Aturan "Kekayaan Tidak Wajar" Hilang dari UU Perampasan Aset. ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Majelis Kehormatan
Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pengesahan UU Perampasan Aset yang dianggap tidak transparan dan mengabaikan substansi penting dalam pemberantasan korupsi. ICW menyoroti ketidakbukaan dokumen pembahasan undang-undang serta tidak adanya pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar, yang berpotensi menyulitkan penegakan hukum terhadap pelak



















