JAKARTA, AFU.ID — Terbongkarnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menelanjangi ketimpangan pendekatan intelijen di lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Sumber Afu.id mengungkapkan, praktik penyadapan tersebut memotret jurang antara pola kerja Prabowo yang bertumpu pada human intelligence (humint) dan pemanfaatan kemampuan intelijen siber (sibint) oleh pihak yang menyadap.
Menurut sumber Afu.id, Prabowo selama ini banyak mengandalkan penguatan di sisi humint dibandingkan sibint. Sebaliknya, sadapan yang dilakukan Listyo memanfaatkan perangkat siber untuk menjalankan aktivitas intelijen—yang menurut sumber itu sudah berlangsung lama sejak awal menjabat Kapolri, dengan motif pribadi maupun politik.
"Cuma masalahnya begini. Iya, tadi. Dia itu, eh, saya udah tanya aja tadi kan. Dia itu lebih ke soal humint-nya. Perkuatannya bukan sibint-nya, dia masih berinvestasi pada intelijen manusia, bukan teknologi. Sementara pihak sana sudah mengembangkan sibint, nggak terlalu mengandalkan manusia. Karena problem itu nggak pernah ditangani ya sudah, muncullah kejadian ini (penyadapan-red) gitu," ujar sumber tersebut, ketika ditemui Afu.id, Jumat (20/11/2026).
Sumber tersebut menambahkan bahwa aktivitas sadapan tersebut telah berjalan sejak lama, termasuk pada periode saat Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, dengan berbagai dinamika informasi yang muncul. Hanya saja pada periode saat Prabowo menjadi presiden, rentang setahun terakhir antara Januari 2025 hingga Oktober 2026, informasi yang disadap memang belum menyentuh unsur makar.
Terbongkarnya kasus ini, juga menunjukkan kelemahan pendekatan intelijen Prabowo tersebut. Dia menyebut, kasus ini baru benar-benar terungkap setelah tim siber di lingkungan kepolisian mendeteksi adanya aktivitas berbeda yang janggal pada frekuensi yang mirip, lalu melaporkannya kepada Suyudi hingga diteruskan kepada Presiden.
Sumber Afu.id menegaskan, tanpa laporan dari temuan tim siber tersebut, skandal penyadapan ini tidak akan terbongkar, sekaligus memperlihatkan kecerobohan di internal lingkaran Prabowo sendiri yang luput mendeteksi persoalan tersebut. "Ya Suyudi udah dilaporkan, yang lapor yang nemukan itu di Ditsibernya Polda Metro. Apa yang membuat dia bisa tahu? Ya kan nemu, ada aktivitas yang berbeda, pada frekuensi yang kurang lebih mirip lah," jelas sumber tersebut.
Setelah data itu dicek, ternyata, dilakukan melalui sistem yang sama yang dimiliki kepolisian, namun dilakukan dari luar markas polisi. "Ketahuan pelakunya dari kawan sendiri, dilapor ke Pak Suyudi. Pak Suyudi sebenarnya bisa saja melokalisir temuan ini, tetapi dia putuskan sekalian dihajar aja, makanya dia lapor ke presiden," jelas sumber tersebut
Sumber itu menilai kelengahan di internal Prabowo membuat kebocoran dan penyadapan ini tidak segera disadari sebelum akhirnya mencuat dan memicu tindakan penertiban. "Ada kecerobohan juga dong di internal. Ceroboh banget dong, sampai tidak tahu," jelasnya.
Terkait proses hukum dan penindakan, sumber Afu.id berpandangan, secara prinsipil penanganan kasus ini semestinya cukup dihentikan pada titik Listyo, disertai pembenahan tata kelola internal kepolisian dan penguatan sistem anti-penyadapan di lingkungan istana agar tidak melebar menjadi pembongkaran yang saling mempermalukan secara berlebihan. "Nah, yang menurut saya secara prinsipil keberadaan kasus-kasus ini sudah berhenti saja di titik Listyo. Oke. Nah, dirapikan polisinya, dirapikan manajemen anti penyadapan di istana, selesai sudah," tegasnya.
Sebelumnya, pengamat keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha juga menyoroti perlunya audit menyeluruh terhadap perangkat intersepsi, kontrol akses, otorisasi, serta pengamanan komunikasi Presiden dan jajaran tertinggi negara agar kerentanan sistem penyadapan tidak terus berulang. Fakta bahwa kasus ini berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, katanya, menunjukkan tidak adanya pengawasan independen berkala. Aktivitas penyadapan selama itu seharusnya memunculkan anomali yang mencurigakan jika pengawasannya berjalan.
Pratama menyebut komunikasi Presiden dan jajaran tertinggi perlu mendapat lapisan pengamanan tersendiri. Perangkat yang dipakai harus melalui pemeriksaan rutin, jalur komunikasi mesti diverifikasi, dan akses terhadap ruang serta perangkat rapat dibatasi ketat. "Kebocoran percakapan seorang Presiden bukan hanya soal privasi pribadi, tetapi bisa menggeser posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dan membahayakan keselamatan negara," tegas Pratama. (MAR)