JC) atau tersangka yang bekerja sama.
Misteri Rumah Widya Chandra dan Terungkapnya Rencana Makar
Sama seperti lokasi rumah di Jalan Roa, lokasi berikut juga memang santer dibicarakan, namun masih menjadi misteri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD, menyebut para jenderal terlibat penyadapan ditangkap "dalam rumah mantan Kapolri". Sejumlah media mengaitkannya dengan Kompleks Widya Chandra dan menyebut lokasi itu markas operasi penyadapan. Isu ini semakin panas saat aktivis Guntur Romli menyebut enam perwira ditangkap bukan di rumah Listyo. Isu lain menyebutkan, ada 6 perwira tinggi ditangkap di rumah mantan kapolri, tetapi bukan Listyo Sigit.
Rumor ini memang segera ditepis Kapolri Suyudi Ario Seto dalam Raker dengan Komisi III DPR. Dia tidak menyebut Widya Chandra. Ia menyebut peristiwa dilaporkan "diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan". Kronologisnya, dia merinci: penangkapan Ahrie 1 November, penahanan Listyo 4 November, penggeledahan kediaman Listyo 5 November. Pada 12 November, penggeledahan rumah Listyo diberitakan dengan barang bukti berupa flashdisk, log data, dan perangkat elektronik. Tak ada konfirmasi resmi bahwa itu terjadi di Widya Chandra, apalagi pada malam 3-4 November.
Sementara lokasi penangkapan diperdebatkan, narasi politik bergerak lebih cepat. Pada 4 November, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penyadapan "terindikasi mengarah ke perbuatan makar" dan membahayakan keselamatan kepentingan atau pimpinan negara. Menko PMK sekaligus Sekjen Gerindra Sugiono menyebutnya insubordinasi dan "mutiny" (pemberontakan).

Di hari yang sama, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra sempat sedikit menarik rem. "Apakah ini masuk kategori makar? ... Proses penyidikan masih berjalan. Masih belum masuk kategori makar," kata Yusril, menyebut penyidik masih memakai pasal penyadapan dan UU ITE.
Hanya saja kemudian, Yusril juga menjelaskan soal isu makar ini. Yusril menjelaskan alasan dugaan penyadapan itu mengarah ke makar. "Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi, ya. Jadi, untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu. Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Yang jelas, dalam Raker dengan Komisi III, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan turut serta atau pemufakatan jahat tindak pidana makar. Namun ia menambahkan pendalaman masih diperlukan dan temuan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data tidak serta-merta menyimpulkan makar.
Di ruang yang sama, anggota Komisi III Nazaruddin Dek Gam —yang mengaku menjadi salah satu korban penyadapan — mendesak pasal makar diterapkan bila unsur terpenuhi. "Ini sudah jelas menyadap kepala negara. Nggak ada ampun, Pak. Makar. Kita dukung itu, Pak," katanya. Ia juga meminta Kapolri melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan bila ada anggota DPR terlibat.
Mesin bernama Predator
Di balik perdebatan pasal, ada pertanyaan tentang alat. Dalam perkara resmi, Polri menyebut LIMS dan PLX, sistem intersepsi yang seharusnya tunduk pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010: permohonan tertulis penyidik, verifikasi, persetujuan berjenjang, dan hasil untuk kepentingan penyidikan yang sah. Suyudi memaparkan dua jalur berjalan di sarana teknis yang sama: jalur resmi dan "jalur internal atensi" tanpa surat permohonan, tanpa surat perintah penyidikan, tanpa penetapan pengadilan.
Sumber yang diwawancarai Afu.id pada 4 November 2026 mengaitkan perangkat yang dipakai dengan Predator, spyware buatan Cytrox Israel yang dipasarkan melalui Intellexa Consortium. Menurut sumber itu, pengadaan bermula pada 2018, sempat melibatkan penawaran Candiru, Wintego Systems, dan Pegasus, dengan nilai sekitar Rp2 triliun dan masa aktif terbatas. Sumber itu juga mengaitkan penggunaan alat dengan kontestasi politik 2019 dan 2024, serta menyebut aktivasi ulang.
Klaim-klaim tersebut tidak berdiri sendiri di ruang hampa. Amnesty International Security Lab dalam laporan "A Web of Surveillance: Unravelling a Murky Network of Spyware Exports to Indonesia" (Mei 2024) memetakan jejak impor dan penggunaan teknologi pengawasan digital di Indonesia pada 2017–2023, termasuk keterkaitan sejumlah perusahaan dengan Polri dan BSSN. Investigasi IndonesiaLeaks pada 2023 juga mengungkap indikasi Indonesia sebagai pelanggan Pegasus. Namun temuan-temuan itu tidak otomatis membuktikan dugaan penggunaan Predator untuk menyadap Prabowo pada 2019 atau untuk kepentingan politik 2024; itu tetap wilayah klaim yang harus diuji.
Modus, Motif dan Retakan di Dalam Korps Bhayangkara
Mengapa Presiden disadap? Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala, diwawancarai Afu.id pada 4 November 2026, mengajukan dua kemungkinan motif sebagai analisis. Pertama, kebutuhan politik kelompok yang ia sebut "geng Solo", mengingat kedekatan Listyo dengan Presiden ketujuh Joko Widodo, untuk membaca arah kebijakan Prabowo.
Kedua, kepentingan institusional Polri yang khawatir pada reformasi dan kedekatan pemerintahan Prabowo dengan TNI. "Ini kan perlu ada intelnya. Nah, intel yang dilakukan oleh Polri nampaknya luar biasa, yakni langsung masuk ke percakapannya Presiden," kata Adrianus. Ia menegaskan dua motif itu analisis, bukan pembenaran.
Di saat yang hampir bersamaan, retakan lain muncul dari dalam korps. AKBP Netty Diana Rosdiana Siagian, Kabagrenmin Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mengajukan pengunduran diri sejak 1 September 2026 dan mengumumkannya pada 31 Oktober 2026. Ia menyebut ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan prinsip yang diyakini.
Dalam komentar media sosial pada 7 November, ia menyinggung pengalaman pribadinya dan melontarkan tuduhan yang lebih luas terhadap kultur institusi. Netty membenarkan komentar itu ketika dikonfirmasi Afu.id, tetapi tidak merinci lebih jauh. Pernyataannya tidak memiliki kaitan langsung yang terverifikasi dengan perkara penyadapan, namun memperlihatkan suasana kepercayaan yang sedang terkikis.
Yang jelas, seperti diungkapkan pengamat militer dan politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, sistem pembinaan karier dan birokrasi di tubuh Polri, memang mengalami kerusakan struktural yang parah akibat penerapan jalur "karpet merah" serta praktik loncat generasi selama era kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo.
Selamat Ginting menyoroti bagaimana abainya Sigit terhadap sistem meritokrasi murni telah melahirkan demoralisasi, frustrasi internal, hingga berujung pada skandal hukum fatal yang menjerat para perwira tinggi. Praktik promosi jabatan yang mendobrak tatanan senioritas secara tidak wajar dinilai telah merusak tatanan pembinaan karier yang sehat di Korps Bhayangkara.
Di era sebelumnya, fenomena ini memang terjadi, meski tak masif. Contohnya pada kasus pada penunjukan Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian pada 2016 yang melompati empat angkatan di atasnya. Hal yang sama terulang saat Listyo Sigit Prabowo pada 2021, diangkat sebagai Kapolri, dengan melompati beberapa angkatan senior di Korps Bhayangkara. "Pola kepemimpinan ini mengubah orientasi organisasi dari meritokrasi berbasis prestasi menjadi loyalitas personal, yang kemudian membentuk faksi-faksi tertutup di internal Polri," jelas Ginting.

Selamat Ginting juga mengkritik tajam praktik penempatan pejabat yang didasarkan pada faktor kedekatan khusus atau lingkaran ring satu kekuasaan (seperti mantan ajudan), alih-alih mengedepankan rekam jejak dan prestasi kerja. Praktik ini melahirkan anomali kepangkatan yang berujung pada kehancuran institusional.
Kasus Ferdy Sambo (Akpol 1994), adalah salah satu contohnya. Sambo merupakan salah satu perwira termuda yang meraih pangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) di usia 47 tahun saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri pada 2020, melompati ratusan senior dari angkatan 1988 hingga 1993. Kekuasaan absolut yang diperoleh lewat jalur khusus ini berujung pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, skandal obstruction of justice, hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
Kasus ini terulang pada rekam jejak karier Ahrie Sonta Nasution. Arisonta, lulusan Akpol 2002), melejit meraih pangkat bintang dua di usia yang sangat muda (45 tahun) akibat kedekatannya di lingkaran kekuasaan. Dia melangkahi ribuan perwira senior angkatan 1990-an hingga 2000-an. Karier kilat tersebut akhirnya terjerembab secara tragis setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penyadapan ilegal (illegal intercept) terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Iya, dan itu kita lihat, misalnya saya tambah lagi contohnya, orang-orang yang bermasalah, jadi Kapolda, dua kali lagi jadi Kapolda... Kita sudah buka-bukaan saja. Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri," tegas Ginting.
Di Komisi III DPR, Kamis (12/11/2026), Kapolri Suyudi membuka sebagian tirai modus penyadapan. "Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.
Hanya saja masih ada satu tirai yang masih tertutupi. Siapa di balik LIstyo Sigit? Benarkah rumor yang menyebutkan adanya keterlibatan kekuatan politik lama yang disebut Geng Solo? Tampaknya Suyudi masih membatasi kasus ini hanya kepada Listyo seorang. "Serta (LSP) menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," tegasnya.
Misteri lain yang belum terjawab adalah: Sebuah jadwal makan malam yang direncanakan seorang penting. Dalam pertemuan itu dijanjikan, data yang dihapus, akan mengaman jejak sang pengorder. Akankah sosok di balik Listyo Sigit akhirnya akan diungkap juga?
Penulis: M. Agung Riyadi
Reporter: Fandi Permana