JAKARTA, AFU.ID — Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan yang mulai didorong masuk agenda legislasi DPR RI tidak dapat diterapkan untuk menyidik kasus dugaan penyadapan ilegal mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, penerapan aturan baru terhadap perkara yang sudah terjadi terbentur prinsip Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 karena hukum pidana tidak dapat berlaku surut atau retroaktif (ex post facto).
"Kami tahu tentang hal itu, dan internal pemerintah juga kami saling berkomunikasi," kata Yusril, dikutip dari kanal YouTube Yusril Ihza Mahendra Official, Rabu (18/11/2026). Yusril merujuk preseden peristiwa Bom Bali I pada 2002 saat ia menjabat Menteri Kehakiman dan HAM. Kala itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan berlaku surut selama 14 hari di dalamnya.
"Jadi, kalau sekarang kita bikin Perpu tentang Penyadapan pasti tidak bisa diterapkan pada kasus yang terjadi sekarang," ujar Yusril. Di DPR RI, pembahasan RUU Penyadapan yang merujuk Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 kembali didorong sejumlah fraksi secara informal menjelang masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Komisi III DPR RI kemudian mengusulkan RUU tersebut masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027 dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
"Khusus mengenai rancangan undang-undang penyadapan, pimpinan, kami ingin menyampaikan bahwa situasi dan kondisi yang terjadi yang sangat memungkinkan untuk kita dahulukan, untuk kita prioritaskan yang berkenaan dengan penyadapan ini," kata anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan. Dalam penanganan kasusnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal melalui penyalahgunaan peladen (server) Lawful Interception Management System (LIMS).
Penyadapan itu diduga menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, elite partai politik, pengusaha, media, tokoh organisasi masyarakat, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat. Tiga tersangka diumumkan pada Selasa (3/11/2026), yakni mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Satu tersangka lain, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, diumumkan pada Kamis (5/11/2026).
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyadapan transmisi elektronik nonpublik dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 8 tahun penjara. Sementara pada proses etik, Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026) dan Irjen Eko Hadi pada Selasa (17/11/2026), dengan keduanya mengajukan banding. Adapun sidang KKEP terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan depan. (FAD)