JAKARTA, AFU.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.637 sekolah elite di seluruh Indonesia dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pencoretan dilakukan setelah ditemukan sekolah berkemampuan ekonomi mapan masuk daftar penerima, termasuk akibat praktik pengelola dapur yang sempat memaksa sekolah menerima penyaluran makanan demi bisa beroperasi.
Kepala BGN Sudaryono mengungkap hal tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026). Ia menyebut ribuan sekolah itu dikeluarkan dari daftar penerima karena dinilai mampu secara finansial. "Se-Indonesia itu ada 1.637 sekolah yang kami exclude, tidak lagi menerima MBG. Alasannya karena sekolah elite, bayarnya mahal, sekolah itu mampu," kata Sudaryono.
Selain faktor kemampuan ekonomi, Sudaryono mengakui adanya penyaluran MBG ke sekolah nonprioritas demi kepentingan operasional dapur. Pada awal pelaksanaan program, setiap dapur disyaratkan memiliki penerima manfaat terlebih dahulu agar dapat beroperasi. Aturan tersebut membuat sejumlah pengelola dapur mencari dan memaksa sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan untuk tetap menerima MBG.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," ujar Sudaryono. Atas temuan itu, BGN menyatakan tidak hanya mengevaluasi daftar sekolah penerima manfaat, tetapi juga menindak dapur yang dinilai memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu.
Sudaryono menambahkan, terdapat pula sekolah yang sebelumnya menyatakan secara sukarela bahwa mereka tidak membutuhkan MBG. Sementara untuk kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah guna mengevaluasi kelanjutan pemberian program. Menurut Sudaryono, sekolah dengan kemampuan ekonomi lebih baik tidak semestinya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan bantuan, sehingga anggaran negara dapat digunakan sesuai tujuan program. (FAD)