JAKARTA, AFU.ID — Sedikitnya 11 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 hingga Jumat malam, sehari sebelum batas akhir penetapan pada Sabtu. DKI Jakarta masih mencatat nominal tertinggi, sedangkan Kepulauan Riau mencatat persentase kenaikan terbesar di antara provinsi yang sudah mengumumkan. Seluruh UMP 2027 tersebut berlaku mulai 1 Januari 2027.
“UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Jumat (20/11/2026). Angka tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 dan naik Rp407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Persentase kenaikan itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta tahun lalu yang sebesar 6,1 persen.
Kenaikan terbesar sejauh ini tercatat di Kepulauan Riau. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.229.356 melalui SK Gubernur Nomor 1233 Tahun 2026, naik 9,02 persen atau Rp349.836 dari tahun sebelumnya. Lampung menyusul dengan kenaikan 7,79 persen, sementara Kalimantan Tengah naik 7,15 persen.
Berikut daftar provinsi yang telah menetapkan UMP 2027, diurutkan dari nominal tertinggi:
DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,1 persen dari Rp5.729.876)
Kepulauan Riau: Rp4.229.356 (naik 9,02 persen dari Rp3.879.520)
Sumatera Selatan: Rp4.210.059 (naik 6,77 persen dari Rp3.942.963)
Aceh: Rp4.197.000 (naik dari Rp3.932.552)
Riau: Rp4.031.142 (naik 6,63 persen dari Rp3.780.495)
Kalimantan Utara: Rp4.027.901 (naik 6,7 persen dari Rp3.775.243)
Kalimantan Tengah: Rp3.949.697 (naik 7,15 persen dari Rp3.686.138)
Sulawesi Barat: sekitar Rp3.502.000 (naik dari Rp3.315.934)
Sumatera Utara: Rp3.410.000 (naik 5,61 persen dari Rp3.228.949)
Lampung: Rp3.285.152,48 (naik 7,79 persen dari Rp3.047.734)
Nusa Tenggara Timur: Rp2.602.441 (naik 5,97 persen dari Rp2.455.898)
Jawa Barat belum masuk daftar karena keputusan gubernurnya belum terbit. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah menyepakati rekomendasi UMP 2027 sebesar Rp3.000.000 atau setara 70,62 persen dari kebutuhan hidup layak (KHL). Jika ditetapkan, angka ini naik Rp682.399 atau 29,44 persen dari UMP 2026 sebesar Rp2.317.601, kenaikan tertinggi di Indonesia. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengusulkan angka yang lebih rendah, yakni Rp2,48 juta.
Sebagian besar provinsi menghitung UMP 2027 dengan formula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa. Sumatera Utara, misalnya, memakai inflasi 2,71 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,79 persen dengan alfa 0,6045, sehingga kenaikannya 5,61 persen. Lampung menggunakan alfa 0,8, sementara Kalimantan Utara menyebut UMP-nya setara 77,48 persen dari KHL provinsi tersebut.
Meski naik, besaran UMP di sejumlah daerah dinilai belum mencukupi kebutuhan pekerja. Serikat buruh di Lampung, misalnya, menilai kenaikan 7,79 persen belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak di tengah mahalnya harga pangan. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan seluruh gubernur untuk menetapkan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. “Sesudah UMP ditetapkan, 5 hari sesudahnya batas penetapan upah minimum sektoral provinsi (UMSP),” ujarnya. Setelah UMP terbit, pemerintah kabupaten/kota juga mulai membahas upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 yang besarannya tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Bagi pekerja, UMP merupakan batas bawah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja di kabupaten/kota yang sudah memiliki UMK tetap mengacu pada UMK, yang umumnya lebih tinggi dari UMP. Pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun seharusnya menerima upah sesuai struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing. Afu.id akan terus memperbarui daftar ini seiring pengumuman UMP 2027 di provinsi lainnya hingga batas akhir penetapan. (RHU)