JAKARTA, AFU.ID — Operasi bersih-bersih di tubuh Polri pascaterungkapnya dugaan penyadapan terhadap Presiden menjadi momentum pembenahan besar-besaran institusi kepolisian. Sejumlah perwira tinggi yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo mulai tersingkir dari posisi strategis di Mabes Polri maupun jajaran kewilayahan.
Pemetaan internal Polri yang dipaparkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Prof Muradi, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (19/11/2026) bersama Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun menunjukkan bahwa jaringan perwira yang selama ini berada di lingkaran Listyo Sigit praktis telah kehilangan pengaruhnya. Muradi mengungkapkan, proses pergeseran tersebut berlangsung melalui beberapa tahap. Tahap pertama menyasar para perwira tinggi bintang tiga yang menduduki jabatan strategis di Mabes Polri.
Sebagian besar nama yang sebelumnya masuk dalam lingkaran kekuasaan Listyo Sigit telah bergeser dari markas besar. "Kalau kita lihat petanya, sebenarnya posisinya sudah bersih. Jadi kalau Pak Arsini mengatakan masih ada masalah, saya kira hampir semua sudah dibabat," ujar Muradi dalam perbincangan tersebut. Terdapat empat tahapan dalam perombakan struktur tersebut. Pertama, pergeseran para perwira bintang tiga di Mabes Polri. Kedua, pergeseran perwira bintang dua yang menjabat sebagai kapolda.
Ketiga, pergeseran perwira bintang satu yang menduduki posisi wakapolda maupun direktur di Mabes Polri. Keempat, perombakan para direktur di tingkat polda, penyidik utama, serta perwira menengah yang menduduki jabatan strategis. Dia menyebut, pergeseran pada dua lapisan pertama sudah berjalan cukup jauh. Sementara tahapan berikutnya masih berproses melalui sejumlah telegram mutasi.
Muradi juga menyoroti perubahan besar yang terjadi setelah pergantian kepemimpinan di tubuh Polri. Bahkan, sejumlah pejabat tinggi yang sebelumnya menduduki posisi strategis di Mabes Polri diminta meninggalkan markas besar pada awal masa transisi kepemimpinan. Menurutnya, kondisi tersebut membuka ruang bagi Kapolri baru untuk melakukan konsolidasi internal dan membangun struktur organisasi yang lebih profesional.
Meski demikian, Muradi mengingatkan agar pergantian personel tidak sekadar menjadi perpindahan gerbong kekuasaan. Dia khawatir, jaringan lama hanya bergeser dan kemudian berafiliasi dengan kekuasaan baru. "Harapan saya prosesnya distimulasi dengan kerja-kerja Kapolri yang lebih terbuka," katanya.
Muradi menegaskan, persoalan mendasar di tubuh Polri bukan hanya menyangkut individu, melainkan budaya organisasi yang selama ini mengenal pola pengelompokan atau gerbong berdasarkan kedekatan dengan pejabat tertentu. Pola tersebut menyebabkan promosi dan mutasi jabatan tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan sistem meritokrasi. Perwira yang memiliki prestasi dan kompetensi justru dapat terhambat apabila tidak masuk dalam lingkaran yang memiliki akses terhadap pengambil keputusan.
Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun membenarkan adanya persoalan budaya organisasi tersebut. Dia menyebut, praktik pengelompokan berdasarkan kedekatan dengan figur tertentu telah berlangsung lama dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anggota Polri kerap dihadapkan pada pilihan mengikuti nilai dan kehendak pimpinan demi memperoleh rasa aman dalam organisasi atau mempertahankan idealisme dengan risiko tersisih dari sistem. "Kalau misalnya Anda tidak masuk di dalam gerbongnya ini, maka Anda jalur lambat, bukan kereta api cepat," ujar Dharma.
Mantan perwira tinggi Polri itu mengaku pernah mengalami langsung dampak dari sistem tersebut. Meski berhasil mencapai pangkat komisaris jenderal atau bintang tiga, Dharma mengaku tidak pernah memperoleh kesempatan menduduki jabatan kapolres maupun kapolda. Dia menilai mekanisme assessment dalam promosi jabatan tidak selalu berjalan objektif. Faktor suka atau tidak suka serta kedekatan personal masih dapat memengaruhi keputusan penempatan personel.
Dharma juga menyoroti lemahnya penerapan meritokrasi di lingkungan sumber daya manusia Polri. Menurutnya, sistem yang seharusnya menempatkan personel berdasarkan kompetensi dan prestasi justru kerap kalah oleh kepentingan kelompok. Muradi mengungkapkan, dirinya pernah memperingatkan Listyo Sigit pada 2023 agar tidak membawa Polri terlalu jauh ke dalam politik praktis menjelang Pemilu 2024.
Saat itu, Muradi mengaku menangkap adanya kecenderungan menjadikan Polri sebagai tulang punggung kepentingan politik dalam proses pemilihan presiden. Dia mengaku telah menyampaikan langsung peringatannya kepada Listyo Sigit. Namun peringatan tersebut tidak mendapat respons sebagaimana yang diharapkannya.
Dalam pertemuan terakhir sekitar September-Oktober 2023, Muradi menyebut Listyo Sigit menyampaikan bahwa dirinya akan membawa Polri ke mana pun sebagai tanggung jawabnya selaku Kapolri. Pernyataan tersebut menjadi salah satu titik yang membuat Muradi memilih mengakhiri perannya sebagai penasihat ahli Kapolri. Muradi juga mengkritik melemahnya fungsi penasihat ahli pada era Listyo Sigit.
Menurutnya, penasihat ahli seharusnya berperan memberikan masukan, mengingatkan pimpinan, dan mengoreksi kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan. Namun, dia menilai sebagian penasihat ahli justru lebih banyak berperan sebagai juru bicara atau pembela kebijakan pimpinan. Selain itu, Dharma menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di internal Polri. Dia menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen.
Menurut Dharma, pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada mekanisme internal yang seluruh rantai komandonya berada di bawah pimpinan Polri. Kedua narasumber sepakat bahwa pembenahan Polri harus menyentuh akar persoalan, mulai dari sistem promosi dan mutasi, budaya organisasi, pola kepemimpinan, hingga pengawasan terhadap pengambilan keputusan.
Muradi mengingatkan bahwa kualitas kepolisian sangat bergantung pada figur pemimpinnya. Karena itu, Kapolri baru memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan kali ini benar-benar menjadi awal pembenahan institusi, bukan sekadar pergantian kelompok yang menguasai jabatan strategis.
Sementara Dharma menegaskan bahwa persoalan Polri tidak dapat dilepaskan dari sistem pemerintahan yang lebih luas. Menurutnya, perubahan di tingkat institusi kepolisian harus dibarengi perbaikan nilai dan pola kepemimpinan dalam sistem negara. Dia menilai Polri harus kembali pada tugas pokoknya sebagai institusi penegak hukum dan pemelihara keamanan, bukan terseret ke dalam kepentingan politik maupun berbagai penugasan yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. (EER)