AKMAL, anak buah kapal (ABK) Kapal Virgo Transport 8, tidak akan pernah melupakan peristiwa pada malam menjelang dini hari, Minggu (13/9/2026), sekitar pukul 02.00 WITA. Saat kapal yang diawakinya mulai miring, Akmal bersama empat orang lainnya, terpaksa melompat ke laut. Di tengah gelapnya malam dan ganasnya ombak, mereka hanya memiliki satu pegangan untuk tetap mengapung: tabung gas LPG berukuran tiga kilogram. "Kami lima orang pegang satu tabung LPG. Tabung LPG tiga kilo yang kosong," ujar Akmal mengenang peristiwa tersebut.
Akmal mengaku tidak menemukan sekoci maupun perahu karet saat kapal mulai tenggelam. Peralatan keselamatan yang seharusnya menjadi tumpuan dalam kondisi darurat itu telah terpencar. Proses tenggelamnya kapal pun berlangsung begitu cepat. Selama sembilan jam, mereka bertahan di laut dengan tubuh dihantam ombak. Air laut berulang kali menerpa wajah hingga tanpa sadar tertelan. Doa menjadi satu-satunya harapan agar mereka dapat kembali ke daratan dan bertemu keluarga.
Hingga akhirnya, pertolongan datang dari kapal Rigid Buoyancy Boat (RBB) milik Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin. Akmal mengaku sempat melihat korban selamat dan korban meninggal dunia berada di atas kapal tunda. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti kondisi para korban sebelum dievakuasi dari laut. Pria asal Kabupaten Garut, Jawa Barat, itu baru tiga bulan bekerja di Kapal Virgo Transport 8 sebagai petugas kebersihan.
Akmal adalah salah satu dari 243 orang yang berada di atas Kapal Virgo Transport 8 ketika kapal itu berangkat dari Surabaya pada 12 September 2026. Kapal jenis Ro-Ro (roll-on/roll-off) berusia 39 tahun itu melayani rute Surabaya-Banjarmasin, mengangkut 213 penumpang, 30 awak, dan 89 kendaraan. Pada 13 September 2026, sekitar pukul 02.00 WITA, kapten kapal melaporkan bahwa kapal mengalami kemiringan (listing).
Itu adalah komunikasi terakhir dari kapal sebelum kontak hilang. Banjarmasin Search and Rescue Office menerima laporan kapal hilang pada pukul 04.10 dari Yoel Rihi, general manager PT Virgo Karya Shipping, operator kapal. KN SAR Laksmana 241 baru diberangkatkan pada pukul 04.30 dari Basirih SAR dock di Banjarmasin, sekitar 80 mil laut dari posisi terakhir kapal. Hasilnya: 80 orang tewas, 55 orang hilang, 108 orang selamat. Akmal termasuk yang selamat, berpegangan pada tabung LPG kosong selama sembilan jam
Tragedi tersebut menyisakan duka mendalam bagi warga Garut. Sebanyak 23 orang dari kabupaten tersebut menjadi korban tenggelamnya kapal, dengan sebagian besar berasal dari desa yang sama. Kesaksian Akmal memperlihatkan betapa cepat situasi darurat di laut berubah menjadi ancaman bagi nyawa. Namun, pengalaman bertahan hidup dengan berpegangan pada tabung LPG juga menyisakan pertanyaan mendasar: di mana peralatan keselamatan kapal ketika penumpang dan awak membutuhkannya?
601 Kecelakaan Kapal Laut dalam 7,5 Bulan
Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), sedikitnya 601 kecelakaan kapal laut sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, ungkap Basarnas, sebanyak 3.607 orang terdampak. Diantaranya, 239 orang meninggal dunia, 203 orang hilang dan lebih dari 3.000 orang berhasil dievakuasi/selamat.
Angka tersebut menunjukkan besarnya risiko keselamatan dalam aktivitas pelayaran nasional. Namun, jumlah kecelakaan saja belum cukup untuk menjelaskan penyebabnya. Perlu ditelusuri apakah insiden-insiden tersebut berkaitan dengan faktor cuaca, kondisi kapal, kelalaian manusia, atau persoalan pengawasan.
Rentetan kecelakaan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 memperlihatkan bahwa persoalan keselamatan pelayaran masih menjadi pekerjaan besar. Kejadian besar pertama adalah tenggelamnya KM Nurul Salsa di di perairan sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada 15 Juli 2026. Kapal tersebut tengah berada dalam pelayaran dari Pulau Jampea menutu Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar.
Di tengah jalan, kapal mengalami mati mesin dan terhantam cuaca buruk serta gelombang tinggi. Akibatnya kapal mengalami kebocoran dan tenggelam. Kapal tersebut juga diduga membawa penumpang melebihi kapasitas. Dalam manifest disebutkan jumlah penumpang tercatat 45 orang, namun jumlah korban tercatat mencapai 76-78 orang.

Sebagian besar penumpang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan maupun kapal nelayan setempat (sekitar 59 orang selamat, di antaranya ada yang sempat terombang-ambing di laut selama 4 hari dengan berpegangan pada gabus). Beberapa penumpang ditemukan meninggal dunia dan sebagian lainnya sempat dinyatakan hilang sebelum operasi pencarian dihentikan sesuai prosedur. Polres Kepulauan Selayar menetapkan nakhoda kapal berinisial MA (36 tahun) sebagai tersangka atas dugaan kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Tak sampai sebulan kemudian, pada 2 Agustus 2026, kecelakaan kapal terjadi lagi. KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengangkut ratusan penumpang dari Surabaya menuju Makassar terbakar di perairan Sumenep, Madura. Kebakaran yang diduga berasal dari dek kendaraan dimana sebuah truk yang membawa muatan plastik/tabung terbakar, sebelum menjalar ke seluruh bagian kapal.
Sebagian besar dari 271 penumpang yang ada di dalam kapal berhasil diselamatkan oleh oleh kapal-kapal penolong di sekitar lokasi, seperti kapal milik Meratus dan tim SAR. Para korban selamat dibawa menuju Pelabuhan Kalianget maupun Pelabuhan Tanjung Perak. Sementara 5 korban lainnya meninggal dunia.
Pemerintah telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kejadia itu. Namun, sebelum hasil investigasi keluar, peristiwa kecelakaan kapal kembali terjadi. Hanya berselang sepuluh hari dari kasus Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Rabu, 12 Agustus 2026, sekiyar pukul 04.15.
Berdasarkan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kebakaran bersumber dari bagian buritan kapal (area mobil boks yang membawa muatan berbahaya/tidak jelas). Alat pemadam api ringan (APAR) dan sistem sprinkler kapal tidak efektif meredam api akibat sifat muatan tersebut. Total ratusan penumpang dan kru berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal yang melintas (seperti kapal Portling 2) serta tim SAR gabungan. Namun 1 orang korban meninggal dunia. Data manifes awal sempat menuai polemik karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah di manifes, sekitar 114–131 orang dengan jumlah riil penumpang yang dievakuasi.
Tragedi berikutnya terjadi pada KMP Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada September 2026. Kapal jenis Ro-Ro berusia 39 tahun yang melayani rute Surabaya-Banjarmasin itu terbalik setelah dihantam gelombang. Kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung perak, Surabaya pada 12 September 2026 pukul 10.13 WIB menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
Pada 13 September 2026 dini hari, kapal ihantam cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa. Sekitar pukul 02.00 WITA, nakhoda mengirimkan laporan darurat bahwa kapal mengalami kemiringan sebelum kontak terputus. Dalam tragedi ini, dari 243 orang penumpang dan awak kapal, sejumlah 108 orang berhasil diselamatkan dan 82 orang meninggal dunia. Sejumlah 53 orang lainnya dinyatakan hilang.
Belum hilang luka akibat kasus tenggelamnya kapal Virgo Transport, dunia maritim Indonesia kembali diguncang oleh terbakarnya KMP Batumandi di perairan dekat pelabuhan Merak, Banten. Berangkat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menuju Pelabuhan Merak pada Selasa (20/10/2026) sekitar pukul 14.52 WIB. Pada pukul 16.15 WIB, terlihat percikan api dari bagian buritan (dek atas tempat muatan kendaraan kecil) saat kapal melakukan olah gerak hendak bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak.
Setelah proses pemadaman dan pendinginan, badan kapal akhirnya terbalik dan tenggelam pada Rabu (21/10/2026) pukul 20.54 WIB. Sebanyak 460 orang berhasil dievakuasi dengan selamat oleh Tim SAR Gabungan, yang terdiri dari 420 penumpang dan 40 kru kapal. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini, meskipun 11 orang sempat mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan data manifes, sebanyak 89 unit kendaraan dari berbagai golongan (sepeda motor, mobil pribadi, pikap, truk, hingga bus) ikut hangus terbakar dan tenggelam bersama badan kapal.
Kasus terbakarnya KMP Batumandi di perairan Selat Sunda menjadi salah satu insiden yang masih menyisakan pertanyaan. Polda Banten telah memeriksa 49 orang sebagai saksi untuk mendalami penyebab kebakaran kapal yang berada sekitar 700 meter dari Dermaga 6 Pelabuhan Merak tersebut. Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Banten, Kombes Pol Eko Hartanto, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang berada di kapal saat insiden terjadi.
"Untuk penyelidikan penyebabnya seperti apa masih berproses, sampai sekarang sudah 49 saksi yang kami minta klarifikasi untuk mengetahui bagaimana kejadian-kejadian yang ada di kapal itu," ujar Eko kepada awak media, Kamis (29/10/2026).
Para saksi berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari penumpang, sopir kendaraan, hingga kru kapal. Meski demikian, penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Polisi masih mengumpulkan bukti dan mendalami kronologi kejadian. "Kami masih belum bisa menduga-duga, karena harus berdasar juga pada proses penyelidikan dan penyidikan dengan scientific evidence yang ada untuk bisa mengetahui apa masalahnya," terangnya.
Pemeriksaan tersebut menjadi penting untuk merekonstruksi kejadian, termasuk mengetahui bagaimana api pertama kali muncul, bagaimana proses evakuasi berlangsung, serta apakah prosedur keselamatan telah dijalankan sesuai ketentuan. Namun, hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi mengenai penyebab kebakaran KMP Batumandi. KMP Batumandi yang telah terbalik juga menimbulkan persoalan teknis dalam proses penyelidikan.
Polisi menyebut kondisi kapal menghambat pemeriksaan oleh penyidik, Laboratorium Forensik, dan Inafis. Karena itu, proses pengumpulan bukti membutuhkan waktu lebih lama. "Karena kapal sudah terbalik, ini juga mengganggu proses penyelidikan, terutama bagi penyelidik, Laboratorium Forensik, Inafis dan sebagainya sehingga proses ini membutuhkan waktu secara teknis," kata Eko.
Biang Kerok Rentetan Tragedi Maritim: Mulai dari Kapal Tua, Kecurangan Manifes Penumpang sampai Konstruksi
Dari beragam kecelakaan kapal yang terjadi sepanjang tahun 2026 tersebut, terungkap beberapa penyebab yang memicu terjadinya tragedi, mulai dari kapal tua, kecurangan manifes penumpang sampai urusan konstruksi, adanya kapal yang seharusnya dipakai untuk penyeberangan singkat, namun dipakai untuk transportasi antar pulau jarak jauh. Dalam kasus tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8, sebab yang terakhir inilah yang menjadi biangnya. Ditambah kapal tersebut juga sudah tua.
Kapal Virgo Transport 8 bukan kapal yang dibangun di Indonesia. Menurut data Wikipedia dan VesselFinder, kapal itu dibangun di galangan Shin Kurushima Dockyard di Onishi, Aichi, Jepang, pada 1987, dengan nama awal Ferry Kurushima. Kapal itu dimiliki dan dioperasikan oleh Matsuyama-Kokura Ferry, melayani rute Matsuyama-Kokura di Jepang. Pada 2016, kapal itu dijual ke Indonesia dan berganti nama menjadi Virgo Transport 8, berbendera Indonesia, dioperasikan oleh PT Virgo Karya Shipping.
Kapal yang tenggelam di Laut Jawa pada September 2026 itu telah beroperasi selama 39 tahun atau hampir empat dekade. Ia telah menempuh rute di perairan Jepang selama hampir 30 tahun sebelum dipindahkan ke perairan Indonesia yang jauh lebih ganas, dengan ombak besar, arus kuat, dan cuaca ekstrem di Laut Jawa dan Selat Makassar. Nah, saat produksinya, diketahui, kapal tersebut dirancang untuk rute pendek di perairan Jepang yang relatif tenang. Namun saat dioperasikan di Indonesia, kapal tersebut dipaksakan melayani rute antar pulau jarak jauh melintasi perairan terbuka Laut Jawa seperti rute Surabaya-Banjarmasin.
Hal ini menjadi persoalan besar lantaran ada perbedaan mendasar antara kapal pesisir dan kapal ocean-going. Bukan hanya sekadar soal ukuran, tetapi menyangkut stabilitas, kekuatan lambung, sistem keselamatan, dan kemampuan bertahan di gelombang besar. Kapal pesisir umumnya dirancang untuk beroperasi di perairan yang relatif tenang, dengan jarak tempuh pendek, dan memiliki freeboard (tinggi sisi kapal di atas air) yang lebih rendah.

Ketika kapal seperti ini dipaksakan melayani rute yang melintasi Laut Jawa atau Selat Makassar—perairan yang dikenal dengan ombak besar, arus kuat, dan cuaca ekstrem—risiko kecelakaan meningkat drastis. Gelombang besar dapat menyebabkan kapal oleng (rolling) secara berlebihan, air dapat masuk ke dek, dan stabilitas kapal terganggu.
Dalam kasus Virgo Transport 8, kapal yang dirancang untuk rute Matsuyama-Kokura di Jepang—perairan yang relatif tenang—dipaksakan melayani rute Surabaya-Banjarmasin yang melintasi Laut Jawa. Ketika kapal menghadapi gelombang besar di Laut Jawa, stabilitasnya tidak mencukupi. Kapten kapal melaporkan kemiringan (listing) sebelum kontak hilang. Kemiringan kapal yang tidak dapat dikendalikan menunjukkan bahwa stabilitas kapal tidak mampu menahan beban gelombang dan angin di perairan terbuka.
Persoalan spek tidak sesuai ini sering kali muncul karena proses pengadaan kapal yang tidak mempertimbangkan karakteristik rute. Operator membeli kapal yang "murah" tanpa mempertimbangkan apakah kapal tersebut sesuai untuk rute yang akan dilayani. Pemeriksaan kelaiklautan (seaworthiness survey) yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) kerap menjadi formalitas. Kapal yang seharusnya tidak layak berlayar di rute tertentu dapat tetap memperoleh sertifikat kelaiklautan melalui "pelincir" (uang pelicin) atau manipulasi dokumen.
Namun, menyebut kapal tua sebagai satu-satunya penyebab kecelakaan adalah terlalu sederhana. KMP Batumandi, yang terbakar di kawasan Pelabuhan Merak pada 20 Oktober 2026, bukan kapal tua impor. KMP Batumandi dibangun di galangan kapal lokal Indonesia. Kapal yang baru dibangun sekalipun dapat mengalami kecelakaan jika sistem keselamatan, pemeliharaan, dan pengawasan tidak berjalan dengan baik.
Kasus Batumandi menunjukkan bahwa masalah keselamatan pelayaran tidak hanya soal usia kapal, tetapi juga menyangkut kualitas konstruksi, desain, dan pemeliharaan. Terkait kecelakaan KMP Batumandi, pakar maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai penanganan kecelakaan kapal tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan evakuasi penumpang. Menurutnya, stabilitas kapal, keselamatan navigasi, prosedur hukum, serta potensi dampak lingkungan juga harus diperhitungkan.
"Dalam keadaan darurat di laut, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Namun, upaya penyelamatan juga harus memperhitungkan kondisi teknis kapal, stabilitas, keselamatan kapal lain, dan risiko terhadap lingkungan. Semua keputusan harus didasarkan pada penilaian situasi yang cermat," ujar Capt. Hakeng.
Ia menjelaskan, kebakaran kapal dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari kesalahan manusia, gangguan mekanis, kerusakan instalasi listrik, hingga karakteristik muatan yang mudah terbakar. Meski demikian, faktor-faktor tersebut merupakan kemungkinan umum dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab kebakaran KMP Batumandi sebelum hasil investigasi resmi diumumkan.
Capt. Hakeng juga menyoroti hubungan antara proses pemadaman dan stabilitas kapal. Penggunaan air untuk memadamkan api harus diperhitungkan secara cermat. Sebab, akumulasi air di dalam kapal dapat memengaruhi keseimbangan dan daya apung. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah free surface effect, yakni kondisi ketika cairan bergerak bebas di dalam tangki atau kompartemen yang tidak terisi penuh. Pergerakan cairan tersebut dapat mengurangi stabilitas kapal, terutama ketika kapal mulai miring.
"Petugas harus memperhitungkan hubungan antara proses pemadaman dan stabilitas kapal. Api memang harus segera dikendalikan, tetapi dampak air terhadap keseimbangan kapal juga tidak boleh diabaikan. Inilah salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kebakaran di laut," ucapnya.
Selain usia dan spek kapal, pengelolaan muatan juga menjadi faktor rentan kecelakaan lainnya. Kapal Ro-Ro seperti Virgo Transport 8 dan Batumandi mengangkut kendaraan dan penumpang secara bersamaan. Overloading—pengangkutan penumpang dan kendaraan melebihi kapasitas—adalah persoalan kronis di pelayaran Indonesia. Kapal yang seharusnya mengangkut 200 penumpang sering kali memuat 300-400 orang, dengan kendaraan yang ditumpuk tanpa perhitungan distribusi beban.
Penempatan kendaraan yang tidak seimbang juga mengganggu stabilitas kapal. Kendaraan yang ditumpuk di satu sisi kapal dapat menyebabkan kapal miring (list). Dalam kondisi gelombang besar, kemiringan awal dapat berkembang menjadi oleng (rolling) yang tidak terkendali, hingga kapal terbalik. Dalam kasus kebakaran, api yang berasal dari dek kendaraan—seperti yang diduga terjadi pada KMP Mutiara Sentosa 2—dapat menyebar dengan cepat karena adanya bahan bakar dan material mudah terbakar di dalam kendaraan.
Kesiapan awak kapal juga menjadi persoalan. Pelatihan keselamatan (safety training) dan sertifikasi (STCW—Standards of Training, Certification and Watchkeeping) sering kali tidak mencerminkan kompetensi aktual. Awak kapal yang tidak terlatih dalam penanganan keadaan darurat tidak akan mampu merespons kebakaran atau tenggelam dengan cepat. Dalam kasus Virgo Transport 8, Akmal mengaku tidak menemukan sekoci maupun perahu karet saat kapal mulai tenggelam. Peralatan keselamatan yang seharusnya menjadi tumpuan dalam kondisi darurat itu telah terpencar.
Ini menunjukkan bahwa prosedur keselamatan tidak dijalankan dengan benar, atau peralatan keselamatan tidak dirawat dan diperiksa secara berkala. Tekanan ekonomi juga membuat operator menekan biaya. Pemeliharaan kapal yang seharusnya dilakukan secara rutin sering kali ditunda karena biaya. Penggantian suku cadang, perbaikan lambung, dan pembaruan sistem keselamatan dianggap sebagai beban biaya yang dapat diminimalkan. Akibatnya, kapal beroperasi dalam kondisi yang tidak optimal, dan ketika terjadi keadaan darurat, sistem keselamatan gagal berfungsi.
Kemenhub: Dokumen Lengkap Bukan Jaminan Keselamatan
Rentetan kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir kembali menyoroti persoalan keselamatan transportasi laut di Indonesia. Sejumlah insiden, mulai dari kebakaran kapal penumpang hingga tenggelamnya kapal di tengah pelayaran, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, kelayakan armada, serta kesiapan operator dalam menghadapi keadaan darurat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan akan melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak pemerintah memperkuat pengawasan agar kecelakaan serupa tidak terus berulang.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi. Menurutnya, aspek tersebut harus dipastikan dalam setiap tahapan perjalanan, mulai dari persiapan keberangkatan, selama kapal berlayar, hingga seluruh penumpang tiba di tujuan. "Keselamatan tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah kecelakaan terjadi, harus dipastikan sejak sebelum kapal berangkat, selama kapal berlayar, hingga seluruh penumpang tiba dengan selamat di tujuan," kata Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyampaikan penanganan dan evaluasi terhadap empat kejadian yang menjadi perhatian, yakni KMP Mutiara Sentosa II, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Dudy mengatakan, evaluasi tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen maupun pemenuhan persyaratan administratif.
Pemeriksaan harus memastikan bahwa sistem keselamatan benar-benar diterapkan dan mampu bekerja ketika terjadi keadaan darurat. "Dokumen yang lengkap tidak membuat kita berhenti pada aspek administratif. Kejadian ini justru menjadi dasar bagi kami untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas implementasi sistem keselamatan di atas kapal," ujarnya.

Kemenhub mengakui bahwa kecelakaan kapal tidak dapat ditangani hanya dengan memastikan dokumen kelaiklautan telah terpenuhi. Evaluasi tersebut mencakup sejumlah aspek, antara lain keandalan sistem proteksi kebakaran, kesiapan alat keselamatan, akses terhadap sekoci atau survival craft, kesiapsiagaan awak kapal, serta kemampuan melakukan penanganan keadaan darurat. "Kemenhub juga akan mengevaluasi pengawasan kapal tradisional, akurasi manifes penumpang, kapasitas angkut, kesiapan alat keselamatan, serta pengawasan terhadap keberangkatan kapal."
Kemenhub juga menyatakan akan memperkuat pengawasan melalui audit, inspeksi, pemeriksaan operasional, ramp check, serta pemeriksaan kelaiklautan kapal. Dudy menegaskan, setiap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan harus ditindaklanjuti. "Setiap temuan harus ditindaklanjuti. Apabila ditemukan major deficiency, maka keberangkatan harus ditunda, atau kapal tidak boleh berlayar," tegasnya.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemenhub adalah mengaudit perusahaan operator kapal yang mengalami kecelakaan. Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana operator mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran, termasuk penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesiapan armada. Dudy mengatakan, audit terhadap empat perusahaan operator kapal menjadi langkah awal untuk mengetahui persoalan yang terjadi sekaligus menentukan tindakan perbaikan. "Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut, untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan pelayaran," kata Dudy.
Di sisi lain, DPR RI menilai rentetan kecelakaan kapal menjadi peringatan bahwa pengawasan keselamatan transportasi laut perlu diperkuat. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kemenhub membenahi pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), terutama menyangkut pemeriksaan kelaiklautan kapal dan ketepatan data manifes.
Lasarus bahkan mengingatkan bahwa DPR dapat membentuk panitia kerja (Panja) untuk memeriksa KSOP di seluruh Indonesia apabila persoalan pengawasan tidak segera diselesaikan. "Kalau Pak Menteri tidak bisa menyelesaikan dalam waktu dekat, kami tadi sudah sepakat kita akan bentuk Panja dan kami akan periksa semua KSOP di seluruh Indonesia," kata Lasarus dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kemenhub.
DPR tidak hanya menyoroti kecelakaan yang terjadi, tetapi juga mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang selama ini dijalankan pemerintah. KSOP memiliki peran penting dalam memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan sebelum memperoleh izin berlayar. Karena itu, pemeriksaan terhadap kapal harus dilakukan secara konsisten dan tidak sebatas formalitas administratif.
Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya juga meminta Kemenhub melakukan evaluasi menyeluruh terhadap insiden kecelakaan kapal, termasuk dari sisi kelayakan armada, prosedur keselamatan, kesiapan awak, pengawasan, hingga faktor cuaca. Menurut Danang, operator kapal harus memastikan seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi sebelum kapal beroperasi. "Setiap kejadian seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi kelayakan kapal, pengawasan, prosedur keselamatan, maupun faktor cuaca," kata Danang.
Dia menegaskan, sistem pengawasan dan pencegahan harus diperkuat agar keselamatan menjadi bagian utama dalam setiap kegiatan operasional pelayaran. DPR juga mendorong peningkatan koordinasi antara Kemenhub, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).
Dari Tragedi ke Reformasi: Pelajaran dari Masa Lalu
Rentetan kecelakaan kapal di Indonesia bukan persoalan baru. Tragedi seperti KM Tampomas du tahun 1980-an, KM Lestari Maju yang tenggelam di perairan Selayar pada Juli 2018, KM Zahro Express yang terbakar di Kepulauan Seribu pada Januari 2016, dan KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba pada Juni 2018, menjadi catatan kelam keselamatan pelayaran nasional. Setiap tragedi memunculkan janji evaluasi dan pembenahan, namun kecelakaan berulang menunjukkan bahwa reformasi sistem keselamatan belum sepenuhnya menyentuh akar masalah.
Akmal, yang sembilan jam berpegangan pada tabung LPG kosong, adalah representasi dari ratusan korban yang bergantung pada peralatan keselamatan yang sering kali tidak berfungsi ketika dibutuhkan. "Kami lima orang pegang satu tabung LPG. Tabung LPG tiga kilo yang kosong," ujarnya. Pertanyaannya sederhana: di mana sekoci dan perahu karet ketika kapal mulai tenggelam?

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau sangat bergantung pada transportasi laut. Jutaan penumpang dan jutaan ton barang berpindah melalui jalur laut setiap tahun. Dalam konteks ini, keselamatan pelayaran bukan sekadar urusan teknis, melainkan persoalan hidup dan mati. Standar internasional seperti konvensi SOLAS (Safety of Life at Sea) yang diadopsi Organisasi Maritim Internasional (IMO) telah menetapkan persyaratan minimum keselamatan kapal, termasuk peralatan keselamatan, pelatihan awak, dan prosedur darurat. Namun, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, pengawasan yang lemah, dan budaya "asal dokumen lengkap".
Kejadian kecelakaan seharusnya menjadi dasar untuk mengevaluasi lebih dalam efektivitas implementasi sistem keselamatan di atas kapal. Langkah-langkah yang dijanjikan—audit operator, ramp check, pemeriksaan kelaiklautan, penundaan keberangkatan bila ditemukan major deficiency, hingga ancaman Panja dari DPR—harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
Bagi Akmal, yang baru tiga bulan bekerja di Kapal Virgo Transport 8, tragedi di Masalembo bukan lagi sekadar statistik. Ia adalah salah satu dari 23 warga Garut yang menjadi korban, dengan sebagian besar berasal dari desa yang sama. Tragedi itu menyisakan duka mendalam, namun juga pertanyaan: berapa banyak lagi nyawa harus melayang sebelum sistem keselamatan pelayaran benar-benar berubah?
Reporter: Fandi Permana
Redaktur: M. Agung Riyadi