JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Indonesia diminta segera menyelesaikan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebar sampai ke negara tetangga lewat jalur diplomasi. Dorongan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, merespons protes dan tuntutan eks Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, yang menuntut Indonesia membayar kompensasi Rp 57 triliun imbas kabut asap karhutla.
Agus menilai jalur diplomasi adalah langkah yang paling tepat, mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama anggota ASEAN. Apalagi, dalam persoalan karhutla ini, ada perusahaan dan investor asing yang terlibat, termasuk korporasi asal Malaysia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
"Kita kan ada di negara ASEAN, kalau ada permasalahan diselesaikan di lingkar diplomasi di ASEAN. Dari sisi kesalahan, kita banyak kesalahan tapi di kesalahan itu juga ada perusahaan-perusahaan asing, investor asing yang terkait dengan itu, nah itu silakan ASEAN melakukan pembahasan di tingkat ASEAN," ucap Agus saat dihubungi AFU.ID, Jumat (20/11/2026).
Agus juga menyoroti usulan Lim Guan Eng soal pembentukan satuan tugas (satgas) lintas negara permanen, di mana negara tetangga boleh masuk ke hutan Indonesia untuk membantu pemadaman karhutla. Menurut Agus, usulan tersebut juga harus dibahas bersama di level ASEAN, mulai dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), hingga kementerian terkait yang bertanggung jawab
Di sisi lain, Agus mengkritik permintaan maaf yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto kepada Singapura dan Malaysia terkait kasus karhutla. Dia menyebut permintaan maaf itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kabut asap. "Bukan langsung maaf, (tapi) dibahas. Harus duduk dibahas, kalau minta maaf saja kan bisa jadi harus dibahas secara detail penyebabnya apa, bagaimana kerugian dan sebagainya lalu disepakati apa yang akan dilakukan harus begitu tingkat diplomatiknya," kata Agus
Lebih lanjut, Agus memberi catatan tegas untuk pemerintah dalam menangani kasus karhutla ini. Kemenlu, kata dia, harus duduk bersama, membuat strategi, hingga rapat dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar persoalan kabut asap dan karhutla terselesaikan. "Kalau itu (di tingkat menteri) mentok, naik diplomatik ke putusan kepala pemerintahan. Seperti itu, kalau satu-satu gitu rame di media enggak akan selesai dan enggak akan ada ujungnya, cuma rame aja. Tapi ke depannya kita tetap akan mengalami hal yang sama. Harus ada perjanjian multilateral di sesama negara ASEAN," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Malaysia kembali melayangkan protes keras ke pemerintah Indonesia soal kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak Indonesia memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan yang dialami negaranya akibat krisis kabut asap tahun ini.
Lim mengatakan Malaysia mengalami kerugian kesejahteraan sebesar 8 miliar ringgit dan kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit akibat kabut asap. Jika dirupiahkan, mata total kompensasi tersebut mencapai 13 miliar ringgit atau sekitar Rp57 triliun. Menurut laporan Malay Mail, yang dikutip South China Morning Post, Rabu (18/11/2026), angka tersebut berasal dari sebuah studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM).
Kerugian kesejahteraan tersebut berkaitan dengan dampak kesehatan akibat kabut asap karhutla, yang meliputi biaya ekonomi dari risiko kematian dini. Dampak ini, kata Lim, dikaitkan dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia. Sementara untuk kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau Rp22 triliun itu dihitung berdasarkan perkiraan para ekonom bahwa polusi udara parah dapat mengurangi jumlah kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen.
Penurunan jumlah wisatawan internasional itu, menurut Lim, dapat mengakibatkan kerugian hingga 5 miliar ringgit terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata dan dampak ekonomi turunannya. Kondisi itu, menurutnya mengancam kampanye Visit Malaysia 2026 yang tengah dijalankan pemerintah Malaysia.
Selain menuntut Indonesia membayar kompensasi, Lim juga mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) lintas negara permanen. Usulan ini disampaikan jika Indonesia tidak dapat memenuhi desakan pembayaran kompensasi tersebut. Lim menjelaskan, satgas tersebut nantinya memiliki kewenangan untuk segera memasuki hutan-hutan di Indonesia guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, satgas ini sangat dibutuhkan untuk mencegah karhutla berulang setiap tahunnya.
Tak hanya itu, Lim juga mengusulkan adanya potongan pajak bagi masyarakat Malaysia yang membeli alat pemurni udara atau air purifier. Tak tanggung-tanggung, potongan pajak yang diusulkan sebesar 1.000 ringgit atau Rp4,4 juta. Usulan pemberian potongan pajak itu dinilai Lim sangat penting, mengingat alay pemurni udara atau air purifier sangat berguna untuk melindungi kelompok rentan dari paparan kabut asap, terutama anak-anak dan warga lanjut usia.
Di sisi lain, satgas ini juga dapat memperkuat kemampuan blok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas negara. Terakhir, Lim mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan untuk mewakili kepentingan seluruh warga Malaysia dan menyampaikan usulan tersebut, termasuk desakan membayar kompensasi ini kepada pemerintah Indonesia. (YNL)