JAKARTA, AFU.ID — Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11/2026). Laporan itu dilayangkan terkait pembahasan dan pengesahan UU Perampasan Aset yang dinilai tidak transparan serta mengabaikan sejumlah substansi penting dalam pemberantasan korupsi.
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim mengatakan laporan ini didasari tidak terbukanya dokumen pembahasan UU Perampasan Aset ke masyarakat. DPR tidak pernah mempublikasikan rancangan undang-undang (RUU) sejak tahap awal pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembahasan UU ini pun tidak disampaikan secara terbuka.
"Undang-undang dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tetapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia dalam website milik DPR," kata Ibrahim kepada wartawan. Padahal, menurut Ibrahim, keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat seharusnya dapat mengakses rancangan aturan agar memiliki kesempatan dalam memberikan masukan terhadap substansi yang sedang dibahas.
ICW mempersoalkan beberapa ketentuan dalam UU Perampasan Aset. Khususnya tidak ada pengaturan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) dalam UU tersebut. Padahal, aturan ini penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Termasuk dalam menindak pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.
Menurut dia, penghapusan ketentuan itu berpotensi membuat pelaku korupsi yang mengalami peningkatan kekayaan secara tidak wajar sulit dijerat melalui instrumen perampasan aset. "Bahkan DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini," lanjutnya.
Lebih lanjut, ICW berharap MKD segera memproses laporan tersebut dan memeriksa Puan Maharani serta Habiburokhman terkait dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan UU Perampasan Aset. "Koalisi Advokasi Perampasan Aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Undang-Undang Perampasan Aset," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna beragenda tunggal di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Ia didampingi empat Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman membacakan laporan hasil pembahasan tingkat pertama.
Setelah itu, Puan menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. "Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan di ruang paripurna. "Setuju," jawab anggota DPR secara serempak. Merujuk draf yang telah disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026), UU Perampasan Aset memuat sejumlah pasal krusial:
1. Ruang Lingkup Pidana (Pasal 4): Berlaku untuk kasus korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata beserta amunisi dan bahan berbahaya, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aturan ini juga menjerat penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti judi daring, investasi bodong, penipuan haji dan umrah, serta penipuan berkedok kripto.
2. Jenis Aset yang Dirampas (Pasal 5): Mencakup aset hasil kejahatan beserta keuntungan atau hasil konversinya, benda bergerak dan berwujud yang dipakai sebagai alat kejahatan, aset temuan hasil kejahatan tanpa pemilik, serta harta sah milik pelaku sebagai pengganti aset kejahatan yang tidak ditemukan dengan nilai setara.
3. Perampasan Tanpa Putusan Pidana (Pasal 6 Ayat 1): Mengatur mekanisme non-conviction based (NCB) atau perampasan secara in rem tanpa perlu membuktikan kesalahan pelaku di sidang pidana terlebih dahulu, namun tetap melalui putusan pengadilan. Jalur ini berlaku untuk aset minimal Rp1 miliar jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, buron lebih dari 60 hari berstatus DPO, mengidap penyakit permanen, atau tidak diketahui identitas serta keberadaannya.
4. Mekanisme Sidang NCB (Pasal 9 dan 13): Permohonan perampasan diajukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) ke Pengadilan Negeri. Tahapannya dimulai dari pemblokiran, penelusuran, dan penyitaan, dilanjutkan pengajuan permohonan penyitaan oleh JPN, pemanggilan pelaku, hingga pemeriksaan sidang terbuka dengan hukum acara perdata.
5. Perlindungan Pihak Ketiga (Pasal 30): Pihak luar yang tidak terlibat tindak pidana tetapi asetnya ikut tersita berhak mengajukan keberatan sekaligus menuntut ganti rugi sebelum putusan hakim. Hak ini tidak berlaku bagi terdakwa yang melarikan diri, terdakwa yang diadili tanpa kehadiran, dan advokat yang mewakilinya.
6. Pengawasan Aparat (Pasal 18, 19, 61, dan 62): Pasal 18 dan 19 mewajibkan penyidik mengantongi persetujuan pengadilan sebelum memblokir atau menyita aset, dengan ketentuan pemblokiran batal demi hukum jika jangka waktu habis tanpa temuan pidana. Sementara Pasal 61 dan 62 mengamanatkan pembentukan badan pengawasan independen untuk mengawasi aparat, mengelola aset rampasan, menerima laporan masyarakat, serta menggelar sidang kode etik. (YNL)