AFU.id

Indeks Berita

12 Orang Susul Bupati Tulungagung ke KPK

Langit Jakarta masih menyimpan sisa tegang dari operasi senyap yang menjalar dari daerah. Satu per satu, mereka yang terjaring mulai tiba di Gedung Merah Putih. Bukan untuk disambut, tetapi untuk diperiksa. Sebanyak 12 orang yang sebelumnya diamankan dalam operasi tangkap tangan di Tulungagung kini menyusul sang kepala daerah, Gatut Sunu Wibowo, menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (11/4/2026). Mereka datang bertahap, dalam irama yang senyap namun sarat ma

12 Orang Susul Bupati Tulungagung ke KPK

OTT Bupati Tulungagung karena Pemerasan

Belum genap sehari publik mencerna kabar operasi senyap, satu kata kunci langsung mengunci arah perkara: pemerasan. Gatut Sunu Wibowo, kepala daerah aktif di Tulungagung, ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (11/4/2026). Konfirmasi datang singkat, tanpa banyak ornamen. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, hanya melontarkan satu kata: “Pemerasan.” Tak ada uraian panjang, tak ada kronologi rinci—seolah cukup untuk memberi arah bahwa kas

OTT Bupati Tulungagung karena Pemerasan

OTT Bupati Tulungagung, KPK Amankan Barang Bukti Uang Ratusan Juta Rupiah

Operasi senyap kembali mengguncang panggung birokrasi daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk Gatut Sunu Wibowo bersama 15 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung cepat dan tertutup. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya temuan uang tersebut, meski belum merinci jumlah pasti yang disita. Sejauh ini, konstruksi perkara masih belum dibuka ke p

OTT Bupati Tulungagung, KPK Amankan Barang Bukti Uang Ratusan Juta Rupiah

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Isu bergulir cepat di linimasa. Belum reda perdebatan soal motor listrik program makan bergizi, publik kembali disuguhi angka yang lebih besar—lebih bising—lebih mengundang tanya. Sebanyak 20.600 unit truk, dengan nilai kontrak mencapai Rp10,83 triliun, disebut-sebut terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Narasi ini pertama kali mencuat dari unggahan media sosial, lalu menjalar menjadi diskursus publik. Namun di balik riuh itu, sumber utamanya justru berasal dari dokumen resmi keterbukaan in

Motor Listrik MBG Belum Usai, Kini Muncul Truk Kopdes

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

Pagi masih menggantung di langit Jakarta ketika sebuah mobil hitam berhenti di pelataran Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari dalamnya, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, turun tanpa banyak kata, Sabtu, 11 April 2026, sekitar pukul 06.50 WIB. JAKARTA, AFU.ID - Langkahnya singkat. Dikawal aparat kepolisian dan penyidik, ia langsung diarahkan masuk ke Gedung Merah Putih. Jaket dan topi hitam yang dikenakannya menutup sebagian ekspresi, sementara sorot kamera dan pandangan petugas mengikuti tanpa

Terjaring OTT, Bupati Tulungagung Sunu Gatut Wibowo Digelandang ke KPK

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo atas rentetan kasus dugaan suap dan gratifikasi pada Jumat, 10 April 2026. Ketiga terdakwa tersebut adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, serta Direktur RSUD dr Harjono S Yunus Mahatma. Bupati Sugiri Sancoko didakwa menerima suap Rp900 juta dari Yunus untuk memperpanjang jabatan direktur, serta suap proyek RSUD senilai Rp950 juta dari Direktur CV C

Didakwa Atur Proyek dan Jual Beli Jabatan, Tiga Pejabat Ponorogo Segera Diadili di PN Surabaya

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan rangkaian penggeledahan di 12 lokasi berbeda di Kota Madiun sepanjang pekan ini hingga Kamis, 9 April 2026. Upaya penggeledahan tersebut dilakukan secara maraton untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus dugaan suap proyek dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. “Penyidik menyelesaikan rangkaian kegiatan penggeledahan pekan ini, pada Kamis 9 April 2026, dengan melakukan geledah di empat lokasi, yaitu satu lokasi di ru

KPK Geledah 12 Lokasi di Madiun Terkait Kasus Suap Wali Kota Nonaktif Maidi

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat tinggi negara yang meliputi Hakim Konstitusi, anggota Ombudsman RI periode 2026-2031, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 10 April 2026. Rangkaian pelantikan ini didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti. "Mengangkat Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim

Presiden Prabowo Lantik Hakim MK, Sembilan Anggota Ombudsman, dan Dubes Oman

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan Amerika Serikat dengan terus membombardir Lebanon. Dia bahkan menyebut Israel adalah produk "kebodohan" Washington yang merusak tatatan kepentingan nasional AS. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan kembali digelar pada Minggu akhir pekan ini. Ia mengisyaratkan Netanyahu m

Menlu Iran: "Israel" adalah Produk Kebodohan Washington

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik

Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan penjelasan transparan mengenai urgensi pengadaan 21.000 unit sepeda motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Neng Eem menegaskan bahwa keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memahami alasan rasional di balik keputusan tersebut, terutama terkait asal-usul pengadaan dan sumber anggarannya. “Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga s

Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Nasional Transparan Soal Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik