Jakarta, AFU.ID -- Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan gencatan senjata antara Teheran dan Amerika Serikat dengan terus membombardir Lebanon. Dia bahkan menyebut Israel adalah produk "kebodohan" Washington yang merusak tatatan kepentingan nasional AS.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyoroti persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang akan kembali digelar pada Minggu akhir pekan ini. Ia mengisyaratkan Netanyahu memiliki motif tersembunyi untuk terus melanjutkan perang bak pengalihan isu dari kasusnya itu.
"Gencatan senjata di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon, akan mempercepat pemenjaraannya," tulis Araghchi di media sosial, Jumat (10/4).
Araghchi mengatakan akan menjadi "kebodohan" bagi AS jika membiarkan Israel merusak kesepakatan gencatan senjata dengan terus melancarkan serangan intens di Lebanon. Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon demi menargetkan milisi Hizbullah, sekutu Iran yang juga membantu Teheran melancarkan serangan ke Israel selama perang pecah.
Teheran mengeklaim Lebanon termasuk wilayah yang masuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara AS-Iran pada Selasa (7/4). Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai mediator juga telah mengonfirmasi hal tersebut.
"Jika AS ingin meruntuhkan ekonominya sendiri dengan membiarkan Netanyahu membunuh diplomasi, itu pada akhirnya adalah pilihannya. Kami menilai itu bodoh, tetapi kami siap menghadapinya," ujarnya.
Namun, Gedung Putih membantah bahwa Presiden Donald Trump menerima seluruh 10 tuntutan Iran soal kesepakatan gencatan senjata yang turut mencakup persoalan soal Lebanon. Netanyahu juga menegaskan Lebanon tidak masuk kesepakatan gencatan senjata dan berniat membuka jalur negosiasi dengan Beirut.
Sejumlah pejabat dan media Iran menyebut Teheran dapat merespons secara militer terhadap serangan Israel di Lebanon atau bahkan memblokir Selat Hormuz untuk memastikan gencatan senjata juga berlaku di Lebanon.
Pada Kamis, Presiden Trump mengaku telah meminta pemerintah Israel untuk mengurangi operasi militernya di Lebanon.
"Saya sudah berbicara dengan Bibi [Netanyahu], dan dia akan meredakannya. Saya rasa kita semua harus sedikit menurunkan intensitas," ujar Trump kepada NBC News.
Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan kembali dilanjutkan pada Minggu, setelah pembatasan darurat selama konflik dengan Iran dicabut.
Dalam pernyataan pada Kamis, pengadilan menyebut bahwa "kembalinya sistem peradilan ke aktivitas normal" memungkinkan persidangan Netanyahu dilanjutkan, dimulai dengan sidang yang akan menghadirkan saksi dari pihak pembela.
Aktivitas pengadilan di Israel sebelumnya terganggu akibat perang AS dan Iran yang juga melibatkan Israel sejak 28 Februari lalu. Namun, Komando Front Dalam Negeri militer Israel telah menyetujui pembukaan kembali secara luas di sebagian besar wilayah negara itu, setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai gencatan senjata sementara.
Netanyahu menghadapi dakwaan dalam dua kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan yang menguntungkan dari media Israel. Satu kasus dugaan korupsi lainnya terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari US$260.000 dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik.
Satu dakwaan korupsi lainnya sebelumnya telah lebih dulu dibatalkan pengadilan.
Netanyahu berulang kali membantah seluruh tuduhan dalam tiga kasus tersebut. Ia menjadi perdana menteri Israel pertama yang masih menjabat dan menjalani persidangan atas kasus korupsi.
Dikutip AFP, ia juga telah lama menyatakan bahwa proses hukum yang dimulai sejak 2019 tersebut merupakan "persidangan bermotif politik".
Presiden AS Donald Trump pada Oktober lalu bahkan secara langsung meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu dalam pidatonya di parlemen Israel.
Setelah pidato tersebut, Trump juga mengirimkan surat kepada Herzog yang berisi permintaan pengampunan, yang kemudian diikuti oleh pengajuan resmi dari tim kuasa hukum Netanyahu.
