JAKARTA, AFU.ID — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam menindak perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941, di tengah penolakan kalangan buruh terhadap besaran upah tersebut. UMP itu naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani pada hari yang sama.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” ujar Pramono di Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026). Ia mengakui penetapan UMP tidak akan memuaskan semua pihak, baik buruh maupun pengusaha. Menurut dia, Pemprov DKI memilih jalan tengah yang moderat dan rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Angka yang ditetapkan memang berada di antara usulan buruh dan pengusaha di Dewan Pengupahan DKI Jakarta. Unsur buruh mengusulkan UMP sebesar Rp6.210.040, sedangkan unsur pengusaha yang memakai indeks alfa 0,5 mengusulkan Rp6.047.589 atau naik 5,55 persen. Dengan demikian, UMP yang ditetapkan lebih rendah Rp73.099 dari usulan buruh dan lebih tinggi Rp89.352 dari usulan pengusaha.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menolak tegas penetapan tersebut. Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kenaikan 7,1 persen belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Jakarta dan masih di bawah standar KHL. “Upah minimum DKI Jakarta Rp6.136.000 itu lebih rendah nanti dengan upah minimum Bekasi dan Karawang,” kata Said.
Buruh mendesak Pramono merevisi keputusan itu menjadi Rp6.210.040, sesuai usulan unsur buruh di Dewan Pengupahan. KSPI DKI Jakarta juga menyiapkan langkah hukum, diawali penyampaian keberatan kepada gubernur dan dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, buruh meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur untuk membahas penetapan UMP tersebut.
Dari sisi pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kenaikan 7,1 persen melampaui kemampuan bayar sebagian perusahaan, yang hanya berkisar 4 hingga 5 persen. Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengingatkan kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi menambah beban operasional dan memengaruhi kemampuan perusahaan merekrut pekerja baru. Kenaikan UMP 2027 juga lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta 2026 yang sebesar 6,1 persen.
Ancaman tindakan tegas Pramono memiliki dasar hukum. Undang-Undang Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan pelanggaran atas ketentuan itu dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Pengusaha yang melanggar terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.
Buruh perlu mengetahui bahwa UMP berlaku sebagai upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun semestinya menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang disusun perusahaan. Pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan dapat melaporkannya ke dinas ketenagakerjaan setempat.
UMP DKI Jakarta 2027 berlaku mulai 1 Januari 2027. Hingga kini, Pemprov DKI belum menanggapi tuntutan revisi yang diajukan buruh. Perkembangan rencana gugatan ke PTUN akan menentukan apakah besaran UMP tersebut berubah sebelum resmi diberlakukan. (RHU)