JAKARTA, AFU.ID — Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten ke habitat kedua yakni Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Wacana ini menuai sorotan tajam usai dilontarkan oleh Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo. Namun, di balik itu, ternyata ide translokasi Badak Jawa ini merupakan bagian dari kajian ilmiah yang berlangsung sejak 1980-an.
Hal itu diungkap oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Dia menyebut ada misleading di balik wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya itu. "Seolah-olah ide untuk memindahkan atau translokasi badak jawa yang ada di Ujung Kulon ke Alas Purwo itu idenya Pak Hashim. Bukan, ini adalah studi yang sudah lama dilakukan, tahun 80-an, 2015, yang mesti baca catatannya," kata Raja Juli, Jumat (20/11/2026).
Raja Juli menjelaskan, gagasan tersebut merupakan kajian para ilmuwan dengan tujuan mencari habitat kedua atau mengembangkan populasi liar Badak Jawa. Kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat mengancam populasi Badak Jawa yang terancam punah di Taman Nasional Ujung Kulon. Mulai dari ancaman vulkanologi dan tsunami, potensi wabah penyakit, hingga keterbatasan habitat yang dapat memicu overpopulation dan inbreeding.
"Maka itu ada ide dari para ilmuwan, sekali lagi dari ekonom dan ilmuwan berkembang sampai 2012 sampai sekarang untuk mencari second habitat atau second wild population ya," ungkap dia. Raja Juli pun menegaskan keputusan terkait pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo tidak akan dilakukan tanpa kajian ilmiah dan rekomendasi dari para ilmuwan atau pakar.
Kata dia, translokasi untuk membentuk habitat kedua (second habitat) atau populasi liar kedua (second wild population) Badak Jawa masih dalam tahap kajian. “Kita tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa ada rekomendasi dari para ilmuwan,” pungkas dia.
Sebelumnya diberitakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa (rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. WALHI menilai pemindahan satwa endemik yang populasinya sangat terancam punah ini berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
Wacana pemindahan badak Jawa pertama kali dilontarkan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dalam media briefing agenda COP31 di Antalya, Turki. Menanggapi hal tersebut, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah mempertanyakan kewenangan dan dasar pertimbangan Hashim dalam mengusulkan kebijakan pemindahan satwa yang menyangkut masa depan spesies langka dan dilindungi tersebut.
Menurut Umi, Hashim seharusnya lebih fokus pada optimalisasi sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan taman nasional di luar APBN. Bukan justru mengambil alih kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan konservasi satwa.
"Keputusan sebesar ini harus menjadi kewenangan pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab, dengan berlandaskan kajian ilmiah dan proses pengambilan keputusan yang transparan serta akuntabel. Apalagi, Hashim juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi serta Ketua Satgas Perumahan. Publik berhak mempertanyakan sejauh mana kewenangan dan kepentingan di balik berbagai jabatan tersebut, jangan sampai kedekatan dengan kekuasaan justru membuat seseorang merasa dapat menentukan kebijakan tanpa melalui mekanisme yang semestinya," ujar Umi, Selasa (17/11/2026).
WALHI mengingatkan, secara regulasi evakuasi dan translokasi satwa memang telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. Namun, keberadaan regulasi tersebut bukan berarti pemindahan satwa dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan ekologis yang matang.
Translokasi hanya dapat dipertimbangkan apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup populasi satwa, seperti kerusakan habitat yang berat, bencana yang menyebabkan habitat tidak lagi layak dihuni, atau ancaman serius lainnya yang tidak dapat diatasi melalui upaya perlindungan di habitat asal. Pelaksanaannya pun harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, mencakup kesesuaian karakteristik habitat baru, ketersediaan pakan, kondisi ekologis, daya dukung lingkungan, potensi adaptasi satwa, hingga risiko terhadap spesies yang telah lebih dahulu menghuni kawasan tujuan.
Dalam konteks rencana pemindahan badak jawa ke TN Alas Purwo, misalnya, perlu dikaji secara mendalam apakah badak jawa dapat hidup berdampingan dengan spesies yang telah menghuni kawasan tersebut, seperti banteng jawa dan macan tutul jawa. Sebaliknya, perlu dipastikan pula bahwa kehadiran badak jawa tidak menimbulkan tekanan ekologis, mengganggu keseimbangan ekosistem, atau mengancam keberlangsungan hidup spesies lain di TN Alas Purwo.
"Pengalaman pemindahan badak bernama Mustofa yang dilaporkan meninggal tiga hari setelah dipindahkan, meskipun pemindahannya masih berada di dalam kawasan Ujung Kulon, seharusnya menjadi pelajaran penting. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa translokasi badak Jawa bukan perkara sederhana dan memiliki risiko serius terhadap keselamatan satwa. Apalagi jika dipindahkan ke kawasan yang memiliki karakteristik ekologis berbeda seperti Alas Purwo," ungkap Umi.
"Kita tidak boleh menjadikan badak Jawa sebagai objek eksperimen kebijakan. Dengan populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja merupakan kerugian besar bagi upaya penyelamatan spesies ini. Karena itu, pemindahan tidak boleh dilakukan tanpa bukti ilmiah yang kuat bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan merupakan pilihan terbaik untuk menjamin keberlangsungan populasinya," tegas Umi. WALHI lantas mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana pemindahan badak Jawa sebelum tersedia kajian ilmiah yang independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (YNL)