JAKARTA, AFU.ID — DPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tidak akan berubah menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Sebab, RUU Perampasan Aset ini telah dilengkapi dengan mekanisme perlindungan yang ketat. Jaminan itu disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan, kekhawatiran publik soal potensi penyalahgunaan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini sudah diantisipasi sejak awal pembahasan. DPR mengklaim sudah menutup semua celah yang memungkinkan undang-undang tersebut dipakai untuk menekan atau memeras pihak tertentu.
"Hal lain juga dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, Pak Dasco, semua sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Selain soal proteksi penyalahgunaan, RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini juga membawa kabar baik bagi para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan kejahatan keuangan lainnya. Selama ini, banyak korban yang mengadu karena ganti kerugian tidak langsung sampai ke mereka. Termasuk uang hasil sitaan yang kerap masuk ke negara, namun tidak sampai juga ke tangan korban.
Dengan RUU Perampasan Aset, skema tersebut diubah. Korban bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dari hasil penjualan aset para pelaku tindak pidana. "Ada hal yang masuk belakangan, tapi kabar baik buat para korban investasi bodong, perdagangan saham bodong, dan lain sebagainya yang kemarin banyak mengadu karena ganti kerugiannya enggak langsung kepada mereka, selama ini ke negara dulu atau bahkan enggak sampai ke mereka sama sekali," ungkapnya.
"Dengan undang-undang perampasan aset ini, para korban investasi masal tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut. Selain fokus utama undang-undang ini adalah perampasan aset tindak pidana korupsi," jelas Habiburokhman.
Sebelumnya diberitakan, Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang. Regulasi ini memuat 10 poin pengaturan yang menyasar aset tindak pidana korupsi hingga kejahatan penipuan investasi bodong
Kesepakatan tingkat satu tersebut diambil dalam rapat kerja yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat itu, Dasco meminta persetujuan Komisi III DPR dan pemerintah untuk membawa draf regulasi tersebut ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna terdekat. "Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua?" ujar Dasco, yang langsung dijawab setuju secara serempak oleh anggota DPR
Seusai disetujui secara lisan, Dasco meminta perwakilan seluruh fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU Perampasan Aset. Penandatanganan dari pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). "Untuk lebih mempertegas persetujuan, diminta wakil dari fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk menandatangani naskah RUU Perampasan Aset," kata Dasco.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebutkan terdapat 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Pokok pengaturan tersebut meliputi jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), ruang lingkup pidana dari kasus korupsi hingga penipuan dan perdagangan, pembagian kewenangan penindakan, perlindungan pihak yang beriktikad baik, pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta penerapan teknologi. Berikut 10 poin pokok dalam RUU Perampasan Aset yang telah disepakati DPR dan pemerintah:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, serta saham bodong.
3. Penegasan tetap berlakunya ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, mulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup
6. Jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung serta pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan berkompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. (YNL)