JAKARTA, AFU.ID — Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dharma Pongrekun menyatakan, masyarakat memiliki alasan kuat untuk merasa khawatir setelah skandal penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terbongkar. Kasus tersebut, ujar Dharma, menyingkap adanya celah kelemahan pada pengawasan dan dinamika kekuasaan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dharma menilai institusi dengan kekuatan penegakan hukum sebesar Polri berisiko berjalan tanpa kendali yang memadai ketika pola pembinaan dan relasi kekuasaan diwarnai faksi serta pendekatan like and dislike.
Dharma menyoroti, perilaku dan langkah para perwira atau pejabat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pihak yang menempatkan mereka pada posisi tertentu. Menurutnya, dinamika di permukaan hanyalah variasi dari struktur kekuasaan dan relasi yang bekerja di baliknya. "Tanya sama yang nempatin, udah. Sebagai orang di internal. Saya jawab tanya sama yang nempatin mereka. Kenapa terjadi seperti itu. Apa yang mereka lakukan tidak bisa, tidak terlepas daripada pengaruh yang menempatkan, titik. Hal-hal lain itu adalah variasi-variasi," kata Dharma, kepada Afu.id, saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dharma memaparkan, di balik berbagai peristiwa yang muncul ke publik—termasuk dinamika jabatan, promosi, hingga skandal penyadapan—terdapat permainan faksi dan tarik-menarik kepentingan di balik layar yang kerap luput dibaca jika hanya melihat bukti empiris di permukaan. Ia juga menyebut pola suka dan tidak suka (like and dislike) ikut memengaruhi arah dinamika internal.
"Ya, itu kembali kepada like and dislike. Gitu. Kapan mereka bisa like, kapan dislike, kan gitu. Kapan mereka suka, suka karena apa, dislike, tidak suka karena apa. Nah, tanya ada apa. Oh, di sini ya banyak permainan kungfu. Permainan kungfu, Pak, di belakang layar," jelas Dharma.
Menurutnya, banyak pihak kerap terjebak melihat realitas secara kaku atau sekadar menunggu peristiwa meledak sebelum menyadarinya, padahal terdapat proses, motif, serta "sandi-sandi" kekuasaan yang berjalan di balik panggung. Ia mengibaratkan benturan kepentingan di level atas sebagai pertarungan aktor-aktor besar yang berdampak pada pihak-pihak di sekitarnya.
"Jadi begini, itulah kenapa bukti-bukti empiris itu, kita hanya tunggu kejadian yang muncul baru, 'Oh, itu toh.' Tapi proses di belakang panggung, belakang layarnya, atau kalau dalam bahasa hukum dibilang mens rea-nya, orang tidak paham. Kenapa? Karena metode empiris hanya menjadikan bukti kalau sudah muncul ke permukaan, atau yang disebut dengan bukti materiil, ini hanya perebutan gajah bertarung dengan gajah. Pelanduk mati di tengah-tengah," tegasnya.
Menjawab pertanyaan mengenai kekhawatiran masyarakat terhadap institusi Polri yang memiliki kekuatan penegakan hukum, Dharma menegaskan rasa cemas tersebut memang wajar, bahkan menurutnya bukan hanya menyangkut Polri melainkan juga berbagai aspek kelembagaan dan sumber daya manusia secara lebih luas. Dia mengatakan, kasus penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden, hanyalah ekses dari tidak adanya cehck and balance di internal kepolisian. Hal itu tidak terjadi karena, intervensi kekuasaan yang juga besar ke dalam internap Polri, seperti yang terjadi di lembaga-lembaga lainnya. "Loh, memang mengkhawatirkan, jangankan Polri, semuanya khawatir. Kelembagaan apa yang tidak khawatir? Eh, SDM mengkhawatirkan," ujarnya.
Ia menekankan, persoalan institusional dan tata kelola tidak dapat disederhanakan hanya pada label baik atau buruk secara personal maupun diselesaikan dalam diskusi singkat, melainkan memerlukan pembenahan dan proses panjang agar fungsi institusi berjalan sesuai tujuannya. "Betul, justru, tidak bisa hanya diselesaikan dalam diskusi kecil ini. Ada perjalanan panjang. Gitu. Reformasi juga mewarnai. Jangan pikir negara ini makin lama makin bagus. Jadi Polri itu adalah bagian dari pada proses tersebut," tegasnya.
Karenanya tak heran, banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang juga terjadi pada masa tersebut. Selain kasus penyadapan, ada beberapa kasus besar yang membuat institusi Polri terguncang seperti kasus penembakan Brigadir J yang diotaki oleh Irjen Ferdi Sambo dan kasus keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam jaringan narkoba. Dua kasus ini dinilai berkaitan dengan adanya faksi-faksi di tubuh Polri yang saling bersaing. Juga kasus penggunaan kekuatan berlebihan terhadap masyarakat seperti pada tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022 silam. Kasus ini dipicu penggunaan gas air mata di dalam stadion oleh polisi dalam mengendalikan kerusuhan sehingga menimbulkan kepanikan massal, berujung kematian ratusan orang.
Sebelumnya, pengamat militer dan politik Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, juga mengkritik rusaknya meritokrasi, praktik loncat generasi, dan tumbuhnya faksi tertutup di tubuh Polri yang dinilai berkontribusi pada demoralisasi internal serta terseretnya sejumlah perwira tinggi dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Banyak perwira bermasalah melesat, ujungnya jatuh tersandung kasus.
Kasus Ferdy Sambo (Akpol 1994), adalah salah satu contohnya. Sambo merupakan salah satu perwira termuda yang meraih pangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) di usia 47 tahun saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri pada 2020, melompati ratusan senior dari angkatan 1988 hingga 1993. Kekuasaan absolut yang diperoleh lewat jalur khusus ini berujung pada pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, skandal obstruction of justice, hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
Kasus ini terulang pada rekam jejak karier Ahrie Sonta Nasution. Arisonta, lulusan Akpol 2002), melejit meraih pangkat bintang dua di usia yang sangat muda (45 tahun) akibat kedekatannya di lingkaran kekuasaan. Dia melangkahi ribuan perwira senior angkatan 1990-an hingga 2000-an. Karier kilat tersebut akhirnya terjerembab secara tragis setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penyadapan ilegal (illegal intercept) terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Iya, dan itu kita lihat, misalnya saya tambah lagi contohnya, orang-orang yang bermasalah, jadi Kapolda, dua kali lagi jadi Kapolda... Kita sudah buka-bukaan saja. Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri," tegas Ginting.
menurut Ginting, Kapolri Suyudi Ario Seto sebaiknya tak hanya melakukan pembersihan terhadap faksi-faksi lama. Dia juga diharapkan mengembalikan sistem meritokrasi di tubuh Polri agar lembaga ini kembali dipercaya publik. "Ada banyak orang baik di Polri, ada banyak orang baik yang hatinya menderita hari ini organisasi seperti ini, maka mari kita selamatkan Polri. Ayoo, lakukan pembersihan itu, bersihkan Polri agar kemudian cinta dan rasa sayang masyarakat kepada Polri kembali seperti semula," tegasnya. (MAR)