AFU.id

RUU Penyadapan Tak Bisa Diterapkan pada Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit cs

Bagikan:

Penulis: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang saat ini diusulkan untuk dibahas di DPR RI tidak dapat diterapkan pada kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan beberapa perwira tinggi Polri lainnya, karena prinsip hukum tidak dapat berlaku surut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa meskipun pembahasan RUU tersebut didorong oleh beberapa fraksi di DPR, penerapan peraturan baru tidak akan dapat menyentuh perkara yang sudah terjadi, termasuk kasus penyadapan yang melibatkan pejabat negara dan tokoh masyarakat tersebut. Saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dan telah memulai proses etik terhadap mereka.

RUU Penyadapan Tak Bisa Diterapkan pada Kasus Penyadapan Ilegal Listyo Sigit cs
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (10/4/2026). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

Berita Terkait

Pilihan Redaksi