JAKARTA, AFU.ID — Bantuan Subsidi Upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2026 senilai Rp900.000 belum juga cair hingga Jumat, 20 November 2026, meski tahap pengkinian data calon penerima sudah ditutup. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut penyaluran bantuan masih menunggu proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja, belum cair,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyatakan bantuan tersebut ditargetkan cair pada November atau Desember 2026. Hingga kini, fitur pengecekan status penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum dibuka.
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tidak dicairkan per bulan, tetapi disalurkan sekaligus dalam satu kali transfer sehingga setiap penerima mendapat Rp900.000. Program yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal IV 2026 ini menyasar sekitar 13,3 juta pekerja.
Ketentuan penerima BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Aturan itu mengubah Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian BSU. Penerima harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan NIK serta menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
Batas gaji penerima BSU 2026 adalah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku di wilayah masing-masing. Ketentuan ini meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa pekerja bergaji di bawah Rp10 juta berhak menerima bantuan. Besaran upah dihitung berdasarkan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelum pencairan, BPJS Ketenagakerjaan membuka tahap pengkinian data calon penerima melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dan situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Batas waktu pengkinian yang semula 14 November 2026 diperpanjang hingga 17 November 2026. Pengkinian diperlukan agar data pribadi dan rekening bank pekerja sesuai dengan identitas pemiliknya.
Penyaluran BSU 2026 direncanakan melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pos Indonesia. Pekerja yang memiliki rekening di bank Himbara atau BSI akan menerima bantuan langsung ke rekeningnya. Pengecekan status penerima nantinya hanya dilakukan melalui laman resmi bsu.kemnaker.go.id.
Kemnaker juga meminta pekerja mewaspadai informasi yang mengatasnamakan program BSU, termasuk kabar yang menyebut bantuan sudah mulai cair bagi pekerja swasta. Hingga Kamis (19/11/2026), Kemnaker melalui kanal resminya menegaskan dana BSU belum disalurkan kepada pekerja mana pun. Pekerja diimbau tidak memberikan data pribadi atau kode OTP kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan bantuan. (RHU)