Skor kebebasan akademis di Indonesia merosot dalam satu dekade terakhir. Apa kata para pakar?
Articles on kebebasan akademik
Displaying all articles
Skor kebebasan akademis Indonesia terus menurun. Rencana Prabowo menggenjot swasembada pangan dan energi dapat menjadi alarm bagi para ahli lingkungan Indonesia.
CC BY65 MB (download)
Kebijakan distribusi perizinan pengelolaan tambang terus mengalami ekspansi, mencerminkan dinamika baru dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Setelah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo…
Berbagai bentuk intervensi kebebasan akademik semakin marak terjadi di universitas-universitas di Indonesia. Apa yang sebaiknya dilakukan?
The Conversation Indonesia mengadakan diskusi panel dan peluncuran buku dalam rangka ulang tahunnya yang ke-6.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah memangkas laju deforestasi. Itulah mengapa aksi pengekangan terbaru terhadap para peneliti di negeri ini sangat mengejutkan.
Kebebasan akademik punya dampak positif bagi demokrasi, diukur dari kualitas pemilu dan akuntabilitas lembaga eksekutif.
Desain kelembagaan BRIN yang tertuang dalam landasan hukumnya sejak awal sudah memuat karakter birokratisasi, sentralisasi dan kendali yang meredupkan upaya penguatan riset dan ekosistem pengetahuan.
Kebebasan akademik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bolak-balik menuai sorotan. Seperti apa karakter kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan akademik di Indonesia?
Meski metaverse menawarkan ruang virtual baru untuk perkuliahan di masa depan, masih ada banyak masalah filosofis yang bisa muncul.
Membangun budaya rasionalitas di kampus bisa membantu menegakkan asas penalaran dan kebenaran ilmiah, sekaligus mengurangi hoaks - bahkan yang rawan disebarkan oleh seorang profesor.
Seiring komunitas akademik dunia Barat dan Indonesia menjalin kerjasama, kita harus terus mencari jalan bersama untuk melawan diskriminasi, termasuk terhadap komunitas LGBT.
Sejarah telah menunjukkan dampak fatal yang bisa timbul jika ilmu pengetahuan alam disetir kepentingan ideologi, dari penelitian tentang iklim, kesehatan publik, hingga biologi.
Pembungkaman atas isu LGBT di kampus sudah berlangsung lama - paling tidak sejak era Orde Baru - dan sayangnya terus terjadi hingga kini. Namun, perlawanan tidak berhenti.
Kami berbicara dengan dua profesor untuk menjelaskan kekhawatiran mereka terhadap keberadaan dewan pengarah tersebut di salah satu institusi riset terbesar di Indonesia.
Di tengah-tengah derasnya sanksi DO terhadap mahasiswa yang terlibat aktivisme, akademisi menganggap kebijakan #KampusMerdeka belum memperhatikan hak sipil mereka dengan baik.
Pembuatan kebijakan di Indonesia didominasi oleh riset yang lemah secara teoretis, tanpa tradisi penilaian sejawat yang kuat, dan tidak memiliki kebebasan akademik besar.
Yang perlu lebih banyak dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dalam institusi perguruan tinggi tentang arti kebebasan akademik dan mendorong mahasiswa dan staf universitas untuk terlibat.
Top contributors
-
Associate Professor of Constitutional Law and Human Rights, Universitas Gadjah Mada
-
Communication Director of ALMI, and Associate Professor at the Faculty of Languages and Arts, Universitas Negeri Semarang
-
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
-
Professor of Law, King's College London
-
Assistant Professor at the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia
-
Lecturer in Human Biology, IPB University
-
Senior Researcher, The Nordic Africa Institute
-
Distinguished Research Professor and Australian Laureate, James Cook University
-
Adjunct Lecturer in Gender and Sexuality, Universitas Airlangga
-
Peneliti Senior di Pusat Penelitian Politik, Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
-
Professor of Philosophy and Director of Applied Ethics Center, UMass Boston
-
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada
-
Lecturer at the Faculty of Education, Universitas Mataram
-
Dosen dan peneliti untuk komunikasi, media dan isu seksualitas, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
-
Chair of Doctoral Program in Social Sciences, Universitas Diponegoro