Nikmati fitur lengkap distribusi bias, newsletter, pemberitahuan berita
Dituntut Malaysia Bayar Rp57 Triliun Imbas Asap Karhutla, Bakom Malah Ungkit Prabowo Minta Maaf
Bagikan:
Penulis: Yeni Lestari
Ringkasan Berita
Malaysia mengajukan tuntutan kompensasi sebesar 13 miliar ringgit (sekitar Rp57 triliun) kepada Indonesia terkait kerugian akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tuntutan ini disampaikan oleh mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, yang menyebutkan kerugian tersebut terkait dampak kesehatan dan penurunan jumlah wisatawan. Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura serta menekankan pentingnya pendekatan yang saling menghargai dalam menyikapi masalah ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan (FOTO: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
JAKARTA, AFU.ID — Persoalan kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berdampak pada negara tetangga ternyata belum selesai. Kini, muncul desakan terhadap Indonesia untuk membayar kompensasi imbas kabut asap tersebut. Desakan tersebut datang dari eks Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng. Dia meminta Indonesia membayar kompensasi 13 miliar ringgit atau sekitar Rp57 triliun.
Desakan Lim Guan Eng mengenai kabut asap karhutla ini pun direspons Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI. Kepala Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan persoalan karhutla dan dampak kabut asapnya ini disikapi secara bijak dan proporsional dengan mempertimbangkan berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.
Dia lantas mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Malaysia dan Singapura atas dampak asap karhutla dalam intervensinya pada sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026. Menurut Syahganda, langkah Presiden Prabowo itu merupakan bagian dari upaya Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara tetangga. Indonesia, kata dia, tidak tinggal diam dalam menangani karhutla yang telah berlangsung selama berbulan-bulan tersebut.
"Pertama, kita harus melihat bagaimana Bapak Presiden kita sudah meminta maaf kepada Malaysia dan Singapura atas asap kemarin. Meskipun kita harus tegaskan lagi bahwa kalau asap berhenti, kita ngirim oksigen," kata Syahganda kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Dia juga menyoroti respons Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah Indonesia atas kerja keras dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Sikap Singapura itu dinilai Syahganda sebagai contoh yang seharusnya bisa ditiru oleh Malaysia dalam menyikapi persoalan kabut asap lintas batas negara ini. "Jadi sebenarnya tiru saja, Malaysia bisa meniru kemuliaan dari Bapak Perdana Menteri Singapura bahwa mereka mengapresiasi. Jadi jangan minta ganti rugi dong," ujarnya.
Menurut Syahganda, penanganan karhutla perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dengan mempertimbangkan aspek keilmuan dan kondisi alam. Dia berharap persoalan tersebut dapat disikapi dengan mengedepankan saling pengertian serta menghargai upaya masing-masing negara dalam menangani dampak karhutla.
Petugas melakukan pendinginan atas karhutla di Sesumpu, PPU, Kaltim (Foto: ANTARA/ HO-Pusdalops BPBD PPU)
Sebelumnya diberitakan, Malaysia kembali melayangkan protes keras ke pemerintah Indonesia soal kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Malaysia, Lim Guan Eng, mendesak Indonesia memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi dan kesejahteraan yang dialami negaranya akibat krisis kabut asap tahun ini.
Lim mengatakan Malaysia mengalami kerugian kesejahteraan sebesar 8 miliar ringgit dan kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit akibat kabut asap. Jika dirupiahkan, mata total kompensasi tersebut mencapai 13 miliar ringgit atau sekitar Rp57 triliun. Menurut laporan Malay Mail, yang dikutip South China Morning Post, Rabu (18/11/2026), angka tersebut berasal dari sebuah studi Federasi Produsen Malaysia (Federation of Malaysian Manufacturers/FMM).
Kerugian kesejahteraan tersebut berkaitan dengan dampak kesehatan akibat kabut asap karhutla, yang meliputi biaya ekonomi dari risiko kematian dini. Dampak ini, kata Lim, dikaitkan dengan perkiraan 1.700 kematian dini di kalangan warga Malaysia. Sementara untuk kerugian ekonomi sebesar 5 miliar ringgit atau Rp22 triliun itu dihitung berdasarkan perkiraan para ekonom bahwa polusi udara parah dapat mengurangi jumlah kedatangan wisatawan internasional hingga 8 persen.
Penurunan jumlah wisatawan internasional itu, menurut Lim, dapat mengakibatkan kerugian hingga 5 miliar ringgit terhadap produk domestik bruto (PDB) sektor pariwisata dan dampak ekonomi turunannya. Kondisi itu, menurutnya mengancam kampanye Visit Malaysia 2026 yang tengah dijalankan pemerintah Malaysia.
Selain menuntut Indonesia membayar kompensasi, Lim juga mengusulkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) lintas negara permanen. Usulan ini disampaikan jika Indonesia tidak dapat memenuhi desakan pembayaran kompensasi tersebut. Lim menjelaskan, satgas tersebut nantinya memiliki kewenangan untuk segera memasuki hutan-hutan di Indonesia guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut dia, satgas ini sangat dibutuhkan untuk mencegah karhutla berulang setiap tahunnya.
Tak hanya itu, Lim juga mengusulkan adanya potongan pajak bagi masyarakat Malaysia yang membeli alat pemurni udara atau air purifier. Tak tanggung-tanggung, potongan pajak yang diusulkan sebesar 1.000 ringgit atau Rp4,4 juta. Usulan pemberian potongan pajak itu dinilai Lim sangat penting, mengingat alay pemurni udara atau air purifier sangat berguna untuk melindungi kelompok rentan dari paparan kabut asap, terutama anak-anak dan warga lanjut usia.
Di sisi lain, satgas ini juga dapat memperkuat kemampuan blok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN dalam menangani persoalan kabut asap lintas batas negara. Terakhir, Lim mendesak Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan untuk mewakili kepentingan seluruh warga Malaysia dan menyampaikan usulan tersebut, termasuk desakan membayar kompensasi ini kepada pemerintah Indonesia. (YNL)