JAKARTA, AFU.ID — Presiden RI Prabowo Subianto akan kembali mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) jelang penyerahan nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 25 November 2026. Rencana pertemuan ini akan digelar dalam waktu dekat. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Hinca menuturkan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo akan mengajak dialog terkait pengisian kursi wakil presiden yang kini kosong. "Saya dengar akan ada itu (pertemuan lagi Presiden dengan para Ketum partai koalisi). Pertemuan yang lalu itu waktunya singkat sekali sehingga tidak cukup ruang dan waktu untuk berdialog panjang," ucap Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Hinca menuturkan, para ketum parpol itu nantinya akan menyampaikan pandangan dan masukan kepada Presiden Prabowo mengenai urusan kenegaraan di masa mendatang. Kendati demikian, dia belum bisa memastikan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Namun, pertemuan kemungkinan digelar setelah Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri.
"Karena kalau lihat waktu yang ada, kan batas waktu nanti presiden untuk sampaikan dua nama itu (calon wakil presiden baru) kan 25 (November). Itu kan hari Rabu ya, berarti masih ada 24, 23. Nah kalau presiden pulang hari ini bisa saja nanti malam, bisa saja besok kita lihat lah. Tapi saya mendengar akan ada pertemuan itu lagi," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum parpol koalisi di Istana Bogor pada Jumat (13/11/2026) pasca Gibran Rakabuming mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dalam pertemuan itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikabarkan tidak mengirimakan perwakilannya untuk mengikuti rapat pembahasan cawapres pengganti Gibran.
"Saya tidak melihat (perwakilan PSI) waktu di Istana Bogor," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, Kamis (19/11/2026). Padahal saat itu Syahganda mengaku berbincang dengan sejumlah pihak yang hadir di sela rapat sidang kabinet terbatas. Namun ia tidak melihat sosok dari PSI.
Syahganda menjelaskan, dalam pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Ketum Partai, tapi beberapa pengurus partai koalisi seperti Fadli Zon, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Sari Yuliati dari Golkar. Setelah pertemuan pertama tersebut, ia mengungkapkan, Presiden akan kembali menemui para Ketum parpol setelah kunjungannya dari luar negeri. Meskipun jadwal pertemuan belum dipastikan hingga saat ini. "Coba nanti saya cek. Saya belum ketemu Presiden lagi," ungkapnya.
Prabowo Setor Langsung 2 Nama Cawapres
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyerahkan langsung dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Rabu (25/11/2026) pekan depan. Di tengah penantian itu, satu nama mulai menguat di bursa cawapres, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Rencana penyerahan dua nama cawapres tersebut diungkap langsung Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Tim Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Meski begitu, dia menyebut waktu penyerahan belum ditentukan. “Pak Presiden sudah memberi kode kepada pimpinan MPR, dalam hal ini Pak Ahmad Muzani. Tapi juga sudah dibisikin. Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/11/2026).
Bambang menuturkan, penyerahan dua nama calon wakil presiden (cawapres) tersebut nantinya akan diterima oleh pimpinan MPR bersama fraksi dan alat kelengkapan majelis. Setelah dua nama itu diserahkan, MPR akan langsung bergerak cepat. Bambang menjelaskan, seluruh mekanisme pemilihan dan pelantikan ditargetkan rampung paling lambat 8 Desember 2026 atau sehari sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Panitia ad hoc MPR RI Benny Kabur Harman menjelaskan, sejumlah hal teknis masih akan dibahas Panitia ad hoc, termasuk mekanisme pemungutan suara, kemungkinan calon tidak bersedia, hingga bentuk surat suara yang akan digunakan. Dia menegaskan panitia ad hoc tidak ikut campur dan tak memiliki kewenangan untuk menentukan sosok yang akan dipilih menjadi wapres. “Kita hanya tugasnya begini, bukan soal siapa orangnya, itu bukan kami punya urusan," pungkas Benny. (YNL)