JAKARTA, AFU.ID — Sistem penyaringan dan promosi perwira di tubuh Polri dinilai telah rusak akibat dominasi kedekatan politik dan loyalitas personal, sehingga meritokrasi hanya berhenti sebagai teori. Dampaknya, perwira yang tidak dinilai istimewa bisa menduduki puncak pimpinan, sementara perwira berprestasi terabaikan. Demikian terungkap dalam diskusi podcast Akbar Faizal Uncensored, menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Prof. Muradi serta Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun, Kamis (20/11/2026).
Prof. Muradi, yang telah meneliti kepolisian lebih dari 25 tahun dan pernah menjadi penasihat ahli Kapolri, menyatakan bahwa persoalan utama bukan pada individu tertentu, tetapi pada ketiadaan mekanisme baku yang mengatur promosi jabatan strategis. "Karena tidak ada mekanisme baku yang mengatur itu di internal, maka orang-orang yang awalnya kita anggap orang ini tidak istimewa tiba-tiba jadi Kapolri, merusak organisasi," ujarnya.
Ia mencontohkan perjalanan karier Kapolri Listyo Sigit Prabowo dari angkatan 1991 yang menurutnya tidak dikenal sebagai perwira berprestasi. "Dia hanya dikenal sebagai orang yang ahli beladiri, judo. Kemudian dia tiba-tiba menjadi Kapolres di Kota Solo. Maka berdekatan dengan kekuasaan masa depan bernama Jokowi. Rejeki dia," kata Muradi.
Menurut Muradi, pola ini bukan kasus tunggal. Ia memaparkan sejumlah perwira yang dinilainya jauh lebih berprestasi namun terabaikan, seperti Irjen Pol Ahri Sonta Nasution dari angkatan 2002 yang disebut sebagai "adimakayasa" angkatannya dan menempuh studi white collar crime di Inggris. Ada pula perwira yang selama tujuh tahun tidak mendapat promosi meski berprestasi menjadi inspektur upacara di Istana Negara. "Saya punya banyak catatan. Dalam hatiku, salah ini barang ini. Berpengalaman di sini, punya karakter di sini. Tapi dia baru dapat gitu," ungkapnya.
Muradi juga mengungkapkan bahwa ia pernah menyampaikan peringatan langsung kepada Listyo Sigit pada 2023 agar Polri tidak dibawa ke politik praktis. "Please, jangan bawa polisi masuk ke politik praktis. Karena waktu itu saya sudah menangkap ada upaya untuk menjadikan Polri sebagai backbone dari proses pemilihan presiden," kenangnya. Namun, ia merasa peringatan itu diabaikan. "Waktu itu sebagai penasihat ahli saya merasa bahwa saya diabaikan," tambah Muradi.
Ia juga menyoroti hilangnya etika dalam mutasi jabatan. Salah satu contohnya adalah penggantian seorang pejabat yang sedang bertugas di Amerika Serikat. "Dia diganti ketika tidak dalam posisi dia ada di Indonesia. Dia lagi di Amerika dan lagi dalam proses tugas. Ini buat saya sebenarnya tidak etik. Sangat tidak etik," tegas Muradi.
Komjen Pol (Purn.) Dharma Pongrekun menambahkan dimensi lain: hilangnya kontrol sosial di dalam organisasi. Ia mengenang masa ketika senior dan jaringan sosial masih menjadi rem terhadap perilaku arogan. "Ewo pangaruna. Kalau dulu, misalnya duduk begitu, kita bilang gini. Dia sih bukan siapa-siapa. Pangkatnya siapa? Tapi teman-temannya banyak. Itu sudah kontrol sosial. Sehingga orang tidak berani kurang ajar," jelasnya.
Dharma, yang mencapai pangkat bintang tiga tanpa pernah menjabat Kapolres atau Kapolda, menilai bahwa sistem pendidikan Polri sendiri telah membentuk karakter yang permisif terhadap persaingan tidak sehat. "Dari sekolah kita tidak boleh bekerja sama secara terbuka. Diberikan faktor kesulitan untuk menyelesaikan, tidak boleh. Terus kemudian disuruh bersaing. Nah, itu terbawa di dalam kehidupan prakteknya," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa meritokrasi di Polri hanya menjadi teori. "Meritokrasi hanya jadi teori. Tapi di dalam prakteknya itu tidak jalan," kata Dharma. Menurutnya, faktor like and dislike tetap menentukan dalam promosi jabatan. "Walaupun teorinya tidak boleh ada, tetapi saya baru sadar bahwa di dalam perilaku organisasi ini, perasaan yang menentukan itu juga menentukan. Itu justru yang menentukan," tambahnya.
Muradi menyebut adanya oligarki informal yang mengendalikan distribusi jabatan di luar mekanisme formal. "Hanya orang-orang tertentu lah yang mengatur jabatan. Saya bisa sebutkan. Ada yang sudah pensiun, ada yang masih di sini. Jadi ada yang tinggal bilang: orang pandai, pandai-pandai lebih ini, daripada orang pintar," ujarnya.
Kedua narasumber sepakat bahwa ke depan Polri harus dibangun di atas prinsip meritokrasi yang genuine, bukan sekadar formalitas. Muradi menekankan pentingnya mekanisme check and balances yang berfungsi, termasuk pemberdayaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang selama ini tidak diberi ruang. "Kompolnas tidak pernah diberdayakan. Tidak diberdayakan dan tidak diberi ruang untuk berdaya. Itu persoalannya," tegasnya.
Dharma menambahkan bahwa perbaikan harus dimulai dari sistem pendidikan dan pembinaan karier yang transparan. "Kita tidak punya pilihan kecuali melakukan perbaikan. Terlalu mahal harganya jika sebuah organisasi bernama Polri kita biarkan rusak, apalagi kalau itu dirusak oleh orang yang seharusnya menjaga kita semuanya," pungkas Muradi.
Dharma menutup dengan penegasan bahwa ia berbicara bukan untuk menyerang siapa pun. "Saya cinta Polri. Saya datang ke sini bukan untuk membela kekuasaan, bukan untuk menjerang siapapun juga, tetapi saya ingin betul-betul apa yang diharapkan masyarakat itu bisa terwujud," katanya. (EER)