JAKARTA, AFU.ID — Malaysia kembali melayangkan protes keras ke pemerintah Indonesia soal kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak Indonesia memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan yang dialami negaranya akibat krisis kabut asap tahun ini. Lim mengatakan Malaysia mengalami kerugian kesejahteraan sebesar 8 miliar ringgit dan kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit akibat kabut asap.
Jika dirupiahkan, mata total kompensasi tersebut mencapai 13 miliar ringgit atau sekitar Rp57 triliun. Menurut laporan Malay Mail, yang dikutip South China Morning Post, Rabu (18/11/2026), angka tersebut berasal dari sebuah studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM). Kerugian kesejahteraan tersebut berkaitan dengan dampak kesehatan akibat kabut asap karhutla, yang meliputi biaya ekonomi dari risiko kematian dini.
Dampak ini, kata Lim, dikaitkan dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia. Sementara untuk kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau Rp22 triliun itu dihitung berdasarkan perkiraan para ekonom bahwa polusi udara parah dapat mengurangi jumlah kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen. Penurunan jumlah wisatawan internasional itu, menurut Lim, dapat mengakibatkan kerugian hingga 5 miliar ringgit terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata dan dampak ekonomi turunannya. Kondisi itu, menurutnya mengancam kampanye Visit Malaysia 2026 yang tengah dijalankan pemerintah Malaysia.
Selain menuntut Indonesia membayar kompensasi, Lim juga mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) lintas negara permanen. Usulan ini disampaikan jika Indonesia tidak dapat memenuhi desakan pembayaran kompensasi tersebut. Lim menjelaskan, satgas tersebut nantinya memiliki kewenangan untuk segera memasuki hutan-hutan di Indonesia guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, satgas ini sangat dibutuhkan untuk mencegah karhutla berulang setiap tahunnya.
Tak hanya itu, Lim juga mengusulkan adanya potongan pajak bagi masyarakat Malaysia yang membeli alat pemurni udara atau air purifier. Tak tanggung-tanggung, potongan pajak yang diusulkan sebesar 1.000 ringgit atau Rp4,4 juta. Usulan pemberian potongan pajak itu dinilai Lim sangat penting, mengingat alay pemurni udara atau air purifier sangat berguna untuk melindungi kelompok rentan dari paparan kabut asap, terutama anak-anak dan warga lanjut usia.
Di sisi lain, satgas ini juga dapat memperkuat kemampuan blok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas negara. Terakhir, Lim mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan untuk mewakili kepentingan seluruh warga Malaysia dan menyampaikan usulan tersebut, termasuk desakan membayar kompensasi ini kepada pemerintah Indonesia.
Prabowo Minta Maaf
Sebelumnya diberitakan, Peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih menuai sorotan tajam. Terlebih, dampak asap akibat karhutla telah menyebar sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Mengenai hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.
Permohonan maaf tersebut disampaikan Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026. Prabowo menegaskan, Indonesia tidak tinggal diam menangani karhutla yang sudah berlangsung hampir empat bulan tersebut. Dia memastikan, karhutla ditangani dengan pengerahan besar-besaran dan penegakan hukum tanpa toleransi.
Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan untuk memadamkan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah. "Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter," ujar Prabowo.
Selain pemadaman, pemerintah juga menghajar korporasi yang diduga terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ini. Sebanyak 17 konsesi perusahaan sudah dicabut. Total, ada 104 perusahaan yang kini sedang diselidiki polisi. Dari jumlah itu, 11 perusahaan sudah didakwa, 26 perusahaan masih dalam penyelidikan, dan 23 perusahaan lainnya masuk daftar yang akan didakwa.
"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," tegas Prabowo.
Di depan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo juga menyebut Indonesia kini mengubah pendekatan penanganan karhutla. Jika sebelumnya fokus pada pemadaman dan mitigasi, kini pemerintah beralih ke pencegahan secara sistematis. Pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta berbagai program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan ke depan. (YNL)